Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) (disebut berdasarkan urutan alfabet awal nama masing-masing) untuk nobel Perdamaian. Upaya ini bukan hal mudah. Hal ini disadari sejak awal munculnya ide menominasikan kedua ormas terbesar Islam Indonesia dari Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, Todung Mulya Lubis.

Nobel Peace Prize sangat kompetitif. Untuk tahun 2019, menurut situs resmi Nobelprizeorg, ada 301 nomine yang dianjurkan berbagai nominator untuk mendapat peghargaan sangat prestisius ini. Jumlah kandidat (nomine) 2019 menduduki tempat keempat; pertama tertinggi pada 2016 dengan 376 kandidat. Kandidat 2019 terdiri atas 223 individu dan 78 organisasi.

Apakah Muhammadiyah-NU dapat terpilih sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2019? Wallahu alam bish shawab. Komite Nobel sangat merahasiakannya; tidak ada isyarat (hints atau clues). Masyarakat internasional hanya bisa menunggu sampai komite Nobel mengumumkannya pada awal Oktober 2019; dan pada 10 Desember 2019, pemenang bakal menerima hadiah Nobel Perdamaian di Oslo, Norwegia.

Jika tidak terpilih sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2019, Muhammadiyah dan NU dapat diajukan lagi pada tahun-tahun berikutnya. Inilah salah satu poin yang dihasilkan dalam dua seminar (19 dan 20/6/19) di Oslo yang diselenggarakan atas kerja sama KBRI Oslo dan (PRIO) untuk mempromosikan Muhammadiyah dan NU sebagai kandidat penerima hadiah Nobel Perdamaian.

Promosi Muhammadiyah dan NU di Oslo sekali lagi jelas merupakan upaya strategis memperkenalkan kiprah kedua ormas ini dalam perdamaian khususnya. Namun, promosi ini tak bisa lain menjadi bagian dari uapaya memperkenalkan Indonesia atau lebih khususnya, Islam Indonesia, kepada publik Eropa dan dunia internasional lebih luas.

Tak banyak masyarakat internasioal di berbagai benua, bahkan di Dunia Muslim sekalipun yang tahu mengenai Muhammadiyah dan NU. Jangankan Muhammadiyah, NU dan banyak Ormas Islam lain seluruh Tanah Air, Indonesia saja sebagai negara Muslim terbesar tidak mereka kenal.

Sebagaimana bisa dicermati dari wacana yang berkembang dan pengamatan langsung di lapangan, masyarakat Eropa (dan Barat umumnya) lebih mengenal cenderung mengidentikkan Islam dengan Dunia Arab, atau Pakistan, dan Bangladesh. Oleh karena itu, dalam persepsi mereka memikirkan dan praksis Islam dari kawasan-kawasan itu adalah resrepsentasi Islam.

Islam Indonesia nyaris absen dalam persepsi Eropa (Barat umumnya). Masyarakat Eropa dan dunia Barat lain umumnya tidak mengetahui sejumlah fakta dasar tentang Indonesia, khususnya terkait Islam.

Oleh karena itulah Duta Besar Indonesia, Todung Mulya Lubis, mencatat: “Despite being the worlds most populous Muslim-majority country, Indonesia has not had a central place in European discussion of the changing social and political role of Islam. This seminar aims to contribute to correcting this by providing an arena for critical discussion of the interplay between politics, religion, and civil society in Indonesia today”.

Lebih jauh, Dubes mencatat: “Indonesia has a strong tradition of moderate Islam. Mowever, a more radical strain of Islam are on the rise; and questions of religious identity are playing an increasingly significant role in Indonesian politics, not least in the last general election. Civil society [such as Muhammadiyah and NU] have played a central role in cementing the influence of moderate forms of Islam in Indonesia”.

Dengan latar belakang pemikiran seperti itu, kedua seminar di Oslo berfokus pada peran Muhammadiyah dan NU sebagai agen perdamaian, tidak hanya dalam sejarahnya yang panjang, tetapi lebih-lebih lagi pada masa kontemporer. Inilah masa-masa yang ditandai peningkatan rasdikalisme dan intolerasi yang mengancam perdamaian dan peradaban.

Seminar pertama bertajuk “the Role of Civil Society in Facing Radicalismin Indonesian Society” 19/6/2019 di kampus Oslo Metropolitan University. Seminar yang dibuka Dubes RI untuk Norwegia, Todung Mulya Lubis ini menghadirkan dua pembicara: Dr Abdul Muti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah; dan Dr Marsudi Syuhud, ketua PBNU; keduanya banyak membicarakan peran masing-masing organisasi, pertama-tama sebagai ormas dakwah dan pendidikan.

Tetapi, tak kurang pentingnya sebagai organisasi civil society yang memiliki peran krusial dalam menciptakan dan memelihara perdamaian. Peran ini menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan radikalisme yang berkecambah secara global-termasuk di Indonesia-sejak awal milenium baru.

Prof Dr Azyumardi Azra MA, Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sumber: Republika, Kamis, 27 Juni 2019. (lrf/mf)

Share This