Wantimpres: 2 Tahun Memerintah, Inilah Capaian Jokowi-JK
Diskusi bertajuk Menagih Janji Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK turut dinarasumberi sejumlah akademisi UIN Jakarta. Kamis (20/10)[/caption]
Ruang Diorama, Berita UIN Online— Dua tahun memerintah, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai berhasil merealiasasikan sejumlah capaian ekonomi, politik, hukum dan tata kelola birokrasi. Berbagai capaian diharap mampu mengantarkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat maju dan sejahtera sesuai visi Nawacita yang diusung Jokowi-JK.
Demikian disampaikan Drs. Sidarto Danusubroto, SH, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI, saat menarasumberi Diskusi Publik 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Kamis (20/10/2016). Diskusi bertajuk Menagih Janji Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK turut dinarasumberi sejumlah akademisi UIN Jakarta.
Di bidang ekonomi, katanya, Pemerintahan Jokowi-JK telah merealisasikan sejumlah fasilitas infrastruktur yang menopang aktifitas ekonomi masyarakat. Tahun 2015, sebutnya, 49 waduk baru bagi pengairan sektor pertanian berhasil dibangun. Masih di sektor yang sama, 1 juta jaringan irigasi dan rehabilitasi 2,2 juta jaringan irigasi juga dibangun.
Untuk kepentingan transportasi, pemerintahan Jokowi-JK merealiasikan pembangunan sejumlah ruas jalan, terminal, dan pelabuhan penyeberangan. Untuk jalan, Jokowi-JK merealisasikan pembangunan 2.650 km jalan baru, 1.000 km jalan tol, dan 3.072 km jalan arteri. Â Sedang terminal penumpang kelas A dan pelabuhan penyeberangan dibangun masing-masing 16 dan 44 unit.
Masih soal pelabuhan, di era Jokowi-JK berhasil dibangun 150 pelabuhan non komersil. Untuk transportasi udara, pemerintahan ini merealiasikan pembangunan 17 bandar udara baru dan pengembangan 132 bandara di daerah rawan bencana.
Di bidang politik, paparnya, Jokowi-JK berhasil membangun kepercayaan sehingga menciptakan komunikasi politik antara berbagai partai politik. Komunikasi politik yang lancar sangat menentukan Jokowi-JK merealisasikan berbagai kebijakan pembangunan ekonominya.
Di sisi hukum, pemerintahan Jokowi-JK berusaha keras menegakkan hukum dengan memangkas perilaku koruptif, mulai dari pemberantasan pungutan liar hingga operasi tangkap tangan pejabat terindikasi korupsi. “Hingga 2015, uang negara yang berhasil diselamatkan mencapai 198,5 miliar rupiah, naik signifikan dari 110 miliar rupiah tahun sebelumnya,†katanya.
Untuk tata kelola birokrasi, pemerintah juga menderegulasi sejumlah aturan yang menghambat perizinan dan layanan publik. Izin industri misalnya,dipangkas menjadi 11 izin dan lama waktu pengurusan 152 hari dari sebelumnya 19 izin dan lama pengurusan 672 hari. Perizinan sektor pelabuhan juga dipangkas dari 6,33 hari per Januari 2015 menjadi 3,36 hari per September 2016.
“Komitmen atas pemerintahan yang bersih dan profesional merupakan perbaikan layanan publik yang berujung pada kesejahteraan umum,†jelasnya.
Ingin Bangun Indonesia Sentris
Berbagai pembangunan yang dilakukan, sebut Sidarto, dilakukan searah komitmen Pemerintahan Jokowi-JK membangun Indonesia Sentris dengan mendorong pembangunan wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan dalam proses pembangunan. “Agenda penting pemerintah Jokowi-JK adalah membangun Indonesia Sentris, dimana pembangunan berlangsung merata di berbagai wilayah Indonesia,†papar Sidarto.
Dalam membangun Indonesia Sentris, katanya, Pemerintahan Jokowi-JK merealisasikannya dengan pembangunan berbagai sarana infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandar udara di sejumlah daerah, termasuk kawasan terluar Indonesia seperti Papua. Pembangunan berbagai sarana ini diharapkan memberi efek berantai ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Ini semacam perubahan mindset pembangunan. Bila sebelumnya terkesan Jawa Sentris, maka pemerintahan ini ingin membangun Indonesia Sentris, dimana kegiatan pembangunan merata ke seluruh wilayah Indonesia,†paparnya lagi.
Jangan Abaikan SDM
Di sisi lain, Rektor UIN Jakarta Prof. Dr. Dede Rosyada MA berharap pemerintahan Jokowi-JK tidak terlena dengan berbagai pencapaian pembangunan. Menurutnya, Jokowi-JK harus tetap memperioritaskan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan akses pendidikan di berbagai wilayah tertinggal sekaligus mendorong aktifitas riset di perguruan tinggi.
“Pembangunan infrastruktur yang diharap mengerek perekonomian masyarakat sangat positif dan perlu diapresiasi. Namun pembangunan sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang jangan diabaikan,†paparnya.
Pendirian sekolah-sekolah di daerah perbatasan dan tertinggal dan peningkatan pendanaan riset perguruan tinggi merupakan solusi yang bisa diambil pemerintahan Jokowi-JK. “Pembangunan Jepang dan Singapura bisa menjadi contoh betapa signifikannya pembangunan sumber daya manusia di atas sektor lainnya,†tandasnya. (zm/hmn)