Menimbang Langkah Politik PDIP
Dr. Iding Rosyidin M.Si[/caption]
Oleh: Dr. Iding Rosyidin M.Si
Setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memutuskan untuk mengambil jalur partai politik (parpol) untuk maju dalam Pilkada DKI 2017 ada wacana untuk menarik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke dalam barisan pengusung Ahok. Ahok sendiri belum lama ini bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat akan menghadiri Rakernas Partai Golkar. Ahok tampaknya berusaha menjajaki sikap Mega dengan melaporkan pilihan politiknya itu kepadanya.
Bagaimana sebaiknya sikap politik PDIP dalam hal ini? Apakah mesti mengajukan pasangan calonnya sendiri dengan mendasarkan pilihannya pada proses penjaringan bakal calon (calon) yang kini tengah berjalan? Ataukah lebih baik ikut mengusung Ahok bersama tiga parpol pengusung sebelumnya, yakni Golkar, Nasdem, dan Hanura?
Ada keuntungan politik yang mungkin didapatkan PDIP kalau ikut mendukung Ahok sebagai Cagub DKI bersama tiga partai pendukung lainnya. Kans untuk memenangi kontestasi politik sangat besar. Di atas kertas kekuatan empat partai politik pendukung Ahok sulit untuk dikalahkan. Pada tataran legislatif, misalnya, jumlah kursi keempat partai politik tersebut sangat dominan. Sementara tingkat popularitas dan elektabilitasnya Ahok sendiri melebihi bakal-bakal calon lainnya.
Itu satu sisi, namun di sisi lain, ada cukup banyak impresi negatif pula kalau PDIP ikut-ikutan mengusung Ahok sebagai Cagub DKI karena sejumlah alasan. Pertama, dengan ikut mengusung Ahok, berarti PDIP telah mengesampingkan proses penjaringan balon calon gubernur yang tengah dilakukannya, sekaligus mematikan langkah tokoh-tokoh, baik dari internal maupun eksternal partai, yang telah mengikuti proses tersebut sejak awal. Hal ini jelas bisa dianggap tidak konsisten oleh publik.
Kedua, bukan tidak mungkin PDIP akan dicap sebagai partai yang hanya mengejar kekuasaan belaka. Dengan berada di dalam barisan partai politik pendukung Ahok bersama dengan tiga partai politik pengusung utamanya, PDIP dikesankan sebagai hanya ingin mendapatkan kekuasaan saja. Tak perlu bekerja keras dan bersusah payah mereka bisa ikut menikmati kue kekuasaan sebagai timmbal balik atas dukungannya terhadap Ahok.
Me m a n g s a h – s a h saja dalam b e r p o l i t i k orang bercita-cita untuk memeroleh kekuasaan. Dan partai politik adalah kendaraan atau sarana untuk mendapatkan kekuasaan itu. Apalagi salah satu makna politik, seperti didefinisikan ilmuwan politik Harold D. Laswell, adalah siapa memeroleh apa, kapan, dan bagaimana (who gets what, when, and how). Dengan demikian, politik erat kaitannya dengan siapa yang mendapatkan kekuasaan, kapan mendapatkan dan bagaimana cara mendapatkan kekuasaan tersebut.
Namun demikian, sebenarnya politik tidak selamanya berbicara tentang kekuasaan atau jabatan. Lebih dari itu, politik juga berhubungan dengan nilai-nilai yang mesti diperjuangan: keadilan, kemanusiaan, pembelaan terhadap kaum yang lemah, dan sebagainya. Komitmen yang tinggi dari para aktor politik dan juga partai-partai politik terhadap nilai-nilai tersebut, sekalipun tidak berada dalam kekuasaan formal, merupakan tindakan politik yang luar biasa.
Dengan demikian, jika PDIP tidak ikut mengusung Ahok, tetapi lebih memilih untuk mengajukan calon sendiri akan diapresiasi lebih tinggi oleh publik. Dalam hal ini, partai moncong itu tidak terlampau mempriori taskan kemenangan dalam konteks meraih kekuasaan, tetapi lebih memberikan peluang terhadap praktik demokrasi yang lebih berwarna. Jika PDIP mengusung calon sendiri, artinya kontestan pilkada setidaknya berjumlah tiga, ini tentu sangat baik bagi demokrasi yang menekankan adanya kompetisi yang fair.
Ketiga, kalau PDIP memilih untuk ikut mengusung Ahok, maka Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dianggap menelan ludah sendiri. Seperti diketahui Mega pernah mengatakan tidak akan mendukung Ahok lagi ketika yang terakhir ini memutuskan untuk menggunakan jalur independen beberapa waktu lalu. Meskipun kini Ahok telah secara resmi memutuskan untuk menggunakan kendaraan partai politik, tetapi Mega sudah kadung patah arang pada Ahok.
Kompetitor SepadanÂ
Melihat pada karakter Mega sendiri yang keras tampaknya memang sulit baginya untuk menerima kembali kehadiran Ahok di PDIP. Tetapi sikap tersebut, dalam konteks ini, justeru lebih tepat bagi PDIP. Karena itu, yang terbaik bagi partai moncong putih adalah mengusung sendiri calonnya, apalagi partai ini memiliki jumlah kursi yang lebih dari cukup untuk dapat mengusung calon bahkan tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain sekalipun.
Pertama-tama yang harus menjadi pertimbangan PDIP adalah memilih bakal calon yang sepadan dengan Ahok, baik pada tingkat popularitas maupun elektabilitasnya. Harus diakui sampai saat ini Ahok masih sulit ditandingi oleh calon pemimpin Jakarta yang mana pun pada kedua aspek tersebut, apalagi ia merupakan petahana (incumbent) yang tentu saja memiliki keunggulan tersendiri dari para kompetitornya.
Sebenarnya di kalangan internal PDIP sendiri ada sejumlah tokoh yang dapat menjadi pesaing kuat Ahok, sebut saja misalnya Risma. Meskipun tidak berdomisili di Jakarta, namun tingkat popularitas dan elektabilitasnya tidak kalah dari Ahok. Selain itu, ia juga merupakan tokoh yang sudah berpengalaman memimpin pemerintahan daerah sebagai Walikota Surabaya, sekarang sedang mengembang periode kedua, dan kepemimpinannya dianggap berhasil oleh hampir semua kalangan. Selain Risma, nama lain yang tepat adalah Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah sekarang yang dipandang berhasil.
Jika tokoh-tokoh itu yang diusung oleh PDIP, kontestasi politik pada Pilkada DKI 2017 nanti, selain akan berjalan sengit, juga menyajikan kontestasi yang berbobot. Para pemilih Jakarta akan diberikan alternatif pilihan yang sama-sama bagus, sehingga perlu pertimbangan yang mendalam ketika akan menjatuhkan pilihan politiknya.
Jika itu yang terjadi, perhelatan Pilkada DKI 2017 akan menjadi arena kompetisi politik yang bermutu. Pantas kemudian jika Pilkada DKI dipandang sebagai barometer dan sekaligus parameter bagi pilkada-pilkada lainnya. Itulah sesungguhnya pilkada yang diharapkan publik Indonesia saat ini.
Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Artikel dimuat dalam kolom opini Koran Jakarta, Selasa 2 Agustus 2016.