Prodi Sosiologi UIN Jakarta Bahas Peran Gen Z dalam Mendorong Keadilan Ekologis
Ciputat, Berita UIN Online - Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Program Studi (Prodi) Sosiologi, menyelenggarakan Studium Generale bertajuk “Mencari Jalan Keadilan Ekologis di Era Digital: Gen Z, Aktivisme Digital dan Gerakan Sosial Baru”. Kegiatan ini membahas ketimpangan pengelolaan sumber daya alam serta pentingnya keterlibatan generasi muda dalam memperjuangkan keadilan ekologis melalui gerakan sosial di era digital. Acara berlangsung di Auditorium Bahtiar Effendy, Selasa (03/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Dr. Alfian Helmi, S.KPm., M.Sc., dosen IPB University, sebagai narasumber dan dimoderatori oleh Dr. Joharotul Jamilah, M.Si., selaku Ketua Program Studi Sosiologi FISIP UIN Jakarta. Sementara itu, sambutan Dekan FISIP UIN Jakarta, Prof. Dr. Dzuriyatun Toyibah, M.A., M.Si., diwakili oleh Dr. M. Zaki Mubarak, S.IP., M.Si., Ph.D.
Dalam pemaparannya, Alfian menjelaskan bahwa krisis lingkungan dan sumber daya alam bukan semata-mata persoalan kerusakan alam, melainkan juga berkaitan dengan tata kelola (governance) yang melibatkan negara, pasar, dan masyarakat. Kepentingan berbagai aktor dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat mempengaruhi kebijakan serta menentukan bagaimana manfaat dan dampak lingkungan didistribusikan.
“Krisis ekologis tidak hanya berbicara tentang kerusakan alam, tetapi tentang bagaimana sumber daya dikelola, siapa yang memiliki kendali, dan siapa yang memperoleh manfaat dari pengelolaannya,” jelasnya.
Ia menerangkan bahwa krisis ekologi memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan sosial masyarakat. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim dapat memengaruhi berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga ketahanan pangan. Salah satu contoh yang disampaikan ialah perubahan iklim yang berdampak terhadap hasil produksi kopi serta tantangan global yang berkaitan dengan ketersediaan dan harga pangan.
Lebih lanjut, Alfian menguraikan perspektif ekologi politik sebagai pendekatan untuk memahami hubungan antara kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan penguasaan sumber daya alam.
“Dampak kerusakan lingkungan tidak dirasakan secara merata. Kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dan kekuasaan justru seringkali menanggung beban ekologis yang lebih besar,” ungkapnya.
Menurutnya, keadilan ekologis tidak cukup diwujudkan melalui pemberian manfaat sumber daya alam, tetapi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Pembahasan kemudian berlanjut pada konsep Power With, yaitu kekuatan yang terbentuk melalui pengorganisasian kolektif, aliansi, dan kesadaran bersama. Upaya memperjuangkan keadilan ekologis membutuhkan keterlibatan berbagai kelompok, seperti masyarakat adat, petani, aktivis lingkungan, akademisi, dan jurnalis.
“Pengorganisasian dan kolaborasi menjadi penting karena keadilan ekologis tidak dapat diperjuangkan oleh satu kelompok saja. Dibutuhkan kesadaran dan kekuatan bersama untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih adil,” paparnya.
Dalam konteks era digital, keterlibatan gen z menjadi bagian penting dalam perkembangan gerakan sosial. Aktivisme digital dapat menjadi ruang untuk membangun kesadaran dan memperluas penyebaran informasi mengenai persoalan lingkungan. Khususnya dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan demi mempertahankan ekologis masyarakat.
