Menjelang pemilu pada April 2019, publik Indonesia makin riuh. Tidak tampak tanda-tanda dinginnya suasana. Malah makin menjadi-jadi. Antar para pendukung saling balas. Bukan sekadar di dunia maya, gesekan-gesekan di lapangan sudah mulai terbuka sejak 2018.

Mimbar pengajianpun bergeser ke arah bahasan pemilu yang ditampilkan horor dan menegangkan. Beberapa cerita sahabat di media sosial cukup mencengangkan. Mimbar pengajian jadi ajang menghakimi lawan politik.

Menghujat, mencaci maki tanpa keseimbangan yang rasional-kritis. Atas ruang sakral yang dibumbui hujatan, tidak jarang para sahabat ini membatalkan niatan mengaji. PuJang lebih dulu. Mereka meringis keheranan, ada yang aneh di ruang mulia itu.

Bagi yang memahami demokrasi, ruang ekspresi dukungan politik sah-sah saja dilakukan. Entah dalam ruang terbuka yang bebas atau di ruang keagamaan. Islam tidak tabu dalam politik. Perangkat politik dalam Islam juga diatur sedemikian rupa.

Tujuannya menghadirkan kemaslahatan. Tentu yang dimaksudkan bukan menodai sakralitas acara keagamaan dengan gunjingan, caci maki, dan hujatan. Terlebih, referensi dari arah sepihak, yang tidak jarang dari kabar tak bersanad (hoaks).

Tidak cukup objekif

Pilihan Indonesia memakai sistem demokrasi adalah hasil dari dialektika yang cukup panjang. Menemukan titik temu dari awal rumusannya mengorbankan banyak hal. Tidak saja ego ideologi yang dikesampingkan, gesekan yang bertaruh jiwa kerap terjadi.

Hari ini kita menikmatinya. Merasakan kebebasan yang sebenarnya, Bebas berserikat-berkumpul, berbicara, dan dalam mengekspresikan berkeyakinan pun terjamin. Hal-hal objektif dalam Pemilu 2019 pun seharusnya mendasari dalam memilih.

Memberi pilihan tidak sekadar ikut-ikutan tanpa mengkritisi. Andai memilih telah menihilkan rasionalitas bisa menjadi ‘cinta mati’ yang irasional. Rekam jejak apapun yang dihasilkan akan mudah ditepis. Tidak memedulikan data-data dan fakta yang teruji validitasnya.

Sekalipun hasil riset ilmiah akan dinihilkan. lni yang dinamakan memilih tidak sekadarnya. Akibat menolak rasionalitas, banyak di antara para pemilih model ini terjebak dalam pikiran subjektif.

Mengapa memilih memerlukan nalar? Sebab, matinya nalar akan menyebabkan matinya perasaan. Bukan hanya rasa sebagai pribadi, tetapi juga rasa sehagai solidaritas kebangsaan dan keumatan bisa tumpul akibat ras yang tumpul.

Ayat-ayat qauliah maupun kauniah yang diperlihatkan tidak menjadi bahan perenungan. Daya gerak berpikiranya sudah tumpul dalam egoisme keberpihakan. Rasa sebangsa setanah air tidak lagi menyeruak.

Rasa memiliki kebangsaan tidak lagi hadir. Hanyalah, aku dan kamu. Bukan kita. Sungguh, ‘kita’ berasal dari objektifikasi akan muncul jiwa-jiwa lapang. Hati yang lapang menerima perbedaan. Memahami kodrat sebagai makhluk sosial yang majemuk.

Besar hati dalam pilihan-pilihan pemilu. Tidak lagi memandang lawan kepada teman yang berbeda arah. Tidak lagi menganggap dirinya paling terbaik dalam pilihan. Namun, justru meluapkan kegembiraan dengan orang-orang berbeda.

Cinta kasih yang bukan sekadar pilihan politik, tetapi rasa kemanusiaan dan sayang yang ditunjukkan.

Boleh ada ribuan bahkan jutaan alasan dalam menentukan pilihan. Bahkan, sekalipun penolakan terlukiskan sebesar samudra. Namun, ia tetap menjadi manusia moderat.

Memperlihatkan humanisme sebagai pemikirannya dari penerjemahan perilaku dalam kehidupan keseharian. Apa yang disebutkan Nucholish Madjid (1992) tentang “relativisme internal” di kalangan umat Islam harus terus dipelihara.

Ukhuwah Islamiyah yang menjadi ciri orang beriman selalu dihadirkan. Dan tidak ukhuwah saja, perselisihan selalu diselesaikan melalui islah (rekonsiliasi). Ada dialog yang menenangkan, adalah kedamaian dalam kesilangan.

Rajutan persaudaraan, baik dalam aspek kebangsaan maupun keumatan akan dijaga bersama dengan tidak merendahkan satu dengan lainnya. Sebab, boleh jadi yang direndahkan lebih mulia kedudukannya daripada yang merendahkan.

Tidak menutup kemungkinan, pilihan politik pun bisa demikian. Capres/cawapres yang diperolok lebih mulia kedudukannya daripada yang memperolok. Ungkapan demikian pun sangat relevan dalam menangkal berita hoaks yang makin merajalela.

Kabar fitnah dari meme, video, serta tulisan yang tidak bersanad kerap dijadikan umpan untuk menyerang lawan. Tidak lagi harus tabayun sebagai pakem dalam Islam. Namun, merasa paling benar manakala sumber hoaks berasal dari kelompoknya.

Bukan orang awam saja, tokoh politik hingga agama kerap terpapar hoaks. Apalagi, satire yang dibumbui dalil Alquran dan hadis yang dipaksakan dianggap benar.

Akhirnya, kita sebagai anak bangsa yang telah merasakan demokrasi ini harus luluh. Pemilu bukan ajang saling mencemooh, merendahkan. Bukan, juga ajang perang fisik sebagaimana diistilahkan kelompok tertentu.

Namun, pemilu untuk merumuskan bersama, berdialektika, dan menikmati hasilnya penuh dengan jiwa-jiwa yang humanis. Humanis bukan atas dasar politik, bukan karena kekuasaan semata, tapi berdasarkan keyakinan Ilahiah: berbeda tidak untuk berseteru, tapi bersatu atas kodrat pilihan Tuhan sebagai rahmah.

Dengan demikian, ruang sosial-budaya akan terus terawat. Sakralitas mimbar-mimbar keagamaan akan tetap terjaga.

Kana Kurniawan, Mahasiswa Doktoral SPs UIN Jakarta Beasiswa Nuftic-Belanda. Sumber: Opini Koran Republika, Senin 14 Januari 2019.(lrf/mf)

Share This