Program MBG: Dihentikan atau Disempurnakan?

Mohammad Nur Rianto Al Arif
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Dosen Indonesia
Pengurus DPP IAEI
Pengurus ISEI Cabang Jakarta
Pengarah LPEU MUI

DI TENGAH berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Indonesia, Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak diperkenalkan sebagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program tersebut tidak hanya diposisikan sebagai program bantuan sosial, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam narasi besar pembangunan nasional, program ini memiliki tujuan yang sangat mulia karena negara ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang cukup sehingga dapat tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan memiliki kapasitas yang optimal ketika memasuki usia produktif. Dengan kata lain, Program Makan Bergizi Gratis diproyeksikan sebagai fondasi bagi terwujudnya visi Indonesia Emas dua ribu empat puluh lima.

Namun, seperti halnya kebijakan publik berskala besar lainnya, program ini tidak luput dari kritik dan perdebatan. Sebagian pihak melihatnya sebagai terobosan yang patut diapresiasi, sedangkan sebagian lainnya mempertanyakan efektivitas, keberlanjutan fiskal, serta tata kelola program yang menyerap anggaran sangat besar tersebut. Bahkan, belakangan muncul suara-suara yang mempertanyakan apakah program ini layak dilanjutkan atau sebaiknya dihentikan. Perdebatan itu semakin mengemuka setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional, lembaga yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Kasus tersebut tidak hanya mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi pelaksana, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar tentang masa depan program ini. Lantas, apakah program ini harus dihentikan ataukah justru perlu disempurnakan? Pertanyaan tersebut penting untuk dijawab dengan jelas karena dalam kebijakan publik, kegagalan pelaksanaan tidak selalu berarti kegagalan gagasan.

Tidak semua program yang menghadapi masalah harus dihentikan karena ada kalanya yang perlu diperbaiki bukan tujuan programnya, melainkan tata kelola dan mekanisme implementasinya. Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pembangunan manusia. Meskipun berbagai indikator sosial mengalami perbaikan dalam dua dekade terakhir, persoalan gizi belum sepenuhnya terselesaikan. Kasus stunting memang menunjukkan tren penurunan, tetapi jumlah anak yang mengalami gangguan pertumbuhan masih relatif tinggi. Di banyak daerah, terutama di wilayah tertinggal dan di kalangan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, akses terhadap makanan bergizi masih menjadi persoalan sehari-hari.

Masalah tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan kesehatan semata karena kekurangan gizi pada anak berdampak langsung pada kemampuan belajar, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami kekurangan gizi pada usia dini cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memperoleh asupan nutrisi yang memadai. Dalam konteks itulah Program Makan Bergizi Gratis hadir. Program ini berangkat dari keyakinan bahwa investasi dalam gizi anak merupakan salah satu investasi paling menguntungkan yang dapat dilakukan oleh negara. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk memperbaiki kualitas gizi anak hari ini berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar di masa depan.

Pengalaman di berbagai negara juga menunjukkan bahwa program makan sekolah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesehatan masyarakat. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Finlandia, dan beberapa negara lainnya telah membuktikan bahwa program semacam ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat akan pola makan sehat. Karena itu, secara konseptual Program Makan Bergizi Gratis sesungguhnya memiliki landasan yang kuat.

Perdebatan mengenai program ini menjadi sangat intens karena skala programnya sangat besar. Pemerintah menargetkan sekitar delapan puluh dua koma sembilan juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran ratusan triliun rupiah setiap tahun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun dua ribu dua puluh enam, anggaran program bahkan direncanakan mencapai sekitar tiga ratus tiga puluh lima triliun rupiah sebelum berbagai penyesuaian fiskal dilakukan, yang kemudian disesuaikan menjadi dua ratus enam puluh delapan triliun rupiah. Besarnya anggaran tersebut menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program sosial terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Jika dibandingkan dengan berbagai program bantuan sosial lainnya, skala program ini memang jauh lebih besar karena membutuhkan sistem logistik yang kompleks, melibatkan ribuan dapur umum, jutaan pemasok bahan baku, serta jaringan distribusi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Skala yang sangat besar ini pada satu sisi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Namun di sisi lain, skala tersebut juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi, mulai dari risiko pemborosan, kesalahan sasaran, ketidakefisienan distribusi, hingga potensi korupsi. Di sinilah letak dilema terbesar dari Program Makan Bergizi Gratis.

Terlepas dari berbagai kritik yang muncul, tidak dapat dipungkiri bahwa program ini memiliki sejumlah manfaat strategis. Pertama-tama, program ini berpotensi meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan. Bagi keluarga miskin, satu kali makan bergizi setiap hari dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sekaligus meningkatkan kualitas konsumsi anak. Manfaat berikutnya adalah program ini dapat mendukung proses belajar siswa karena anak yang memperoleh asupan gizi yang baik cenderung memiliki kemampuan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang mengalami kekurangan nutrisi. Selanjutnya, program ini dapat menciptakan efek pengganda ekonomi karena kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar akan meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, dan perikanan domestik. Jika dikelola dengan baik, program ini dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi desa dan penguatan ketahanan pangan nasional. Manfaat terakhir adalah program ini memiliki dimensi pemerataan sosial. Dalam kondisi ketimpangan ekonomi yang masih cukup tinggi, Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi salah satu instrumen negara untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses makanan bergizi. Dengan berbagai manfaat tersebut, tidak berlebihan apabila banyak pihak memandang program ini sebagai investasi sosial yang penting bagi masa depan bangsa.

Meskipun demikian, manfaat yang besar tidak berarti program ini bebas dari persoalan. Kritik pertama berkaitan dengan keberlanjutan fiskal karena anggaran ratusan triliun rupiah per tahun tentu bukan jumlah yang kecil. Dalam situasi penerimaan negara yang masih menghadapi berbagai tekanan, pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah Indonesia mampu membiayai program sebesar ini secara berkelanjutan? Kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya berlebihan sebab kebutuhan anggaran program akan terus meningkat seiring bertambahnya cakupan penerima manfaat dan kenaikan harga bahan pangan. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, program ini berpotensi menciptakan tekanan fiskal yang signifikan di masa depan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa program ini tidak menjadi program populis yang membebani anggaran negara, melainkan program strategis yang menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas sumber daya manusia.

Namun, persoalan terbesar dari program ini saat ini tampaknya bukan terletak pada anggaran, melainkan pada tata kelola. Kekhawatiran tersebut memperoleh pembenaran ketika Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Kasus ini menjadi salah satu ujian terbesar yang dihadapi sejak pertama kali diluncurkan. Ironisnya, yang tersangkut bukanlah pelaksana di tingkat bawah, melainkan figur-figur yang sebelumnya menduduki posisi strategis dalam struktur kelembagaan Badan Gizi Nasional. Dugaan penyimpangan tersebut mencakup penunjukan mitra tertentu yang memiliki afiliasi dengan pengambil keputusan serta berbagai proses pengadaan yang diduga tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Kasus ini memberikan pesan yang sangat jelas bahwa program yang baik sekalipun dapat kehilangan legitimasi apabila dikelola dengan buruk. Lebih dari itu, korupsi dalam program sosial memiliki dampak yang jauh lebih serius dibandingkan dengan korupsi pada proyek fisik. Jika korupsi dalam pembangunan jalan mengurangi kualitas infrastruktur, korupsi dalam program gizi berpotensi mengurangi hak anak-anak untuk memperoleh makanan yang layak. Setiap rupiah yang bocor dalam program ini pada hakikatnya merupakan hak masyarakat yang hilang. Karena itu, persoalan korupsi tidak boleh dianggap sebagai masalah sekunder, justru inilah titik krusial yang menentukan apakah program akan berhasil atau gagal. Kasus yang menjerat mantan petinggi Badan Gizi Nasional seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola program. Pemerintah perlu menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran bahwa program berskala raksasa membutuhkan sistem pengawasan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan program-program biasa.

Di tengah berbagai kritik tersebut, sebagian pihak mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis dihentikan. Usulan ini tampak masuk akal apabila dilihat dari perspektif efisiensi anggaran. Namun, jika dianalisis lebih dalam, penghentian program justru bukan pilihan yang tepat. Alasan pertama, persoalan utama terletak pada implementasi, bukan pada tujuan program karena tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat tetap relevan dan sangat dibutuhkan. Alasan kedua, jutaan penerima manfaat telah merasakan dampak dari program ini sehingga penghentian secara tiba-tiba berpotensi menimbulkan gangguan sosial yang cukup besar. Alasan ketiga, pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur pendukung yang memerlukan biaya tidak sedikit, sehingga menghentikan program berarti mengabaikan investasi yang telah dikeluarkan. Alasan keempat, kasus korupsi tidak boleh dijadikan alasan untuk membatalkan seluruh program. Logika semacam itu akan berbahaya karena setiap program pemerintah berpotensi disalahpahami. Kondisi yang harus diperangi adalah korupsinya, bukan programnya. Karena itu, pilihan yang lebih rasional bukan menghentikan program ini, melainkan memperbaikinya.

Jika Program Makan Bergizi Gratis ingin menjadi investasi sumber daya manusia yang efektif, setidaknya ada lima agenda besar yang perlu dilakukan. Agenda pertama adalah memperkuat tata kelola kelembagaan karena kasus yang melibatkan mantan petinggi Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan merupakan kebutuhan yang mendesak. Mekanisme pengadaan harus dibuat lebih transparan, audit harus dilakukan secara berkala, dan konflik kepentingan harus dicegah sejak awal. Agenda kedua yaitu melakukan digitalisasi seluruh rantai pasok dengan menggunakan teknologi untuk memantau proses pengadaan, distribusi, dan penggunaan anggaran secara langsung sehingga peluang terjadinya kebocoran dapat diminimalkan.

Agenda ketiga adalah memperbaiki ketepatan sasaran, di mana daerah dengan tingkat kemiskinan, stunting, dan kerawanan pangan yang tinggi perlu memperoleh prioritas utama karena pendekatan yang lebih terarah akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Agenda keempat berupa mengintegrasikan program dengan ekonomi lokal, yang berarti pengadaan bahan pangan harus melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah setempat agar program tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga mendorong perekonomian masyarakat. Agenda kelima adalah membangun sistem evaluasi berbasis hasil, di mana keberhasilan program tidak boleh diukur dari jumlah makanan yang dibagikan saja, melainkan harus mencakup penurunan stunting, peningkatan status gizi anak, peningkatan kehadiran sekolah, serta peningkatan kualitas pembelajaran.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis sesungguhnya mencerminkan perdebatan yang lebih besar tentang arah pembangunan Indonesia. Apakah pembangunan hanya akan difokuskan pada infrastruktur fisik, atau juga pada pembangunan manusia? Program ini merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang paling konkret. Namun, investasi tersebut hanya akan menghasilkan manfaat apabila didukung oleh tata kelola yang baik. Kasus korupsi yang menjerat tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa program sebesar apa pun tidak akan berhasil apabila integritas kelembagaannya lemah. Sebaliknya, program yang baik dapat memberikan dampak luar biasa apabila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Program Makan Bergizi Gratis ini tidak perlu dihentikan, melainkan hal yang harus dihentikan adalah praktik korupsi, pemborosan anggaran, konflik kepentingan, serta berbagai bentuk penyimpangan yang menggerogoti tujuan mulia program tersebut. Indonesia membutuhkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Untuk mencapai tujuan itu, negara memerlukan berbagai instrumen kebijakan yang tepat dan program ini dapat menjadi salah satu instrumen penting. Namun, keberhasilannya tidak ditentukan oleh besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan oleh kualitas tata kelola yang menyertainya.

Jika pemerintah mampu menjadikan kasus korupsi di Badan Gizi Nasional sebagai momentum reformasi dan perbaikan, maka Program Makan Bergizi Gratis masih memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu warisan kebijakan sosial terpenting dalam sejarah Indonesia. Namun, jika berbagai kelemahan yang ada dibiarkan terus berulang, program ini berisiko kehilangan legitimasi publik dan gagal mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dengan demikian, pilihan yang paling tepat bukanlah menghentikan program ini, melainkan menyempurnakannya secara menyeluruh karena bangsa ini tidak membutuhkan sekadar program makan gratis, melainkan membutuhkan program pembangunan manusia yang efektif, berintegritas, dan berkelanjutan. Di situlah masa depan Program Makan Bergizi Gratis akan ditentukan.