STF UIN Jakarta Gelar Diskusi Publik Pesan Damai untuk Myanmar

Auditorium Harun Nasution, BERITA UIN Online-- Social Trust Fund (STF) UIN Jakarta akan menggelar Diskusi Publik Pesan Damai untuk Myanmar pada Selasa, 19 September 2017 di Auditorium Harun Nasution dari pukul 9.00 sampai pukul 12.00.

Menurut ketua panitia Cut Erika Ananda Fatima SE MBA, akan dihadirkan dalam acara tersebut Guru Besar Tafsir Hadis Fakultas Ushuludin Prof Dr M Quraish Shihab MA untuk mempimpin doa istighotsah, Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Salman al-Farisi SE, Ketua Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) M Ali Yusuf  dan Direktur STF UIN Jakarta Dr Amelia Fauzia sebagai pembicara dengan moderator Dewi Sandra.

“Krisis kemanusiaan di Myanmar telah menjadi perhatian publik internasional. Indonesia sebagai satu-satunya negara yang bisa masuk ke wilayah konflik Rakhine State menjadi tulang punggung diplomasi dunia internasional dengan pemerintahan Myanmar untuk tetap bisa memberikan bantuan ke masyarakat di Rakhine State,” ujar Manager Fundrising STF itu di ruang kerjanya, kantor STF Auditorium Harun Nasution pada Kamis (14/9/2017).

Namun hal ini, lanjutnya, perlu mendapat dukungan dari setiap elemen masyarakat Indonesia dalam menyatukan persepsi dan isu kemanusiaan yang tidak semakin memperburuk kondisi serta hubungan diplomasi.

Ditambahkannya, Program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) yang sebelumny diluncurkan Kementerian Luar Negeri dan diprakarsai Aliansi Kemanusiaan Indoensia untuk Myanmar (AKIM), menjadi titik awal kolaborasi dan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga nasional di Indonesia untuk berkomitmen sesuai dengan visi STF UIN Jakarta dalam kemanusiaan yang inklusif, yaitu Social Justice and Peace.

“Namun fenomena dari perkembangan media dan teknologi hari ini akan menjadi hambatan dari terwujudnya rekonsiliasi antara masyarakat Rakhine dengan pemerintah Myanmar,” tegasnya.

Pasalnya, lanjut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta ini, pemberitaan yang simpang siur dan provokatif bisa semakin memperkeruh kondisi sosial dan keamanan di Rakhine State.

“Kesulitan mendapatkan informasi yang obyektif di medsos menjadi tantangan tersendiri bagi anggota Akim untuk bisa mengedukasi follower ataupun masyarakat agar tidak terpancing dan bisa menahan diri dalam menyatakan sikap,” tandasnya.

Oleh sebab itu, menurut Erika perlu bagi STF UIN Jakarta yang merupakan lembaga sosial kemanusiaan di lingkungan pendidikan tinggi untuk duduk bersama dengan Akim untuk Myanmar.

“Kita berharap pemerintah Indonesia dan sivitas akademik UIN Jakarta dapat membahas dan mencari solusi terkait perkembangan dan program masyarakat Rakhine State di Myanmar,” pungkasnya. (mf)