KANTOR Staf Presiden (KSP) menambah armada, dengan memasukkan sejumlah personel baru di posisi tenaga ahli. Nama yang masuk antara lain politikus Partai Golkar yang dulu di Partai Bulan Bintang, Ali Mochtar Ngabalin yang menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV (bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi).

Menariknya, sosok Ngabalin punya rekam jejak masa lalu yang kerap berseberangan dengan Jokowi dalam ragam pernyataan publiknya. Khususnya selama perhelatan Pemilu Presiden 2014. Selain Ngabalin, kedeputian bidang komunikasi dan diseminasi informasi ini juga merekrut Novi Wahyuningsih sebagai tenaga ahli muda.

Juri Ardiantoro, mantan Ketua KPU, direkrut menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian V (bidang politik dan pengelolaan isu polhukam) dan Hari Prasetyo sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III (bidang kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis) KSP.

Perlukah?
Pertanyaan mendasarnya, perlukah KSP menambah pesonel baru? Tentu berpulang pada kebutuhan objektif dan pertimbangan subjektif KSP sendiri. Manajemen organisasi birokrasi sudah harusnya memiliki parameter yang jelas dan berorientasi pada capaian performa optimal, bukan sekadar menampung orang per orang.

Idealnya, tim utama Presiden di istana seperti di KSP dan di TKP (Tim Komunikasi Presiden) sedari awal harusnya didesain untuk memiliki keandalan personalia, sistem kerja, dan daya tahan mengadaptasi berbagai dinamika pemerintahan yang penuh tantangan dan guncangan.

Tentu saja bisa maklumi saat ragam guncangan, gelombang persoalan dihadapi pemerintahan, ada kepuasan dan ketidakpuasan atas capaian kinerja dari personalia di internal KSP sendiri. Dalam konteks itulah, baik mengganti maupun menambah personalia menjadi lumrah dan biasa terjadi di organisasi apa saja.

Yang justru menjadi penting untuk ditanyakan ialah, apa yang akan diperkuat dan dikerjakan secara serius oleh personel baru ini? Jangan sampai hanya menampung orang, tetapi tak bisa dioptimalkan peran dan fungsinya di tengah kebutuhan mendesak pemerintah mengatasi ragam persoalan. Hubungannya dengan kerja komunikasi pihak Istana, saat ini ada kebutuhan memperbaiki strategi.

Selama 3,5 tahun pemerintahan Jokowi, salah satu yang masih kedodoran ialah tata kelola komunikasi publik pemerintah. Terutama menyangkut komunikasi kebijakan yang diambil dan dijalankan. Sebagai contoh, pemerintahan Jokowi kedodoran dalam menangani komunikasi terkait dengan kebijakan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, pengampunan pajak, Instruksi Presiden No 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, reforma agraria, dan sejumlah isu lainnya.

Banyak hal yang tak tersampaikan secara sistematis, komunikatif, dan komprehensif guna membangun pemahaman bersama (mutual understanding) antara pemerintah dan khalayak luas. Peran informasi, terpaan media dan media sosial, serta jarak komunikasi kerap membuat komunikasi pihak istana kalah cepat dengan isu, rumors, gosip yang berhamburan melalui berita, propaganda, hoaks, bahkan fakenews.

Presiden Jokowi pernah mengeluarkan Inpres No 9/2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, yang ditandatangani pada 25 Juni 2015. Tujuan utamanya ada tiga hal, yakni menunjang keberhasilan kabinet kerja, menyerap aspirasi, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintahan.

Namun, dalam praktik, narasi tunggal pemerintah kerap berantakan akibat tidak bekerja optimalnya pranata humas ataupun government public relations (GPR) yang dimiliki dan dioperasionalkan kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Memang benar, narasi tunggal pemerintah itu menjadi tanggung jawab Kemenkominfo. Namun, hal krusial lain yang sangat penting dikelola dengan baik ialah cara istana mengelola komunikasi presiden karena hampir setiap saat Jokowi berada dalam titik pusaran utama berita media dan pergunjingan di media sosial.

Komunikasi presiden itu memiliki tiga karakteristik utama, yakni resmi (official), presidential artinya merepresentasikan sikap dan pandangan seorang presiden sebagai kepala pemerintahan, dan directional memberi arahan secara jelas kepada para pihak di birokrasi untuk menjadi tujuan gerak pelaksanaan dan tindakan pemerintahan. Oleh karenanya, personel komunikasi politik dan diseminasi informasi harus matang dalam memahami keinginan, arahan, serta interpretasi presiden.

Fase turbulensi

Ibarat pesawat terbang, fase yang harus diwaspadai seluruh awak kabin ialah saat take off dan landing. Biasanya, akan muncul guncangan, yang membutuhkan kepiawaian pemimpin sekaligus personel komunikasi yang bisa menenangkan dan mengajak semua pihak bekerja sama.

Tahun 2018 hingga 2019 merupakan tahun politik, seiring dengan pilkada serentak di 171 daerah dan pemilu legislatif serta pemilu presiden dalam waktu bersamaan. Potensi-potensi persoalan yang mungkin mengemuka harus jelas teridentifikasi dengan baik. Itu saja tidak cukup, butuh strategi komunikasi agar rakyat tetap tenang dan yakin bahwa pemerintahan Jokowi periode pertama akan soft landing.

Jangan pernah biarkan potensi krisis tak tertangani dengan baik. Merujuk pada pandangan Michael Regester dan July Larkin, Risk Issues and Crisis Management (2000: 48), krisis tidak serta-merta ada, tetapi berjalan dari isu potensial, lalu muncul menjadi aktual yang diketahui khalayak luas, terlebih jika mendapatkan liputan media yang masif, dan krisis pun bisa memuncak.

Komunikasi tentu saja memiliki posisi sangat strategis dalam pengelolaan isu dan manajemen krisis. Salah satu simpul pengurai masalah ialah melalui kerja-kerja komunikasi. Orang-orang baru di KSP, terutama yang mengelola komunikasi politik dan diseminasi informasi, harus profesional. Misalnya, Mochtar Ngabalin, dengan latar belakang dia yang politikus Golkar, harus tunduk pada cara bekerja sistem di KSP, bukan malah membawa panji-panji kebesaran Golkar di sana.

Hal lain yang juga yang perlu diberi catatan ialah gaya komunikasi tiap orang. Merujuk ke tipologi gaya komunikasi dari Stewart Tubbs dan Sylvia Moss dalam buku mereka, Human Communication (1994), Mochtar Ngabalin dalam beberapa kesempatan menunjukkan pilihan dynamic style. Gaya dinamis memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan (action-oriented).

Sosok Ngabalin kerap terbuka, to the point, blakblakan, sering berada dalam dialektika dan perbincangan seputar isu-isu kontroversial. Tentu, pilihan atas sosok Ngabalin untuk menggawangi komunikasi istana sudah dipertimbangkan Moeldoko dan Jokowi. Pun demikian dengan profil sosok-sosok baru lainnya. Semoga keberadaan mereka turut mengurai masalah di lingkungan istana, bukan sebaliknya malah menambah masalah baru di kemudian hari. Selamat bekerja, membenahi banyak hal di istana.

Gun Gun Heryanto

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Pengurus Pusat HIPIIS

Artikel ini telah dimuat pada kolom Opini, harian Media Indonesia, edisi Jumat 25 Mei 2018. (lrf)

Share This