Sektarianisme Ancam Demokrasi

Sektarianisme Ancam Demokrasi

Aula Student Center, BERITA UIN Online – Dewasa ini sektarianisme dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi. Sebab, sektarianisme yang berkembang mengutamakan isu kepentingan kelompok mayoritas dengan mendapatkan hak lebih dalam hal sosial, ekonomi, dan politik.

Demikian dikatakan Virdika Rizky Utama saat bedah buku karyanya berjudul Demokrasi dan Toleransi dalam Represi Orde Baru di Aula Student, Rabu (5/12/2018). Acara bedah buku menghadirkan dua narasumber sebagai pembahas, yaitu mantan aktivis Forum Demokrasi Paulus Januar dan wartawan senior Nanang Syaikhu.

“Tentu saja hal itu dapat menjadi ancaman bagi kelompok minoritas yang ada di Indonesia,” katanya.

Menurut Virdika, dalam negara yang menganut sistem demokrasi semestinya tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Sebab, demokrasi sangat menjunjung tinggi asas egaliter.

Dengan kata lain, demokrasi merupakan sistem yang menjamin hak dasar manusia dan menjadi elemen penting dalam bernegara. Oleh sebab itu, tak heran bila demokrasi selalu menjadi topik yang tidak pernah habis untuk diteliti.

“Banyak penelitian tentang jalannya demokrasi Indonesia, terutama perjalanan demokrasi pada masa kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Dari hasil penelitian itu, tak jarang kedua pemimpin tersebut dianggap tidak demokratis oleh beberapa pihak,” paparnya.

Akibat membutuhkan pemerintahan yang berwibawa dalam menjalankan demokrasi, Soekarno menjalankan demokrasi terpimpin untuk menjaga stabilitas politik. Pada praktinya kemudian, Soekarno membubarkan partai, memenjarakan orang yang berbeda pendapat, dan membungkam pers. Apabila memiliki pendapat berbeda dengan Soekarno dianggap kontra-revolusi.

“Alhasil, banyak anasir kekuatan yang menginginkannya lengser karena cenderung mengarah ke pemerintahan diktator,” jelas mantan wartawan Gatra tersebut.

Setelah Soekarno lengser, lalu digantikan Soeharto. Pemerintahan Soeharto atau dikenal dengan Orde Baru (Orba) membawa gagasan demokrasi Pancasila sebagai antitesis demokrasi terpimpin. Ternyata, seperti Soekarno, Soeharto juga menampilkan pemerintahan yang kuat dan berwibawa dengan melakukan tindakan yang tidak mencerminkan sikap demoratis, terutama pada masa demokrasi terpimpin.

“Buktinya, Soeharto pun melakukan hal serupa dengan Soekarno,” katanya.

Hanya saja, menurut Virdika, pembungkaman demokrasi dimaksudkan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan politik demi melancarkan berbagai macam pembangunan. Demi berlangsungnya pembangunan, demokrasi Pancasila lalu ditafsirkan secara tunggal dan dijadikan tameng oleh Orba untuk membungkam suara kritis terhadap pemerintah.

Sementar itu, Paulus Januar mengoreksi apa yang ditulis penulis buku mengenai hadirnya Forum Demokrasi sebagai bentuk perlawanan terhadap tidak demokratisnya Soeharto saat memimpin pemerintahan. Ia mengatakan, tidak benar apa yang disebut penulis bahwa lahirnya Forum Demokrasi dikesankan seolah sebagai bentuk reaksi atas berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Rangkaian kegiatan diskusi, menurut Paulus, yang kemudian berkembang menjadi Forum Demokrasi, sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya atau jauh sebelum berdirinya ICMI.

Memang pada awal berdirinya, Forum Demokrasi sempat melontarkan pandangan kritis terhadap ICMI yang didukung penguasa Orba. Namun, hal itu dikemukakan dalam konteks wacana untuk membangun demokrasi.

“Kemudian, karena pemberitaan media massa, hal itu sering menyebabkan munculnya pandangan yang keliru bahwa berdirinya Forum Demokrasi merupakan reaksi terhadap berdirinya ICMI,” ujarnya.

Nanang Syaikhu di antaranya berpendapat, apa yang ditulis oleh penulis buku tentang demokrasi di masa Orba sebenarnya hanya cerita masa lalu yang sudah terkubur. Namun, sebagai bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia, cerita kelam masa Orba setidaknya dapat dijadikan pelajaran bagaimana membangun pemerintahan demokratis ke depan.

“Kita masih harus banyak belajar bagaimana menjadi negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Sebab, meski kini kita berada di era reformasi, nilai-niai demokrasi itu belum sepenuhnya dijalankan dengan baik,” katanya. (ns)