Berbagai bencana melanda Tanah Air. Gempa bumi menerjang Lombok dan Sumbawa (Nusa Tenggara Barat); gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Donggala, dan Sigi (Sulawesi Tengah) serta terakhir pesawat Lion Air JT-610 di peraian Karawang (Jawa Barat). Bagi orang beriman yang ikhlas, berbagai bencana diyakini sebagai musibah. Bencana merupakan ujian keimanan, sehingga tawakal menerima apapun nestapa yang menimpa pribadi, keluarga, atau sosial-komunal dan bangsa.

Namun, bagi sebagian orang –atas nama keimanan dan agama- melalui media sosial dan ceramah menyebut berbagai bencana itu sebagai hukuman dan azab Tuhan. Menurut mereka, orang-orang yang terkena bencana telah melakukan dosa personal atau komunal. Selain menggambarkan Tuhan sebagai Mahamurka dan Maha Pengazab –bukan Maha Pengasih dan Maha Penyayang- persepsi ini juga memperlihatkan ketiadaan empati dan simpati kepada korban bencana, victimizing the victims.

Mereka yang memegangi persepsi ini seolah menolak iron law atau sunnatullah bahwa alam semesta berjalan sesuai tatanan dan cara kerjanya. Alam dan segala isinya bekerja sesuai sunnatullah, termasuk hukum kausalitas dan sebab akibat. Oleh karena itu, bencana alam adalah peristiwa alamiah. Hukum kausalitas juga berlaku dalam bencana kecelakaan, apakah kausalitas terkait teknologi atau kesalahan manusia (human error). Dengan demikian, (mis)persepsi tentang bencana sebagai azab buka hanya tidak sesuai hakikat Zat Tuhan dan ajaran agama komprehensif, melainkan juga dengan sunnatullah. Akibatnya, Tuhan dan agama kian menjauh dari realitas, khususnya sains dan tekonologi.

Pada segi lain, pemegang (mis)persepsi ini juga mengaitkan berbagai bencana alam ndenga politik. Bencana alam disebabkan pemimpin politik yang menerapkan kebijakan dan langkah keliru atau karena dianggap membawa sial. Akibatnya, rakyat bukan hanya menderita kesengsaraan semacam kemiskian, pengangguran, atau iberbaga bentuk kenestapaan lain, melainkan juga tekena bencana sebagai bentuk hukuman azab. Karena itu, kalangan ini menuntut agar pemimpin yang dianggap sumber bencana dan kesialan diganti. Atau setidak-tidaknya perlu diruwat agar warga dan negara terhindar dari bencana lebih parah.

Ruwat adalah tradisi budaya-spiritual suku Jawa pra-Islam yang terus berlanjut sampai sekarang. Dalam mitologi Jawa, semula ruwat berarti upacara keagamaan untuk pembebasan manusia dari Batara Kala, dewa pemakan manusia, yang juga mendatangkan penderitaan berupa cacat tertentu.

Untuk menghindarkan diri dari berbagai bencana karena sangkala (kutukan) atau sukerta (penuh dosa), baik secara pribadi maupun komunal, perlu dilakukan ritual untuk menenangkan hati Batara Kala. Biasanya ritual ruwatan diselenggarakan terutama dengan pergelaran wayang berlakon Murwakala.

Akan tetapi, tradisi menjauhkan diri dari sengkala dan sukerta dengan ruwatan bukan hanya ada dalam mitologi dan tradisi Jawa. Dalam tradisi sebagian umat Islam, terdapat kepercayaan tertentu untuk membuang “kesialan” yang terkait cacat jasmani-rohani manusia atau berbagai bentuk bencana.

Dalam prkatiknya, ruwat juga meluas ke dalam ranah politik. Lazimnya, ruwat politik diselenggarakan pihak yang berlawanan posisi dalam politik kekuasaaan. Setiap pihak melakukan ruwat politik tidak lain untuk mendapatkan, mempertahankan, atau memperkuat posisi politik masing-masing.

Namun, tampaknya kalangan politik underdog biasanya mudah mengaitkan berbagai kesialan dan bencana dengan kekuatan politik lebih digdaya. Didukung argumen yang disertai pelintiran data dan fakta, pihak ini menyerukan agar dilakukan ruwat penguasa untuk menyelamatkan negara-bangsa.

Tujuan akhir ruwat adalah kekuasaan. Gejala ini juga terlihat dari ruwat yang dilakukan beberapa aspiran politik yang maju dalam pilkada pada 27 Juni 2018. Salah satu ruwatan politik diselenggarakan calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said di beberapa kota, seperti Brebes dan Tegal, pada Desember 2017. Ruwat yang digelar bersama dalang Ki Entus Sasmini (wafat 14 Mei 2018) dengan pergelaran wayang semalam suntuk itu dihadiri beberapa pengurus Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PAN.

Jauh sebelumnya, ruwat politik juga diselenggarakan sejumlah warga Yogyakarta Paguyuban Masyarakat Pelestari Tradisi (Pametri) di depan rumah Amien Rais di Condongcatur, Sleman, 16 Oktober 2014. Ruwat dimaksudkan agar Amien Rais tak mengganggu Joko Widodo yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2014.

Apakah ruwatan bisa menjatuhkan tokoh politik pada kekuasaan? Politik demokrasi jauh dari mitologi atau eskatologi tradisional. Aspiran politik terpilih karena popularitas, akseptabilitas, kredibilitas, dan kekuatan logistik. Dalam pilkada lalu, sejumlah calon yang tidak bersih rekam jejaknya tidak terpilih.

Sebaliknya, ketika aspiran politik berkuasa (menjadi gubernur, wali kota, bupati, atau anggota DPRD/DPR) dan kemudian jatuh dari kekuasaannya, lebih banyak karena korupsi. Ketika mereka terkena operasi tangkap tangan KPK, tidak ada ruwatan politik yang bisa menyelamatkan kekuasaan dan diri mereka. (mf)

Prof Dr Azyumardi Azra MA, Guru Besar Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sumber: Koran Kompas, Kamis, 8 November 2018.

Share This