Jakarta, BERITA UIN Online – Rektor UIN Jakarta Amany Lubis berharap penyelenggaraan Pemilu 2019 yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada Rabu (17/4/2019) besok dapat dilaksanakan dengan jujur dan adil. Hal itu merupakan salah satu ciri dalam berdemokrasi dan sekaligus menunjukkan pemilu yang berkualitas.

“Bila ada sengketa, sudah ada mekanismenya. Ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang akan menyelesaikan permasalahan,” katanya di sela-sela jeda kegiatan “Election Visit Program, Indonesian Concurrent Elections” di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (16/4/2019). Harapan yang sama juga dikemukakan oleh dua peserta lain, yakni dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mengikuti kegiatan tersebut.

Menurut Rektor, untuk melihat Pemilu 2019 berjalan jujur dan adil, pihaknya serta para peserta “Election Visit Program 2019” akan melakukan peninjauan ke 18 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa wilayah di Jakarta selama pemilu berlangsung Rabu (17/4/2019) besok. Mereka akan mengamati dan menilai pelaksanaan proses demokrasi tersebut secara langsung di lapangan.

Rektor Amany Lubis sendiri beserta anggota KPU dari Timor Leste, Maldive, dan Bangladesh, serta dari kementerian/lembaga dan beberapa perwakilan negara sahabat yang tergabung di Group 6 akan mengunjungi TPS di Panti Rehabilitasi Narkoba dan kawasan perumahan di Jakarta Barat. Ia juga akan mengikuti proses penghitungan suara di sebuah kawasan perumahan elite, tepatnya di Jalan Denpasar III Jakarta Selatan.

“Kita juga berharap agar semua pihak, khususnya tim sukses, relawan, dan para pendukung kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hadir sebagai pengamat di TPS, dapat menahan diri dari tindakan anarkis dan main hakim sendiri jika ada kekeliruan,” katanya.

Selama tiga hari, yakni sebelum, saat pencoblosan, dan sesudah pemungutan suara, peserta dari dalam negeri dan luar negeri akan menyaksikan pesta demokrasi yang besar dengan jumlah lebih dari 192 juta pemilih. “KPU dan kami, para tokoh atau eksponen bangsa, akan bersatu dalam mengawal serta menjaga keutuhan bangsa dan negara,” tandasnya.

Di sisi lain, Rektor Amany mengungkapkan bahwa dari lebih 192 juta warga yang akan menggunakan hak pilih pada pemilu kali ini, sebanyak 50,1 persennya adalah pemilih perempuan. Undang-undang kepartaian mengharuskan semua partai memenuhi kuota 30 persen calon legsilatif (caleg) dari kalangan perempuan.

Saat ini, secara nasional, caleg perempuan hanya mencapai 40 persen. Untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdapat 671 laki-laki dan 136 perempuan.

“Hanya Sumatera Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Tengah saja yang memenuhi angka kuota 30 pesen lebih untuk calon anggota DPD,” ujarnya. (ns)

Share This