BAK oasis di tengah musim kemarau panjang, perjumpaan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sangat layak diapresiasi, dimaknai dan ditindaklanjuti seluruh pihak, baik elite maupun khalayak luas. Kedua tokoh yang bersaing dalam Pilpres 2019 itu bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7). Ini ialah pertemuan penting guna menurunkan tensi politik yang mengalami titik didih di hampir seluruh tahapan pemilu yang dilalui.

Perjumpaan kedua tokoh sentral di Pilpres 2019 dan 2014 ini diharapkan banyak pihak menjadi titik awal untuk sama-sama mengembangkan sikap saling menghargai (respect), menumbuhkan niat baik (good will) untuk merajut ulang persatuan yang sempat terkoyak, sekaligus mulai menata pemahaman bersama (mutual understanding) di antara warga bangsa. Menarik membaca tiga hal dari perjumpaan tersebut dari perspektif komunikasi politik, yakni konteks, isi pesan (content of message), serta dampak yang mungkin timbul setelah perjumpaan digelar.

Konteks panggung

Pilihan untuk berjumpa di area publik, tepatnya moda transportasi publik mass rapid transit atau moda raya terpadu (MRT) menjadi pilihan cerdas sekaligus punya wow effect! Terutama jika melihat dari sisi kepentingan publisitas momentum perjumpaan, dan strategi meresonansikan pesan. Bagaimana pun perjumpaan Jokowi dan Prabowo harus dipahami sebagai panggung pertunjukan komunikasi politik yang menghadirkan sikap, perilaku, dan pesan saat ini dan ke masa depan sehingga membentuk narasi yang akan dimaknai, dipahami sekaligus memersuasi khalayak luas.

Hampir seluruh ilmuwan komunikasi politik bersepakat bahwa tindakan komunikasi aktor sudah pasti direncanakan. Danton dan Woodward dalam bukunya Ethical Dimensions of Political Communication (1991), menyifati komunikasi politik dengan istilah The intentionality of political communication. Hal ini bermakna selalu terdapat kesengajaan dalam setiap peristiwa komunikasi politik. Senada dengan asumsi tersebut, Brian McNair dalam bukunya An Introduction to Political Communication (2011) menyebut komunikasi politik sebagai purposeful communication about politics. Hal ini, membangun asumsi akademik, bahwa komunikasi politik itu punya karakter sengaja atau terarah.

Lantas sengaja dan bertujuankah perjumpaan Jokowi dan Prabowo di MRT dan berakhir kulineran di Sate Senayan? Tentu saja. Ada empat makna penting dari pemilihan tempat di tempat publik (public space) MRT ini. Pertama, tempat ini merupakan zona netral dari dua kubu yang sempat berkompetisi sengit di Pemilu Presiden 2019. Jika Prabowo ke Istana, atau Jokowi ke berkunjung ke kediaman Prabowo di Hambalang atau Kertanegara, tentu bisa diinterpretasi dengan model hitam putih siapa mengalah ke siapa, siapa butuh siapa.

Dengan berjumpa di tempat publik seperti moda transportasi MRT, tentu saja keduanya memosisikan diri sejajar. Tidak ada tamu dan tuan rumah, tidak ada kesan siapa yang mengundang. Dari sudut relasi kuasa, mengesankan kesamaan derajat power dari perjumpaan tatap muka kali pertama di antara mereka. Lihat saja dari gestur yang mereka pertontonkan, keduanya tampak lebih lepas, tidak terkesan satu superior karena memenangi kontestasi dan satunya inferior karena kalah dalam pertarungan. Keduanya hangat berjabat tangan dan kerap melakukan kontak fisik untuk menjadi peneguh pesan, bahwa mereka berdua sesungguhnya bersahabat.

Kedua, MRT menjadi simbol keseharian warga. Berjumpa dalam moda transportasi publik bukanlah hal luar biasa. Dari sudut manajemen kesan (impression management), hal ini sangat bagus dilakukan. Dalam teori dramaturgi, Erving Goffman di buku klasiknya Presentation of Self in Everyday Life (1959), selayaknya pertunjukan drama, seorang aktor dituntut mempersiapkan kelengkapan pertunjukan. Kelengkapan tersebut, antara lain setting, kostum, penggunaan kata (dialog), dan tindakan nonverbal lain dengan tujuan meninggalkan kesan baik pada penonton guna memuluskan jalan pencapaian tujuan.

Semua kelengkapan tersebut telah terpenuhi di panggung perjumpaan Jokowi-Prabowo. Latarnya ialah MRT di mana banyak orang biasa berjumpa dengan tidak mengedepankan embel-embel power yang mereka miliki, kostum putih yang digunakan Jokowi serta Prabowo menyimbolkan niatan tulus untuk mencoba saling memahami. Pakaian mereka pun sangat mencerminkan kebiasaan berpakaian sehari-hari saat mereka tampil di muka publik. Pun demikian pesan verbal yang disampaikan, bukan hal-hal berat dan saling menahan diri untuk tidak menunjukkan ego personal dan kekelompokan mereka.

Ketiga, dari sudut publisitas penggunaan MRT ialah langkah cerdas. Atmosfer MRT yang selalu ramai digunakan warga membuat perjumpaan lebih dramatis. Ada euforia warga, antusiasme khalayak yang terekam ragam media massa dan dalam sekejap menjadi viral di berbagai media sosial. Pengemasan tie-in publicity atau peristiwa besar dan langka (extra-ordinary news), dengan cita rasa pure publicity atau publisitas dengan setting seolah alamiah.

Publisitas bukan sekadar publikasi biasa. Di dalamnya terkandung penghargaan, niat baik, pemahaman, dan popularitas. Dari sudut pengemasan berita media, gambar yang bisa diambil di lokasi perjumpaan juga lebih menarik untuk diangkat menjadi berita. Terlebih ketika potongan demi potongan peristiwa tersebut dibagi di antara sesama warga biasa melalui sosial media. Sontak dalam waktu sekejap peristiwa tersebut, mendapat perhatian luas.

Perjumpaan di MRT itu dirancang untuk menjadi milik bersama Jokowi dan Prabowo. Keduanya mendapatkan keuntungan politik dari perjumpaan simboliknya. Bagi Jokowi, tentu menjadi prakondisi sangat baik, saat dirinya bisa berjumpa apalagi mendapatkan ucapan selamat bekerja dari rival utamanya di Pilpres 2019. Bagi Prabowo, perjumpaan akan menguatkan persepsi publik bahwa dirinya ialah politisi yang mencintai Republik ini. Bahkan, sebagian media massa eksplisit menyebut dan membingkai perjumpaan kedua sosok itu sebagai perjumpaan dua negarawan. Tentu saja, hal ini menjadi manajemen reputasi politik yang baik yang dibangun melalui publisitas dari perjumpaan ini.

Keempat, menjadi katalisator resonansi pesan rekonsiliasi. Hal ini menjadi yang utama dari keseluruhan niatan perjumpaan tersebut. Seandainya perjumpaan digelar di Istana, atau di kediaman Prabowo, tentu akan ada jarak warga biasa dengan elite. Mungkin pola penyampaian pesan akan lebih bersifat linear karena publik hanya akan melihat, mendengar atau membaca dari media massa. Meskipun sebagian besar rakyat akan bahagia, tetapi resonansinya akan biasa-biasa saja tidak terlalu istimewa. Berbeda dengan suasana di tempat publik seperti MRT Lebak Bulus dan tempat makan Sate Senayan. Kerumunan warga, teriakan mereka, menjadi atmosfer unik sekaligus menarik dari perjumpaan dua tokoh yang memang tidak biasa.

Tentu saja, resonansi atau gaung peristiwa dengan penyebarannya yang masif dan multiplatform ini, diharapkan menjadi ‘virus’ positif bagi bangsa Indonesia. Rekonsiliasi bukan sekadar elite, melainkan harus diikuti seluruh pihak yang lama terpolariasi tajam. Panggung perjumpaan mendekatkan peristiwa rekonsiliasi dari milik elite, menjadi milik bersama. Sepertinya aspek inilah yang lebih penting dimaknai dari konteks penggunaan MRT sebagai panggung komunikasi.

Meneguhkan kebersamaan

Substansi pesan verbal pun menguatkan konteks pentingnya perjumpaan. Menilik substansi pesannya, ada tiga inti muatan pesan Jokowi saat berjumpa dengan Prabowo. Pertama, Jokowi menggarisbawahi bahwa dirinya bersahabat dengan Prabowo. Ini ialah cara persuasif dengan menggunakan teknik asosiatif. Jokowi mendekatkan diri dan menguatkan persepsi publik tentang hubungannya dengan Prabowo melalui pilihan kata kawan, sahabat, dan saudara. Ketiga diksi ini tujuannya ialah hubungan antarpribadi yang dekat dan tidak ada masalah.

Kedua, menghadirkan pesan tentang realitas politik di pemilu yang keras baik diantara dirinya dengan Prabowo juga di antara para pendukung mereka masing-masing. Konteks itulah yang menjadi argumen, pentingnya perjumpaan keduanya. Ini menjadi semacam logika yang dibangun untuk memahamkan basis pendukung masing-masing, bahwa rivalitas yang keras dan polarisasi tajam itu bukan masalah pribadi antara Jokowi dan Prabowo tetapi sebagai konsekuensi persaingan pemilu. Tentu, saat seluruh tahapan pemilunya usai, harapan akan kembali eratnya hubungan persahabatan mereka beserta para pendukungnya menjadi kebutuhan.

Ketiga, ajakan eksplisit kepada semua pihak untuk menghentikan pertikaian. Ini menjadi semacam pesan utama dari keseluruhan narasi Jokowi. Jokowi menyebut, “Tak ada lagi namanya cebong. Tak ada lagi yang namanya kampret. Yang ada adalah Garuda. Garuda Pancasila.” Jokowi menyerukan agar kita kembali ke semangat persatuan sebagai sebuah bangsa. Kompetisi global antarnegara yang semakin ketat sekarang ini memerlukan kebersamaan dalam membangun negara secara bersama-sama.

Sementara itu, peneguhan semangat rekonsiliasi dari Prabowo tecermin dalam tiga poin ucapannya. Pertama, Prabowo menganggap pentingnya perjumpaan dengan Jokowi. Menurutnya, meskipun pertemuan mereka seolah-olah tidak formal, tetapi memiliki dimensi dan arti yang sangat penting. Arti penting ini eksplisit disampaikan Prabowo. Ini menjadi peneguhan bahwa dirinya tidak ada masalah untuk berjumpa dengan Jokowi, seperti halnya dikhawatirkan banyak pihak selama ini.

Kedua, menggarisbawahi bahwa pertarungan keras antara dirinya dengan Jokowi lebih karena tuntutan politik dan demokrasi. Artinya, dia ingin meletakkan sikapnya yang banyak berseberangan dengan Jokowi sebagai hal lumrah dalam kompetisi. Hal ini diperkuat dengan pemilihan diksi dalam kerangka keluarga besar Indonesia, sama-sama patriot yang ingin berbuat terbaik untuk bangsa.

Ketiga, Prabowo untuk kali pertama mengakui secara publik atas keterpilihan Jokowi di Pemilu 2019. Kalimat Prabowo, ‘saya ucapkan selamat bekerja. Menjadi presiden itu mengabdi. Masalah yang dipikul besar,’ seolah menjadi pesan utama yang menyejukkan bagi banyak pihak. Di bagian akhir, Prabowo mengeluarkan pernyataan yang masuk kategori komunikasi samar-samar (equivocal communication). Kalimat Prabowo, “Kami siap membantu kalau diperlukan. Mohon maaf kalau kita mengkritisi bapak sekali-sekali.” Itu menjadi teka-teki lanjutan, apakah kekuatan politik yang dikuasai Prabowo yakni Gerindra akan masuk ke kekuasaan, atau tetap menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

Efek perjumpaan

Ada efek langsung dan efek lanjutan dari perjumpaan Jokowi dan Prabowo ini. Efek langsungnya ialah membangun diskursus publik yang positif. Hal ini, bisa menurunkan tensi politik yang sangat panas, ke batas yang bisa ditoleransi. Jangan lupakan, pemilih yang menentukan suaranya untuk Prabowo-Sandi itu 44,5% dari total pemilih sah. Jumlah ini tentu saja signifikan. Artinya, polarisasi tajam yang muncul sebelum, pada saat pemilu dan sesudahnya harus mulai diatasi dengan ragam cara komunikasi, yang membuat khalayak di akar rumput memahami bahwa kompetisi sudah usai dan saatnya bersatu kembali dalam identitas warga bangsa Indonesia.

Efek langsung ini terasa dengan ragam apresiasi di liputan media massa, cuitan di media sosial, komentar warga di warung kopi dan lain sebagainya. Resonansi yang muncul dan menerpa, telah memantik proses orientasi khalayak pada substansi makna rekonsiliasi. Selanjutnya perlahan tapi pasti diharapkan memengaruhi proses koorientasi atau konsensus makna di khalayak luas, bahwa pemilu ialah proses sirkulasi elite lima tahunan yang biasa saja. Tidak perlu membelah sedemikian rupa bangsa kita. Kompetisi sangat mungkin melahirkan gesekan bahkan konflik. Namun, konflik pemilu ialah konflik realistis yang biasanya konfliknya berakhir setelah pemilunya usai.

Yang terpenting saat ini ialah efek lanjutannya, yakni bagaimana perjumpaan para elite seperti Jokowi dan Prabowo, bisa memiliki rembesan pengaruh ke bawah. Artinya, pesan damai dan persatuan ini bisa diperluas dan diperteguh oleh seluruh jajaran kedua kubu yang kemarin bertarung di pemilu untuk sama-sama merajut ulang kebersamaan dalam memajukan demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Lebih ideal lagi, jika Jokowi bersiap membangun pemerintahan yang kuat dengan ditopang oleh kabinet ahli (zaken kabinet), dan Prabowo menjadikan Gerindra di garda terdepan kekuatan penyeimbang sehingga keduanya meninggalkan legacy yang baik untuk konsolidasi Indonesia saat ini dan di masa mendatang.

Gun Gun Heryanto

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta, Anggota Dewan Pakar ISKI

Artikel ini telah dimuat pada Kolom Pakar, harian Media Indonesia, edisi Senin, 15 Jul 2019 (lrf),

Share This