Seminar dan Bedah Buku UIN Jakarta: Baca lanskap Pemilu 2024 dan Perbaiki Demokrasi
Dalam konteks menantikan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Indonesia yang selambatnya-lambatnya diumumkan pada 20 Maret 2024, UIN Jakarta menggelar seminar nasional dan bedah buku bertajuk "Membaca Lanskap Pemilu 2024: Perspektif Literasi Politik" di Ruang Teater Prof. Dr. Aqib Suminto pada Jumat, (8/3/2024).
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) UIN Jakarta, Dr. Deden Mauli Darajat, M.Sc, dalam sambutannya menjelaskan bahwa buku yang dibedah adalah hasil diskusi dari para peneliti di The Political Literacy Institute.
Hadir sebagai keynote speaker dalam acara tersebut, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si, menekankan pentingnya merawat pemilu sebagai tulang punggung demokrasi. Menurutnya, catatan mengenai proses pemilu yang mengkhawatirkan harus dijadikan bahan refleksi untuk perbaikan.
"Pemilu harus dirawat, karena merupakan salah satu tulang punggung dari demokrasi. Oleh karena itu, jika ada banyak catatan yang menunjukkan proses pemilu yang mengkhawatirkan, temukan titik paradoksnya dan jadikan bahan refleksi untuk diperbaiki ," ujarnya.
Kesadaran partisipatoris masyarakat menjadi kunci perbaikan demokrasi, tambahnya, maka cacatnya demokrasi Indonesia yang sekarang berada di gugus negara dengan low democracy berdasarkan indeks The Economist Intelligence University dapat diperbaiki. Terutama tentang lemahnya literasi politik.
Dalam acara tersebut turut hadir sebagai narasumber Dosen Ilmu Politik sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Dr. Iding Rosyidin, M.Si, Dosen Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Dr. Ana Sabhana Azmy, M. Ip, Peneliti senior Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramdhanil SH. MH, dan jurnalis senior di SindoTV MNC Group Ike Kesume.
Sejalan dengan pernyataan Dekan FDIKOM, Iding Rosyidin menyoroti masalah lemahnya literasi politik dan budaya politik demokratis yang belum sepenuhnya terbangun di indonesia. Menurutnya hal ini disebabkan oleh perubahan regulasi pada masa reformasi, di mana perubahan politik secara demokrasi tidak didahului dengan membangun budaya demokrasi itu sendiri mulai dari pemikiran, sikap hingga perilaku masyarakatnya.
Oleh karena itu, budaya demokrasi politik yang kokoh sangat dibutuhkan untuk memperbaiki proses politik serta menghindari kepentingan pragmatis partai politik yang merusak regulasi pemilu.
Anna Sabhana Azmy membahas permasalahan demokrasi dalam lingkup internasional yaitu tentang isu hak politik perempuan pekerja migran. Dia juga menyoal tentang Indeks Freedom House terkait kebebasan warga negara Indonesia di luar negeri, Anna mencatat penurunan nilai dari tahun ke tahun menunjukan permasalahan dalam hak politik dan kebebasan sipil.
“Dalam konteks Freedom House terkait kebebasan (hak pilih) warga negara Indonesia di luar negeri 2023 adalah "Partly free" dengan nilai 58/100 dimana hak politik 30/40 dan kebebasan sipil 28/60. Sementara itu, di tahun 2021 adalah 59/100 dan 2020 61/100. Hal ini menunjukkan sebuah penurunan, demokrasi kita sedang bermasalah dan tidak baik-baik saja ,"paparnya.
Sementara itu, Fadli Ramdhanil mengungkapkan sejumlah catatan buruk pemilu 2024 termasuk isu persidangan ke Mahkamah Konstitusi (MK), politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), kampanye digital, dan media sosial serta masalah kritis terkait anggota KPPS yang lalai dalam bekerja. Tak hanya itu, dia juga menyinggung integritas dan profesionalisme organisasi penyelenggara pemilu, hingga etika politik para politisi atau pejabat dalam pemilu.
Ike Kesume mengemukakan hal positif dalam perkembangan media khususnya di Televisi (TV) selama pemilu. Dia menemukan perbedaan pada pemilu 2014 dan 2019 yang ramai dengan polarisasi politik di media, sedangkan di pemilu 2024 kuat dengan dramatisasi politik, khususnya dalam konteks penguatan peran media dengan konvergensi simbolik yang diungkap dalam buku tersebut.
Dalam seminar dan bedah buku berjudul "Membaca Lanskap Pemilu 2024: Prespektif Literasi Politik" ini para narasumber berharap dapat memberikan pandangan mendalam terkait pemilu 2024 dan tantangan demokrasi Indonesia, sekaligus menjadi panggung refleksi untuk perbaikan ke depannya.
(Alifia H./Noeni Indah)