Survei, Hitung Cepat, dan Hal-hal yang belum Terselesaikan

PERHELATAN pilkada serentak 2018 di 171 wilayah baru saja usai. Perdebatan seketika muncul ke permukaan tak lama setelah lembaga-lembaga survei merilis hasil hitung cepat (quick count). Debat publik tersebut menyoroti kegagalan lembaga-lembaga survei mainstream dalam memotret elektabilitas dua pasangan calon yang diusung Gerindra, PKS, dan PAN di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Terlepas dari fakta bahwa mereka yang nyinyir terhadap perbedaan hasil quick count dengan survei prapilkada sebagian besar pendukung Sudrajat-Syaikhu dan Sudirman Said-Ida Fauziah, gugatan tersebut patut ditanggapi. Namun, perlu diingat, dari ratusan Pilkada 2018, secara umum presisi dan akurasi survei-survei prapilkada di banyak tempat masih baik.

Terlepas kegagalan memprediksi melesatnya suara Sudrajat dan Sudirman, akurasi survei juga masih lumayan: Ridwan Kamil dan Ganjar diprediksi bakal menang sesuai dengan 'penerawangan' survei-survei mainstream.

Meskipun sah, membandingkan prediksi survei prapilkada dengan quick count mengandung problematik yang pelik. Secara substantif, hitung cepat berbeda dengan survei opini prapemilu. Dalam quick count, sumber datanya sudah tersedia dan pasti, yakni hasil rekapitulasi suara di TPS yang terpilih sebagai sampel.

Sebaliknya, survei bergantung pada parameter yang kompleks dan dinamis karena banyaknya variabel yang turut terlibat dalam menentukan hasil survei.

Teknis-statistik

Dalam statistika, parameter jenis itu disebut parameter acak (random parameter). Karena itu, Prof Asep Saefuddin, Guru Besar Statistika IPB, menyatakan membandingkan hasil survei dengan quick count itu bukan apple to apple comparison.

Oleh karena itu, lonjakan suara Sudrajat-Syaikhu di Jawa Barat dan Sudirman-Ida di Jawa Tengah sebenarnya bisa dijelaskan secara teknis-statistik maupun analitis-spekulatif. Pertama, survei dengan penarikan sampel yang bisa dipertanggungjawabkan sekalipun meniscayakan terjadinya kesalahan (error) yang tak terhindarkan, yakni sampling error (galat yang ditoleransi secara ilmiah karena proses penarikan sampling). Ini belum termasuk non-sampling error akibat kurang ketatnya lembaga survei dalam menerapkan prosedur penelitian di lapangan.

Selain itu, dengan mengasumsikan bahwa sampel telah representatif sekalipun, survei-survei prapilkada juga dihantui problem response bias dan non-response bias.

Bias respons terjadi karena survei di mana pun mengandalkan kejujuran responden. Jika responden tak jujur menjawab pertanyaan surveyor, hampir pasti surveinya pun akan berujung pada kekurangtepatan. Non-response bias terjadi jika responden enggan menjawab pertanyaan. Jika surveyor memutuskan mengganti responden asli, itu pun juga menyumbang eror.

Dalam banyak kasus, responden bersedia diwawancarai, tetapi pada pertanyaan-pertanyaan tertentu, responden enggan mengatakan pilihan elektoralnya (undecided voters). Semakin besar proporsi pemilih yang enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci seperti pilihan pasangan calon, semakin sulit peneliti menganalisis ke mana larinya dukungan mereka di hari-H nanti.

Sebagian lembaga survei, Indikator Politik Indonesia misalnya, melakukan banyak teknik untuk meminimalkan jumlah undecided voters. Misalnya, Indikator kadang memakai simulasi kertas suara atau amplop kertas suara (responden dipersilakan masuk ke kamar untuk mencoblos pilihannya lalu dimasukkan ke amplop).

Jika betul-betul belum punya pilihan, Indikator memakai teknik disguise questions, responden disodori pertanyaan, 'Jika belum menentukan pilihan, siapa pasangan calon yang pantas dipilih sebagai kepala daerah jika pemilu diadakan hari ini?'.

Pengalaman Indikator selama ini menunjukkan sehebat apa pun metode untuk mengurangi jumlah proporsi undecided voters, selalu ada blok pemilih yang belum menentukan pilihan pada waktu survei prapilkada dilakukan. Itu tentu berbeda dengan quick count karena semua pemilih yang datang ke TPS tentu sudah punya pilihan dan menggunakan hak untuk menyalurkan pilihan mereka.

Jika undecided voters tersebut bersifat random, dalam arti tersebar secara proporsional ke semua pasangan calon, mungkin tak terlalu bermasalah. Menjadi masalah besar jika undecided voters tersebut bias ke salah satu pasangan. Sangat mungkin undecided voters pada survei-survei di Jawa Barat dan Jawa Tengah bias ke pendukung Sudrajat dan Sudirman.

Bahkan responden yang telah menyatakan pilihan pada saat survei dilakukan pun masih bisa pindah ke lain hati. Indikator, misalnya, membedakan kategori pemilih kuat dan pemilih lemah (swing voters). Pemilih kuat adalah mereka yang 'sangat kecil kemungkinannya untuk berubah pilihan', sedangkan pemilih lemah adalah mereka yang masih membuka opsi berubah pilihan hingga hari-H nanti.

Gabungan antara undecided voters dan swing voters ini tentu membuka peluang bagi calon siapa pun untuk bekerja keras karena survei bersifat dinamis dan hanya mampu memotret pada saat survei itu dilakukan.

Karena survei sangat rentan oleh perubahan opini dan preferensi responden, semakin dekat waktu survei dengan jadwal pemilu semakin bagus prediksinya. Survei Indikator di Jawa Tengah, misalnya, dilakukan pada 12-21 Maret 2018, jauh jaraknya dengan pilkada pada 27 Juni 2018. Saat itu pasangan Sudirman-Ida diprediksi memperoleh 21%. Bahwa tiga bulan kemudian pasangan itu memperoleh di kisaran 41%, menurut saya, masih wajar.

Demikian juga survei di Jawa Barat yang dirilis Indikator dilakukan Maret hingga awal Mei 2018. Rentang waktu di lapangan yang panjang itu disebabkan pertanyaan soal pilkada Jawa Barat disisipkan dalam survei di 11 dapil di Jawa Barat. Apa pun masih bisa terjadi pada awal Mei hingga 27 Juni 2018.

Poinnya ialah semakin dekat dengan hari-H semakin bagus prediksi survei. Exit poll atau survei yang dilakukan pada responden setelah mencoblos yang dilakukan Indikator di lima provinsi menunjukkan hal itu.

Sebelum pencoblosan ditutup, saya sudah menyatakan di TV One bahwa pasangan Sudrajat-Syaikhu menciptakan kejutan dengan naik ke peringkat kedua, pasangan duo Deddy melorot, tapi pasangan RK-Uu tetap tampil sebagai pemenang. Exit poll di Jawa Tengah sebelum TPS ditutup juga memberi informasi kenaikan gemilang Sudirman Said meski masih jauh jaraknya untuk bisa menyalip Ganjar.

Terlepas dari perbedaannya, survei prapemilu, exit poll, dan hitung cepat memiliki kesamaan, yakni ketiganya menggunakan sampling. Kalau kita tak percaya survei prapemilu, mengapa kita mengandalkan quick count dan exit poll yang juga sama-sama memakai teknik sampling.

Kalau kita mengandaikan bahwa survei prapilkada hasilnya tetap, dan hasilnya sama dengan hasil pemilu, lantas buat apa masih ada pemilu? Justru survei prapilkada membantu para politikus dan pendukungnya untuk bekerja keras karena masih ada waktu dan peluang untuk membalik keadaan.

Mesin partai dan militansi pemilih

Di samping argumen teknis-statistik di atas, tentu faktor-faktor lain turut menentukan melonjaknya suara pasangan Sudrajat-Syaikhu dan Sudirman-Ida. Mesin partai dan militansi pemilih turut menentukan hasil akhir. Ingat, dalam survei, peneliti yang aktif mendatangi responden. Jika responden tersebut tidak menerjemahkan preferensinya dengan datang ke TPS, dukungan tadi tidak bisa diaktualkan dalam bentuk suara.

Dalam hal ini, harus diakui, pemilih PKS, jika dibandingkan dengan konstituen partai lain di Jawa Barat, terbukti lebih militan. Mereka bukan hanya hadir ke TPS, melainkan juga aktif memengaruhi pemilih lainnya. Strategi Sudrajat-Syaikhu yang menjual hashtag #2019GantiPresiden pada debat kedua juga terbukti sukses membuat pemilih Prabowo di Jawa Barat pulang kandang.

Sebelumnya banyak pemilih Prabowo yang masih memilih Ridwan Kamil atau Deddy Mizwar. Strategi tersebut berhasil mengingatkan basis Prabowo bahwa calon yang didukung Prabowo ialah Sudrajat, bukan yang lain. Ingat bahwa di 2014 lalu Jawa Barat ialah kantong terbesar pemilih Prabowo.

Itu belum termasuk public endorsement dari ustaz atau dai-dai populer kepada Sudrajat-Syaikhu. Video pendek Mamah Dedeh, misalnya, viral di media sosial di hari-hari terakhir jelang pencobosan.

Di Jawa Tengah, pasangan Sudirman-Ida juga mendapat amunisi tambahan dari ulama-ulama NU pendukung PKB yang bekerja sistematis menyukseskan pasangan itu.

Di atas segalanya, survei atau hitung cepat ialah kegiatan akademik yang tak luput dari kesalahan. Seorang peneliti bisa saja salah, tapi ia tidak boleh berdusta. Salah atau benar itu berhubungan dengan kompetensi dan kapabilitas, sedangkan bohong atau jujur itu masalah integritas.

Peneliti bisa saja kurang taat pada prosedur ilmiah dalam melakukan survei atau hitung cepat, tapi selama dia tidak merekayasa hasil, itu masih bisa dimaklumi.

Terlepas dari kenyataan bahwa survei-survei mampu secara akurat dan presisi memprediksi hasil pilkada di banyak tempat, melonjaknya suara Sudrajat di Jawa Barat dan dukungan ke Sudirman di Jawa Tengah menunjukkan perilaku pemilih ialah misteri yang kompleks.

Statistika mungkin mampu mengurangi ketidakpastian dalam perilaku memilih, tapi niscaya takkan mampu menghilangkan seluruh misteri yang menggelayuti perilaku pemilih.

Inilah terra incognita yang memaksa pengkaji dan peneliti statistika dan perilaku memilih agar terus menperbaiki diri dan tak pernah berpuas diri.

Burhanuddin Muhtadi

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia dan pengajar FISIP UIN Jakarta

Artikel ini telah dimuat pada Kolom Pakar, harian Media Indonesia, edisi Senin, 02 Jul 2018. (lrf)