PPM Akan Gelar KKN Kebangsaan

Gedung Rektorat, BERITA UIN Online - Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan menjadi salah satu program incaran mahasiswa. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi mahasiswa ketika bisa menduduki kursi delegasi yang diperebutkan ratusan mahasiswa. Terlebih, melalui KKN Kebangsaan, mahasiswa bisa bersinergi dengan 60 kampus lain dari seluruh Indonesia.

Menurut data yang dihimpun dari PPM UIN Jakarta, tahun ini akan ada sedikitnya 3.670 mahasiswa yang akan mengikuti KKN. Dari angka itu, sekitar 700 di antaranya akan “memperebutkan” 15 kursi KKN Kebangsaan. “Mereka harus bersaing menjadi yang terbaik dari yang baik untuk menjadi representasi UIN Jakarta di tingkat nasional,” ucap Kepala PPM UIN Jakarta Djaka Badranaya kepada BERITA UIN Online di gedung Rektorat, Senin (22/4).

Tahun ini, menurut rencana, UIN Jakarta akan kembali menggelar KKN Kebangsaan di Ternate, Sulawesi Selatan, dan Medan, Sumatera Utara. Program yang akan dilangsungkan pada Juli hingga Agustus mendatang itu dilakukan secara selektif. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran KKN Kebangsaan harus mengisi borang yang telah disediakan pihak PPM melalui Google Formulir.

Menurut Djaka, ada banyak pertimbangan untuk menentukan delegasi KKN Kebangsaan yang akan menjadi representasi UIN Jakarta di ranah nasional. Salah satu parameter penting yaitu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Selain itu, penilaian KKN juga diambil dari pengalaman mahasiswa terhadap aspek pengabdian masyarakat, prestasi akademik, hingga kompetensi keislaman.

“Seleksinya berdasarkan verifikasi berkas, penulisan esai, dan wawancara,” katanya.

Djaka juga mengatakan, awalnya, KKN Kebangsaan digagas oleh Forum Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri (BKS-PTN) Barat pada tahun 2014 lalu dengan nama KKN Bersama. Forum ini menanungi 30 universitas di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Satu kali menggelar KKN, dipilih 300 delegasi dari 30 universitas. Dengan ini, didapat persetujuan, setiap kampus mengirimkan 10 delegasi. Anggaran untuk KKN Bersama dialokasikan dari kampus sampai lokasi tujuan dan sebaliknya.

“Biaya operasional di daerah lokasi KKN akan ditanggung oleh tuan rumah pelaksana KKN di daerah tertinggal,” ungkapnya.

Pada 2016 lalu, program ini dianggap bagus dan berhasil serta mendapat apresiasi dari Kemenristekdikti. Program tersebut lalu direvisi lagi dan naik level menjadi program nasional dengan nama KKN Kebangsaan. Tahun 2017, KKN Kebangsaan dilangsungkan di Gorontalo sebagai tuan rumah yang mendatangkan delegasi dari 60 kampus di Indonesia.

“Forum BKS-PTN Barat dan Timur lalu bergabung. Masing-masing kampus mengirimkan lima orang delegasi,” tuturnya.

Namun, jelas Djaka, menurut kesepakatan Forum BKS-PTN Barat, mereka telah menganggarkan untuk 15 orang yang akan mengikuti KKN Kebangsaan. Berdasarkan pertimbangan, KKN Kebangsaan tahu ini lalu dipecah menjadi dua lokasi, yakni di Ternate dan di Medan. Di Ternate KKN Kebangsaan akan diikuti oleh 60 kampus dengan jumlah kuota lima orang per kampus. Sedangkan di Medan, diikuti oleh 30 perguruan tinggi dengan kuota 10 orang per kampus.

“Bedanya hanya masalah penyebutan nama saja. Mekanisme tetap sama seperti KKN Kebangsaan,” katanya.

Menurut Djaka, hasil seleksi KKN Kebangsaan akan diumumkan awal pada Mei 2019 mendatang. Hal itu mengingat bahwa pertengahan Mei nama-nama mahasiswa yang mengikuti KKN Kebangsaan sudah harus disetorkan ke pusat.

“Waktnya singkat, jadi memang harus gerak cepat untuk seleksi,” pungkasnya.

KKN Internasional

Selain KKN Kebangsaan, PPM juga akan menggelar KKN Internasional Terstruktur. KKN tersebut bersifat terbatas, yakni hanya diikuti oleh 10 peserta. Untuk tahun ini, menurut Djaka, KKN Internasional akan digelar di Sabah, Malaysia.

KKN Internasional sebelumnya pernah digelar beberapa kali bekerja sama dengan Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (AISEC) sebagai pihak penyelenggara dan menggunakan anggaran pribadi peserta. Namun, karena KKN merupakan satuan mata kuliah tertentu yang memiliki bobot 4 SKS, model kerja sama tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam hal laporan dan monitoring.

“Nilai dan SKS-nya juga tidak akan masuk Academic Information System (AIS) dan daftar KKN. Jadi, mahasiswa harus mengikuti KKN lagi tahun depan,” ucapnya.

Selain itu, dari hasil evaluasi internal, sistem pelaporan KKN Internasional memakan waktu yang relatif lama. PPM merasa kesulitan untuk memonitor mahasiswa KKN Internasional dalam sistem pelaporan.

Oleh karena, menurut Djaka, pelaksanaan KKN Internasional tersebut tahun ini tidak lagi bekerja sama melainkan atas inisiatif sendiri dan biaya mandiri

Terkait permasalahan ini, Djaka mengimbau, bagi mahasiswa yang ingin mengikuti KKN Internasional, silakan mengisi borang yang telah disediakan PPM melalui Google Formulir. Jika terpilih, nantinya 10 peserta akan diberangkatkan ke Sabah, Malaysia, dan dengan tiket gratis pulang-pergi.

“Dengan begitu, KKN Internasional kalian dianggap legal oleh PPM UIN Jakarta,” pungkasnya. (ns/siti heni rohamna)