Pendidikan Tinggi dan Logika Pasar

Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag., S.H., M.H., M.A.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

Tiga dekade berlalu sejak konsep link and match diperkenalkan dalam kebijakan pendidikan nasional. Gagasan yang mulai menguat pada awal 1990-an itu lahir dari kegelisahan tentang jauhnya hubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Sekolah dan perguruan tinggi dipandang menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri. Sejak saat itu, hubungan pendidikan dan pasar kerja terus menjadi perdebatan yang tidak pernah benar-benar selesai.

Perdebatan tersebut kembali menguat belakangan ini. Pemerintah mendorong pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri, perkembangan teknologi, dan perubahan pasar kerja global. Revitalisasi pendidikan vokasi, penguatan program magang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, hingga evaluasi relevansi program studi menunjukkan besarnya perhatian negara terhadap isu keterhubungan pendidikan dan dunia kerja.

Dorongan itu memiliki dasar yang cukup kuat. Dunia kerja memang sedang berubah sangat cepat. Kecerdasan artifisial, otomasi, ekonomi digital, dan transisi industri hijau telah mengubah kebutuhan kompetensi tenaga kerja secara drastis. World Economic Forum dalam The Future of Jobs Report (2025) memperkirakan jutaan pekerjaan lama akan tergantikan teknologi, sementara jenis pekerjaan baru terus bermunculan dengan karakter kompetensi yang berbeda.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut terlihat dari data pendidikan dan ketenagakerjaan. Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa bidang pendidikan memiliki jumlah lulusan terbesar, mencapai 12,18 juta orang dengan proporsi kelulusan 60,78 persen. Bidang kesehatan mencapai tingkat kelulusan tertinggi, yakni 69,60 persen, sementara bidang agama berada pada angka 47,50 persen dan seni 47,14 persen.

Pada saat yang sama, distribusi pekerjaan nasional masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu. Data Februari 2026 menunjukkan sektor pertanian menyerap 28,78 persen tenaga kerja, perdagangan 17,95 persen, dan industri 13,57 persen. Sektor pendidikan hanya menyerap sekitar 5 persen tenaga kerja nasional. (Kompas, 10/5/2026) Data tersebut memperlihatkan adanya jarak antara struktur pendidikan tinggi dan struktur ekonomi nasional yang belum sepenuhnya berbasis pengetahuan.

Dalam situasi seperti ini, pendidikan memang tidak dapat berjalan di ruang hampa. Kampus perlu membaca arah perubahan zaman. Kurikulum yang terlalu statis hanya akan menghasilkan lulusan yang kesulitan beradaptasi dengan realitas sosial dan ekonomi yang terus bergerak.

Persoalannya, perdebatan mengenai relevansi pendidikan sering berkembang terlalu jauh hingga menempatkan kampus semata sebagai pemasok tenaga kerja. Pendidikan kemudian diukur terutama dari tingkat serapan lulusan di pasar kerja. Program studi dianggap baik apabila cepat menghasilkan pekerjaan. Bidang ilmu yang tidak memiliki hubungan langsung dengan industri sering dipandang kurang relevan.

Fungsi Kampus

Universitas sejak awal tidak pernah lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kampus merupakan ruang pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan nalar kritis, pematangan kebudayaan, sekaligus tempat lahirnya gagasan-gagasan besar tentang kemanusiaan.

Ilmu-ilmu humaniora, filsafat, agama, sastra, sejarah, hingga ilmu dasar sering kali tidak memiliki hubungan linear dengan kebutuhan industri jangka pendek. Bidang-bidang ilmu tersebut justru membentuk fondasi moral dan intelektual sebuah bangsa. Peradaban tidak hanya dibangun oleh kemampuan teknis, melainkan juga oleh kualitas etika, kebijaksanaan publik, kemampuan membaca sejarah, sensitivitas sosial, dan kedalaman refleksi manusia.

Martha Nussbaum (2010) mengingatkan bahwa pendidikan yang terlalu diarahkan pada pertumbuhan ekonomi berisiko melemahkan kemampuan berpikir kritis dan empati sosial masyarakat. Demokrasi membutuhkan warga negara yang mampu memahami kompleksitas manusia, bukan sekadar tenaga kerja yang efisien.

Pandangan itu menjadi penting di tengah kecenderungan global yang semakin menempatkan pendidikan sebagai instrumen ekonomi. Kampus perlahan diarahkan untuk mengikuti logika pasar yang sangat cepat berubah. Universitas dapat berubah menjadi lembaga pelatihan teknis yang sibuk mengejar tren industri tanpa sempat membangun horizon pengetahuan yang lebih luas.

Padahal kebutuhan pasar sendiri terus bergerak. Keterampilan yang hari ini dianggap penting dapat menjadi usang hanya dalam hitungan beberapa tahun. Laporan OECD bahkan menunjukkan bahwa kemampuan yang paling dibutuhkan pada masa depan justru meliputi berpikir kritis, kreativitas, kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan adaptasi sosial.

Kompetensi semacam itu lahir melalui pendidikan yang memberi ruang pada refleksi, dialog, eksplorasi gagasan, dan kebebasan berpikir. Kampus memerlukan ruang akademik yang memungkinkan mahasiswa memahami manusia dan masyarakat secara utuh, bukan hanya mempelajari keterampilan teknis tertentu.

Salah Diagnosis

Perdebatan tentang pendidikan dan pengangguran sering pula melahirkan diagnosis yang kurang tepat. Ketika angka pengangguran sarjana meningkat, kampus kerap menjadi pihak pertama yang disalahkan. Program studi dianggap terlalu banyak. Kurikulum dinilai tidak relevan. Perguruan tinggi dipandang gagal membaca kebutuhan pasar.

Padahal persoalan ketenagakerjaan jauh lebih kompleks daripada sekadar hubungan antara kampus dan dunia kerja.

Data memperlihatkan bahwa pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan masih cukup tinggi pada lulusan SMA sebesar 28 persen dan SMK 22,35 persen (Kompas, 10/5/2026). Lulusan diploma dan sarjana memang turut menghadapi tantangan penyerapan kerja, tetapi persoalannya tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi nasional secara keseluruhan.

Masalah utama Indonesia bukan semata pada jumlah lulusan perguruan tinggi, melainkan keterbatasan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Industrialisasi nasional belum cukup kuat menyerap tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar. Banyak daerah masih bertumpu pada sektor informal dengan produktivitas rendah. Investasi riset dan inovasi nasional juga belum berkembang optimal.

Dalam situasi seperti itu, menutup atau mengurangi program studi tertentu belum tentu menyelesaikan persoalan. Pengangguran tidak otomatis turun hanya karena beberapa bidang ilmu dianggap tidak relevan dengan pasar.

Persoalan ini memperlihatkan kecenderungan untuk meletakkan seluruh beban pembangunan ekonomi kepada lembaga pendidikan. Kampus seolah dituntut menyelesaikan persoalan struktural ekonomi nasional yang sebenarnya berada di luar kapasitas pendidikan itu sendiri.

Hubungan pendidikan dan pasar kerja semestinya dipahami secara lebih seimbang. Pendidikan memang perlu relevan dengan perkembangan zaman. Relevansi tersebut mencakup kemampuan membaca perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat secara luas, bukan sekadar penyesuaian teknis terhadap kebutuhan industri jangka pendek.

Horizon Baru

Masa depan pendidikan membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar perdebatan antara idealisme kampus dan kebutuhan pasar kerja. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara relevansi ekonomi dan tanggung jawab peradaban.

Kampus perlu membangun kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan sosial. Kolaborasi dengan dunia industri penting diperkuat. Program magang, riset terapan, kewirausahaan, dan inovasi sosial perlu terus dikembangkan agar lulusan memiliki pengalaman nyata menghadapi perubahan dunia kerja.

Pada saat yang sama, pendidikan juga perlu tetap menjaga ilmu-ilmu dasar dan humaniora sebagai bagian penting pembangunan bangsa. Universitas memerlukan ruang reflektif agar tetap mampu menjaga akal sehat publik di tengah perubahan zaman yang sangat cepat.

Di era kecerdasan artifisial saat ini, kemampuan manusia yang paling mendasar justru semakin penting. Teknologi mungkin dapat menggantikan pekerjaan administratif dan teknis tertentu. Empati sosial, kebijaksanaan moral, kemampuan memahami kompleksitas manusia, dan kedalaman refleksi tetap menjadi wilayah yang tidak mudah digantikan mesin.

Karena itu, pendidikan masa depan tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang siap kerja. Pendidikan perlu melahirkan manusia yang mampu membaca perubahan zaman tanpa kehilangan orientasi etik dan kemanusiaannya.

Kampus memang perlu dekat dengan realitas sosial dan ekonomi. Universitas juga memikul tanggung jawab menjaga horizon pengetahuan yang lebih panjang daripada sekadar kebutuhan pasar hari ini. Bangsa yang kuat tidak hanya dibangun oleh tenaga kerja yang terampil, melainkan juga oleh manusia-manusia yang mampu menjaga arah moral, kebudayaan, dan imajinasi masa depannya.