Sikap kaum terpelajar, guru dan dosen, menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 ini mengecewakan nalar dan publik. Alih-alih menebar kedamaian dan kerukunan di tengah beda pilihan warga, kaum cendekia malah menebar hoax dan rajin menebar narasi penuh kebencian. Akibatnya, simpul kebhinekaan NKRI rawan pecah dan konflik horizontal dan vertikal.

Nalar Kritis

Cinta itu buta. Ada benarnya juga. Cinta buta itu berlebihan, tidak objektif dan mematikan nalar kritis. Berat sebelah, tidak adil. Cinta buta bahkan mengantarkan manusia bermain-main dan menikmati diksi binatang di ruang publik selama bertahun-tahun: cebong dan kampret.

Nalar kritis para cendekia mati, yang tumbuh subur adalah hoax alias berita bohong. Fitnah terhadap dua pasangan calon presiden dan wapres, putra-putra terbaik bangsa, memenuhi jagat maya, terlebih media sosial.

Pelakunya bukan hanya kaum awam dan menengah, tetapi elit dan cendekia. Di kampus, diskursus keilmuan sepi, tetapi ramai aksi dukung mendukung paslon nirnalar, secara terbuka maupun via media sosial. Politik dibaca sempit dalam dua lipatan, hitam-putih.

MIK (38) yang merupakan guru di SMP Yayasan Pendidikan Warga Krakatau Steel (YPWKS), Kota Cilegon, menyebarkan hoax. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran hoax 7 kontainer surat suara tercoblos (2018).

Pengajar di Sumatera Utara yakni HDL juga menyandang status yang sama. Himma ditetapkan sebagai tersangka penyebar hoax dan kebencian, yaitu bom Surabaya sebagai pengalihan isu terkait pilpres. Hoax itu ia tulis di akun Facebook-nya (2018).

TAW (40) seorang dosen tidak tetap Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ditangkap polisi di Majalengka akibat menyebar berita hoaks di media sosial Facebook.
Ia menyebarkan berita tentang muadzin tewas dibunuh orang gila di Desa Sindang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, pada Februari lalu. Padahal, faktanya, orang yang tewas bernama Bahroen bukan muadzin melainkan warga biasa. Selain itu, Bahroen tewas dianiaya oleh sekelompok perampok bukan karena aksi orang gila (2018).

Dua makam di Bone Bolango, Gorontalo dibongkar. Penyebabnya hanya karena beda pilihan di Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bone Bolango dengan pemilik lahan pemakaman (01/2019). Dampak nalar yang sempit dan keringnya jiwa sosial melahirkan fakta yang di luar akal sehat. Bahkan orang yang meninggal pun harus diusik.

Kaum cendekia harus memenuhi otaknya dengan ragam bacaan yang luas agar memiliki nalar yang cerdas dan kritis sehingga tidak mudah terpengaruh dan percaya berita bohong—apalagi di masa kampanye pemilu saat ini. Kabiru Isa Dandago dalam buku Time Management in The Life of Scholar (2015: 40) menulis, cendekia yang baik menghabiskan waktunya untuk membaca.

Ciri sikap cendekia bernalar baik adalah objektif, adil, dan hati-hati. Sikap dan perilakunya didasari fakta, bukan informasi tidak bertuan, yang sumbernya diragukan atau narasumbernya tidak bisa dipercaya. Mereka tidak segan dan malas melakukan konfirmasi atau diam. Banyak orang dengan mudah, tanpa berpikir panjang, menebar berita, gambar, dan video, melalui Whatsapp.

Sikap adil menuntun cendekia mempelajari kelebihan dan kekurangan kedua paslon, dan pada akhirnya memilih yang sesuai dengan nalar dan nularinya. Cendekia yang bernalar tidak akan cepat dan mudah menyebar berita kekurangan paslon di media sosial.

Sebagai manusia, apalagi politisi, kekurangan dan kelebihan merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan. Jika pilihannya adalah menebar setiap jengkal kekurangan satu calon, maka pendukung lainnya akan melakukan hal yang sama. Kemudian hari-hari negeri ini dipenuhi cibiran, cemoohan, bahkan mungkin fitnah, bukan keunggulan, pretasi, dan keunggulan calon-calon pemimpin negeri.

Anti Golput

Golput dengan demikian, bukan ciri kecendekiawanan. Kecewa terhadap dua kualitas kandidat capres dan wapres tidak lantas golput. Memilih pemimpin negeri adalah tugas sosial sekaligus spiritual. Apatisme dan pesimisme bertentangan dengan jiwa bangsa Indonesia dan nilai-nilai luhur agama-agama negeri ini. George William Curtis dalam buku lawas The Duty of The American Scholar; Politics and The Times (1856: 20) menyatakan, cendekiawan yang golput dengan alasan kebebasan, adalah pengkhianat untuk kebebasan (a traitor to liberty).

Pemilu lima tahunan merupakan titik mula yang penting bagi perjalanan dan nasib bangsa ini. Di sini dipilih presiden dan wapres yang akan menentukan kesejahteraan dan keadilan bagi sekitar 265 juta jiwa. Masyarakat madani bukan kelompok yang anti pemilu demokratis, tetapi aktif menyuarakan pentingnya keterlibatan warga dalam pesta lima tahunan ini secara damai dan penuh kegembiraan.

Meski kerja pemerintahan tidak tunggal tapi kolektif, kualitas kepemimpinan dan mutu kepala negara sangat menentukan terbentuknya good governance. Di tengah surplus ide dan solusi masalah kebangsaan, dari beragam arah dan kepentingan, seorang presiden lah yang harus berani dan cerdas mengambil keputusan.

Karena seseorang telah memilih itulah, kecendekiawanannya akan diuji. Apabila pilihan mereka kalah, maka mereka harus memiliki jiwa kesatria. Tidak kemudian mendelegitimasi pemilu tanpa bukti, dan tanpa jalur konstitusional, apalagi cara-cara destruktif.

Jika pilihannya menang, maka mereka tetap kritis mengawal arah kebijakan dan program pembangunan pemerintah nanti. Kaum cendekia, guru dan dosen, tidak boleh diam manakala pemerintah tidak sejalan dengan janji-janji kampanye. Para cendekia harus vokal menyuarakan program-program kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan rakyat, terutama lapisan bawah.

Mereka tetap lantang menolak praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Misal, pada 2018 terdapat 29 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beragam kasus korupsi mengingatkan kaum cendekia bahwa perihal dukung-mendukung tidaklah semudah dibayangkan. Pilihan terhadap seseorang harus didasari rekam jejak yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan.

Demikianlah, kaum cendekia atau terpelajar harus menunjukkan nalar yang bekerja kreatif, produkrif, dan positif di tengah situasi kampanye pilpres ini. Tidak malah menjadi aktor sumber masalah dan kegaduhan di tengah masyarakat. Mereka harus bebas dari hoax dan mendorong generasi muda menyalurkan aspirasinya pada pemilu serentak, 8 sampai 17 April 2019.

Kecuali itu, mereka harus menjadi agen pemilu damai dan aman yang penuh kewarasan akal-budi di tengah masyarakat, khususnya siswa dan mahasiswa. Nalar politik kaum cendekia merupakan cermin untuk menatap nasib masa depan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Wallahu a’lam.

Dr Jejen Musfah MA, Kepala Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sumber: Media Indonesia, 04 Februari 2019. (lrf/mf)

Share This