Panggung Suara Tuhan

Tak dapat dimungkiri bahwa residu politik tanpa kearifan telah melembagakan sekaligus meligitimasi prilaku para elit sepanjang tahun 2009. Wajah politik berbalut ke-aku-an dan rasionalitas pragmatis kian kokoh di puncak hirarki birokrasi dan elit di lingkaran kekuasaan. Penanda paling nyata dari fenomena tersebut, tentunya adalah pemapanan realitas “seolah-olah” yang telah sukses menjadi apa yang oleh  Umberto Eco dalam bukunya Travels in Hyperreality (1990) dikategorikan sebagai “the absolute fake” atau kepalsuan yang absolut. Saat kontestasi citra usai seiring berakhirnya Pemilu, simulasi realitas kepalsuan melalui politik kosmetik yang disuguhkan elit pelakon, perlahan tapi pasti sirna dan berganti wajah bopeng politik ala machiavelli. Suara rakyat pun bergema dalam situasi paradoksal di tahun ini dan kembali memberi pesan kuat kepada para pemangku kekuasaan bahwa suara rakyat adalah suara tuhan (vox populi vox dei).

Lubang Hitam

Rakyat Indonesia telah memandatkan kekuasaan kepada SBY-Boediono, meskipun tanpa garansi memadai apakah pemerintahan SBY jilid dua ini akan bekerja optimal untuk sang pemilik mandat. Itulah konsekuensi dari praktik demokrasi di negeri yang elitnya senantiasa nyaman jika rakyat selalu tuna kuasa. Sejumlah lubang hitam mulai nampak menganga sejak SBY-Boediono dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2009.

Pertama, sejak awal pemerintahan ini telah sukses mereduksi kesejatian oposisi. Koalisi tambun yang digalang secara sadar dan berdasarkan pada hitungan matematis ala pemenang, tak cukup menyisakan energi kaum oposan untuk berdiri dalam fragmentasi politik di luar kekuasaan. Upaya menarik simpul-simpul elit partai ke dalam kekuasaan, telah menciptakan pengarusutamaan kekuasaan mirip Orde Baru. Kesepakatan politik PKB, PAN, PKS, Golkar, Demokrat dengan sendirinya menjadi rahim yang memungkinkan praktik politik oligarki.

Dalam situasi seperti ini, komunikasi politik tak lagi berpola horizontal. Padahal konsolidasi demokrasi yang baik hanya akan terjadi jika di sistem itu memiliki mekanisme check and balance. Sementara hal ini hanya akan tumbuh saat oposisi bisa berdiri sama tinggi dengan penguasa. Dengan mengantongi 423 suara di DPR sementara oposisi hanya 137 suara, pupus sudah potensi oposisi yang diidamkan. Akibatnya rakyat tak lagi menggantungkan asa ke senayan, melainkan mulai menggelorakan semangat oposisi parlemen jalanan untuk mengontrol kekuasaan SBY.

Kedua, SBY gagal mengembangkan komunikasi yang transformasional. Seorang pemimpin yang sukses, salah satu indikatornya adalah  dia mampu menunjukkan harapan masa depan melalui penanda yang disuguhkan hari ini. Kita mencatat selama tahun 2009, sejumlah penyataan di luar pakem politik harmoni yang biasanya menjadi ciri khas SBY mengemuka ke ruang publik. Tentu kita masih ingat, pasca peristiwa bom di Hotel Ritz Carlton dan Hotel JW Marriott 17 Juli 2009, SBY dengan lantang menuduh ada pihak-pihak yang tidak menghendaki dirinya dilantik kembali menjadi presiden. Andai pun dia memiliki data intelejen soal dirinya yang menjadi sasaran rencana kekerasan, konteks waktu dan tempat pernyataan tersebut tidaklah tepat. Terbukti, persitiwa tersebut hanya menimbulkan kegaduhan publik semata.

Kita juga tentu masih ingat pernyataan SBY Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-3 Partai Demokrat 6 Desember lalu. SBY secara eksplisit menuduh akan ada gerakan tertentu yang ingin menggoyang dan menjatuhkan dirinya pada momentum Hari Antikorupsi Dunia yang jatuh pada 9 Desember. Lagi-lagi pernyataan gaduh SBY ini tak terbukti dan hanya menyisakan tanya di benak kita, ada apa dengan SBY?

Pesan yang bisa kita baca dari komunikasi politik yang dibangun SBY sekarang,  baru bersifat sloganistik. Misalnya dengan membuat 3 tagline, pertama change and continuity, kedua debottlenecking, accleration and enhacement, ketiga unity, together we can. Begitu pun saat membuat program prioritas 100 hari pemerintahannya SBY membuat slogan “Ganyang Mafia” (GM). Sebuah bentuk komunikasi miskin substansi, karena kita baru merasakan visi itu baru sekedar ilusi. Di saat slogan itu dipublikasikan, bagaimana SBY menjawab rasa penasaran publik atas kasus Anggodo dan Anggoro yang kian hening dan menepi dari pusat perhatian. Bahkan, bukan tidak mungkin mereka masuk dalam kategori orang-orang yang tak tersentuh oleh slogan itu.

Ketiga, SBY selama tahun ini telah gamang memposisikan diri dalam hubungan antar lembaga. Kasus yang menunjukkan lambannya sikap SBY ini terbukti dalam koordinasi penyelsaian konflik KPK dan Polri. Bagaimana kasus ini menguras energi dan perhatian publik yang luarbiasa, salah satunya karena SBY “terpenjarakan” oleh citra. Kita tentu memahami keinginan SBY untuk tidak bertindak keliru. Terlibih jika kita memahami hal ini dari perspektif mutual interdependence Vilfredo Pareto dalam tulisannya The Circultion of the Elite,  yang menganggap perubahan di setiap bagian mempengaruhi bagian-bagian lain dan akan menyebabkan produksi perubahan di bagian-bagian itu. Di sinilah letak kepercayaan publik di Pemilu, yakni bagaimana caranya SBY piawai menghadirkan terobosan dalam berbagai perubahan tapi juga tidak lamban.

Praktik “membeli waktu”  tentu bisa dapahami dalam strategi soft depend mechanism, namun jika melihat dampak konflik ini pada percepatan kemajuan Indonesia, maka SBY sudah barang tentu mulai kehilangan momentum pengharapan publik. Buktinya saat Presiden SBY resmi menjabarkan program 100 hari pemerintahannya, Kamis (5/11),nyaris tanpa impresi apalagi apresiasi publik yang cukup memadai.

Power of the Year

Jika akhir tahun biasanya ada penahbisan sosok menjadi people of the year, maka penulis justru tertarik mengapresiasi fenomena menguatnya suara publik di tahun 2009 sebagai fenomena power of the year. Tahun ini menjadi panggung menggeliatnya kembali suara rakyat sebagai suara tuhan.

Selalu ada hikmah dari setiap krisis yang muncul. Jika kita mendefinisikan krisis dalam terminologi Gramscian misalnya seperti ditulis oleh Marc Raboy dan Bernard Dagenais dalam buku Introduction:Media and the Politic of Crisis, menunjukkan situasi di mana golongan yang sedang berkuasa (the rulling class) tidak lagi dapat mengontrol secara wajar manuver dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh berbagai elemen kekuatan masyarakat. Dalam situasi seperti ini yang patut di waspadai adalah kembalinya cara represif untuk mempertahankan kekuasaan.

Suara publik telah menunjukkan kedigdayaannya dalam kasus cicak versus buaya, begitupun dalam kasus prita. Suara “tuhan” di belakang perjuangan Candra-Hamzah telah mampu memporak-porandakan arogansi kekuasaan. Begitu pun dalam kasus Prita, suara “tuhan” telah mengejewantahkan dirinya menjadi kekuatan dahsyat saat berhadapan dengan kekuasaan koorporasi yang kerap tak peduli dengan nasib kelompok kaum pinggiran.

Fenomena baru yang layak dicatat sebagai gerakan sosial politik baru di Indonesia di tahun 2009 adalah demokrasi online. Inilah fenomena yang disebut oleh Mark Poster (1995) sebagai cyberdemocracy yang tumbuh menjadi harapan akan ketersediaan ruang publik baru yang dapat menyediakan situasi komunikasi tanpa dominasi.

Sebelumnya, kita tak pernah membayangkan jejaring sosial seperti facebook dan twitter terbukti mampu menggerakan konsolidasi suara publik sekaligus menjadi peneguh aktualnya sikap oposisi di kehidupan nyata. Gerakan sosial politik di ruang virtual ini seharusnya dipahami oleh para penguasa sebagai sinyal bahwa rakyat tak sepenuhnya tuna kuasa. Jika rakyat mulai bersatu, maka tak disangkal lagi suara rakyat itu akan menjadi suara tuhan yang tak bisa lagi dimanipulasi apalagi dikebiri.***

Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Seputar Indonesia, Rabu 30 Desember 2009

Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute.