Adi Prayitno
Dosen Politik Fisip UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif Parameter Politik

JOKOWI murka besar. Para pembantunya dinilai tak punya sense of crisis. Biasa-biasa saja menghadapai pandemi Covid-19. Tak ada upaya extraordinary di luar kewajaran. Segala hal sudah diberikan. Anggaran berlimpah hingga kemudahan regulasi. Padahal kabinet kerja jilid II ini diiringi sanjung puji karena dipenuhi orang yang katanya ‘tak biasa’.

Murka Jokowi karena kerja menteri tak sesuai ekspektasi. Manuver nyatanya tak pernah ada. Semua mati gaya dan lesu darah menghadapi Korona. Kreatifitas yang diharapkan tak kunjung tiba. Padahal hampir setahun menteri menjabat. Bayangkan menyerap anggaran saja tak bisa, distribusi bansos tak maksimal, dan stimulus ekonomi rendah, apalagi berimprovisasi yang lainnya.

Dalam perspektif filsafat politik, pernyataan elit seperti presiden menjelma sebagai sebagai sebuah teks politik bebas tafsir yang cenderung liar. Sangat tergantung pada kapasitas subjek yang menafsirkan. Lingkungan bermain, pola pikir, dan asupan informasi turut serta mengontruk hasil tafsir seseorang.

Bagi kebanyakan orang awam murka Jokowi dimaknai sebagai ultimatum. Semacam intimidasi politik menuju reshuffle karena performa kerja menteri lemah. Bagi loyal votersnya, Jokowi menunjukkan taringnya sebagai pemimpin tegas pemberani. Tak takut tekanan juga tak punya beban politik apapun. Namun bagi para haters, Jokowi hanya pencitraan, gertak sambal, dan ‘mengorbankan’ menterinya saja di tengah kesulitan menghadapi korona. Sebatas show di panggung muka. Efeknya nihil.

Ragam tafsir itu menjejali ruang publik bekalangan ini. Riuh rendah saut-sautan antar mazhab tak kunjung selesai. Saling klaim saling tuding nyaris tanpa henti. Sejenak wabah korona dilupakan. Sejenak suhu panas RUU HIP lenyap. Yang ada hanyalah dirkursus marah besar Jokowi. Memantik polemik tak berkesudahan.

Dari segi perspektif komunikasi politik, Jokowi sedang memeragakan Low Context Communication. Sejenis model komunikasi yang langsung ke inti persoalan tanpa tedeng aling. Padahal biasanya Jokowi lebih kalem. Bahkan banyak guyon. Kritik dan kemarahannya tak terlampau ditampakkan ke publik.

Tapi entahlah, apapun tafsir banyak orang, inilah ‘the new Jokowi’. Tampil dengan gaya baru dengan karakter lugas dan direct ke persoalan. Tak lagi adem ayem. Periode kedua Jokowi tentunya pertaruhan besar untuk meninggalkan legacy yang baik. Karenanya, ending dari murka Jokowi menarik ditunggu. Reshuffle atau melodrama politik. Sekedar menunjukkan bahwa ia telah kerja keras tapi menterinya gagal paham.

Takdir Reshuffle
Reshuffle kabinet layaknya takdir Tuhan. Tak pernah ada yang tahu persis siapa menteri yang tersingkir dan tetap bertahan. Semacam teka teki yang penuh sakralitas. Hanya Jokowi dan Tuhan saja yang pastinya tahu. Selain pertimbangan politik ada faktor subjektifitas presiden yang melekat dalam setiap isu rombak kabinet. Presiden butuh kontemplasi mencari jalan terbaik.

Dalam tradisi politik Jawa, dalam setiap pengambilan keputusan penting, interaksi seorang aktor politik penting tak hanya horizontal tapi juga vertikal. Ada komunikasi dengan dunia transenden yang mengandung begitu banyak unsur sakralitas. Yakni, unsur ilahiah yang cukup dominan. Ben Anderson dalam The Idea Power of Javanese Culture menyebut konsep kekuasaan Jawa sangat abstrak. Datang dari dunia lain yang kasat mata.

Publik juga jangan terkecoh. Murka besar Jokowi tak bisa dibaca linear. Mesti dilihat dalam konteks politik tertentu. Mungkin saja kementerian yang disentil tak direshuffle. Malah yang tak disentil itulah yang diganti. Di situlah takdir reshuffle berlaku. Sebab, dalam selipan kalimat Jokowi menyebut semua menteri bekerja biasa-biasa saja. Itu artinya, setiap menteri memiliki tingkat probabilitas yang sama untuk diganti.

Dalam konteks inilah, reshuffle akan selalu menjadi teka teki yang menyerupai takdir. Karena tak bisa dipastikan. Bukan kali ini saja Jokowi marah dan mengancam kocok ulang kabinet. Periode sebelumnya juga sama, relatif sering diulang meski realitasnya berbeda. Jangan-jangan murka Jokowi hanyalah ekpresi alamiah seorang presiden yang tak puas kerja menterinya. Di sinilah pentingnya meletakkan Jokowi sebagai sosok manusia biasa yang perlu dijejakkan ke tanah. Bisa marah, bisa salah, dan bisa saja keliru.

Atau mungkin juga Jokowi hanya ingin menunjukkan ke publik bahwa sebagai presiden dirinya bisa berbuat apa saja. Sebab, secara politik ia cukup otoritatif menentukan keputusan strategis apapun. Termasuk urusan reshuffle.

Menteri tak Biasa
Lalu apa yang bisa diringkus dari murka Jokowi? Pertama, Jokowi ingin menterinya jangan biasa-biasa saja menghadapai wabah korona. Harus bisa bermanuver dalam kondisi sulit. Pola kerjanya mesti extraordinary melampaui batas usaha yang biasanya landai saja. Saat ini kondisi tak normal karena korona. Butuh inovasi menteri untuk menjaga keseimbangan.

Jokowi hanya ingin success story para menteri bisa dikloning dalam menghadapi virus korona. Inilah tantangan nyata Jokowi bagi para pembantunya itu. Apakah mereka bisa bekerja dengan cara tak bisa? Toh semua kesulitannya sudah dibabat. Setidaknya, dana dan regulasi sudah cukup memadai. Jadi tak ada alasan lagi untuk tak bekerja maksimal.

Kedua, marah besar Jokowi juga mesti diletakkan dalam konteks prakondisi reshuffle. Jokowi sepertinya memberikan waktu (buying times) agar menterinya segera berbenah dalam menghadapi korona. Terutama sektor kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus ekonomi. Video kemarahan yang viral itu semacam prolog Jokowi merombak kabinet menghindari gejolak di kemudian hari. Jadi, reshuffle tak ujug-ujug dilakukan tapi sudah melalui ‘pemanasan’ awal melalui ultimatum kemarahan.

Jika terjadi reshuffle, entah kapan, paling ungkin dan mudah dilakukan pada menteri kalangan profesional. Resiko politiknya minimalis. Mudah dinetralisir. Beda ceritanya dengan menteri dari partai politik. Jokowi pasti berhitung betul. Mencari cara terbaik terutama demi menghindari kegaduhan dan gejolak politik. Suka tak suka, semua parpol yang ada di kabinet saat ini adalah paling pintu utama Jokowi saat pemilu 2019 lalu.

Disinilah letak dilema Jokowi. Antara tuntutan menteri kerja profesional dan menjaga stabilitas politik. Dua dimensi yang selalu melekat dalam sistem politik presidensil multipartai ekstrim di Indonesia. Presiden memang dipilih langsung rakyat tapi kompromi politik dengan partai politik pengusung tak bisa diabaikan.

Akhirnya, anggap saja ujung dari murka Jokowi adalah rombak kabinet. Tentu saja penggatinya adalah menteri ‘tak biasa’ yang punya nilai pembeda. Yakni, menteri kreatif di tengah kesulitan hidup. Menteri yang bisa memberikan surplus ekonomi dan politik di tengah keterbatasan. Tanpa itu semua, kemarahan presiden maupun reshuflle tak akan ada artinya. Ya, hanya marah saja. Tak lebih.

Terbit di https://nasional.sindonews.com/read/87496/18/murka-jokowi-1593605245 (sam)

Share This