Prof. Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta resmi mengukuhkan Prof. Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H. sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Konstitusi pada Fakultas Syariah dan Hukum melalui Sidang Senat Terbuka yang digelar di Auditorium Harun Nasution. Dalam momen bersejarah tersebut, akademisi kelahiran Subang pada 17 Desember 1977 ini menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Kepemimpinan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, yang menyoroti fenomena kemunduran demokrasi seperti penguatan vetokrasi, disrupsi legislasi, autocratic legalism, dan judisialisasi politik otoritarianisme, sekaligus menawarkan gagasan constitutional leadership (kepemimpinan konstitusi) melalui sinergi tiga pilar penilaian: political judgment oleh eksekutif-legislatif, constitutional court judgment oleh Mahkamah Konstitusi, serta academic-constitutional judgment oleh akademisi dan masyarakat sipil sebagai kompas kritis, korektif, dan konstruktif dalam menjaga supremasi konstitusi.
Rekam jejak intelektual Prof. Ismail Hasani dibangun melalui pendidikan madrasah di Subang dan Arjawinangun, Cirebon, yang berlanjut ke pendidikan tinggi formal mulai dari Sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2000), Magister Ilmu Hukum (2003) dan Sarjana Hukum Tata Negara (2012) di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), hingga meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2019. Ketajaman analisis ketatanegaraan dan praksis aktivisme konstitusinya ditempa melalui pengalaman panjang di ranah advokasi masyarakat sipil serta lembaga negara, mulai dari kiprahnya di Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) hingga menjadi Anggota Dewan Kehormatan (2026–sekarang), Anggota Tim Asistensi Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Kematian Munir (2004–2005), konsultan di Komnas Perempuan dan Justice for the Poor World Bank, hingga memimpin SETARA Institute sebagai Direktur Riset (2006–2014) dan Direktur Eksekutif (2015–2022).
Kini, selain mengabdi sebagai dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Staf Khusus Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI (2025–sekarang), Ketua Badan Pengurus SETARA Institute (2022–sekarang), Ketua Umum Asosiasi Auditor Bisnis dan HAM (AABIHAM), serta Wakil Sekretaris LKKS PP Muhammadiyah (2022–2027), karya-karyanya konsisten mengupas pengujian konstitusionalitas peraturan daerah, kinerja Mahkamah Konstitusi, kebebasan beragama, inklusi sosial, hingga bisnis dan HAM, sehingga pengukuhan guru besar ini tidak hanya menjadi puncak capaian akademik personal, melainkan juga kian memperkokoh kontribusi strategis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dalam mengawal demokrasi konstitusional dan hak asasi manusia di Indonesia.
