Menabung Jadi Kemewahan

Mohammad Nur Rianto Al Arif
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Dosen Indonesia
Pengurus DPP IAEI
Pengurus ISEI Cabang Jakarta
Pengarah LPEU MUI

Setiap materi mengenai perencanaan keuangan selalu mengajarkan prinsip sederhana, yaitu menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung sebelum dibelanjakan. Menabung bukan sekadar kebiasaan finansial, melainkan cerminan kehati-hatian dan investasi untuk masa depan. Namun, bagi semakin banyak keluarga Indonesia hari ini, nasihat tersebut mulai terdengar seperti kemewahan. Bukan karena masyarakat tidak ingin menabung, melainkan karena hampir tidak ada lagi sisa pendapatan yang dapat ditabung. Bukan karena budaya konsumtif semata, melainkan karena semakin banyak rumah tangga yang memang tidak memiliki ruang untuk menyisihkan pendapatannya.

Setelah kebutuhan pokok, biaya pendidikan, transportasi, cicilan, listrik, air, internet, hingga kebutuhan kesehatan dipenuhi, hampir tidak ada lagi yang tersisa. Menabung bukan lagi kebiasaan, melainkan kemewahan. Fenomena ini menjadi salah satu ironi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, semakin banyak rumah tangga justru hidup dari gaji ke gaji. Ekonomi Tertekan, Keluarga Hadapi Kerentanan Tinggi Artikel Kompas.id Pendapatan habis untuk memenuhi kebutuhan pokok, cicilan, biaya pendidikan, transportasi, hingga tagihan utilitas. Ketika seluruh pendapatan telah dikalokasikan untuk bertahan hidup, menabung berubah dari kewajiban menjadi kemewahan. Paradoks tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Produk domestik bruto boleh bertambah, investasi boleh meningkat, tetapi daya tahan finansial rumah tangga justru melemah. Baca juga: Arogansi Kekuasaan Anggota Dewan

Dalam situasi demikian, kemampuan menabung menjadi indikator yang lebih jujur tentang kondisi ekonomi masyarakat dibandingkan sekadar angka pertumbuhan ekonomi. Menabung sesungguhnya bukan hanya persoalan perilaku, melainkan juga kapasitas ekonomi. Banyak narasi motivasi keuangan menyatakan bahwa siapa pun dapat menabung asal mampu mengatur pengeluaran. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi menjadi kurang adil ketika diterapkan pada kelompok masyarakat yang sebagian besar pendapatannya habis untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Inflasi pangan dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan tekanan yang cukup besar terhadap pengeluaran rumah tangga. Di sisi lain, biaya pendidikan terus meningkat, harga perumahan semakin sulit dijangkau, sementara berbagai kebutuhan hidup mengalami kenaikan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan sebagian pekerja. Akibatnya, ruang fiskal rumah tangga semakin menyempit. Tekanan tersebut paling dirasakan oleh kelompok kelas menengah. Mereka tidak tergolong miskin sehingga tidak memperoleh berbagai bantuan sosial. Mereka juga belum memiliki aset yang cukup besar untuk menghadapi guncangan ekonomi. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, anggota keluarga sakit, atau kebutuhan mendesak lainnya, tabungan yang seharusnya menjadi bantalan ekonomi ternyata sangat terbatas, bahkan tidak tersedia sama sekali.

Ironisnya, saat kemampuan menabung menurun, akses terhadap kredit justru semakin mudah. Berbagai layanan pinjaman digital, paylater, hingga kartu kredit menawarkan solusi instan atas keterbatasan likuiditas rumah tangga. Konsumsi yang seharusnya dibiayai dari pendapatan atau tabungan bergeser menjadi konsumsi berbasis utang. Fenomena ini menciptakan lingkaran yang tidak sehat. Ketika cicilan meningkat, porsi pendapatan yang dapat ditabung semakin berkurang. Sebaliknya, karena tidak memiliki tabungan darurat, masyarakat kembali bergantung pada pinjaman saat menghadapi kebutuhan mendesak. Siklus tersebut terus berulang dan pada akhirnya melemahkan ketahanan keuangan keluarga.

Ironisnya, masyarakat sering kali disalahkan karena dianggap tidak mampu mengelola keuangan. Berbagai seminar literasi keuangan mendorong masyarakat untuk lebih disiplin menabung, mengurangi gaya hidup konsumtif, dan mulai berinvestasi sejak dini. Semua anjuran tersebut tentu benar. Namun, narasi itu menjadi kurang lengkap apabila mengabaikan fakta bahwa persoalan utama bagi banyak keluarga bukanlah buruknya pengelolaan keuangan, melainkan sempitnya ruang fiskal rumah tangga. Padahal, tabungan memiliki fungsi ekonomi yang jauh lebih besar daripada sekadar menyimpan uang. Baca juga: Membaca Pergeseran Makna Relawan di Dapur SPPG

Pada tingkat rumah tangga, tabungan menjadi instrumen untuk memitigasi risiko. Pada tingkat nasional, tabungan merupakan sumber pembiayaan investasi yang penting. Negara dengan tingkat tabungan domestik yang kuat umumnya memiliki fondasi pembangunan yang lebih kokoh karena tidak terlalu bergantung pada pembiayaan dari luar negeri. Di sinilah terlihat hubungan erat antara kemampuan menabung dan ketahanan ekonomi nasional. Rumah tangga yang memiliki tabungan cenderung lebih tahan terhadap perlambatan ekonomi. Mereka tidak langsung mengurangi konsumsi secara drastis saat menghadapi tekanan. Sebaliknya, rumah tangga tanpa tabungan akan segera memangkas belanja, menjual aset, atau mengajukan pinjaman. Jika kondisi ini terjadi secara luas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga oleh perekonomian nasional melalui penurunan konsumsi dan meningkatnya risiko gagal bayar.

Karena itu, menurunnya kemampuan menabung tidak boleh dipandang sebagai persoalan individual semata. Ini merupakan sinyal bahwa terdapat persoalan struktural dalam distribusi hasil pembangunan. Jika pertumbuhan ekonomi hanya meningkatkan konsumsi tanpa memperbesar kapasitas masyarakat untuk membangun aset, maka kesejahteraan yang tercipta akan rapuh. Kondisi ini juga berkaitan erat dengan kualitas lapangan kerja. Banyak pekerjaan baru yang tercipta bersifat informal, berupah rendah, dan tidak memberikan kepastian pendapatan. Akibatnya, rumah tangga kesulitan menyusun perencanaan keuangan jangka panjang. Prioritas utama mereka bukan lagi investasi atau tabungan, melainkan memastikan kebutuhan bulan ini terpenuhi.

Generasi muda menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Mereka memasuki dunia kerja ketika harga rumah melonjak, biaya pendidikan pascasarjana meningkat, dan biaya hidup di kota-kota besar semakin tinggi. Pada saat yang sama, mereka juga menghadapi tekanan gaya hidup digital yang mendorong konsumsi berlebihan melalui berbagai platform perdagangan elektronik dan media sosial. Tidak mengherankan apabila survei-survei mengenai literasi dan inklusi keuangan sering menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk menabung sebenarnya cukup tinggi. Persoalan yang dihadapi adalah kondisi ekonominya. Keinginan tanpa kapasitas tentu tidak akan menghasilkan tabungan. Oleh sebab itu, solusi atas persoalan ini tidak cukup hanya melalui kampanye literasi keuangan. Edukasi tetap penting, tetapi harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Pengendalian inflasi pangan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan perlindungan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat budaya menabung. Baca juga: Tak Semua Harus Diberi Sentuhan Militer

Digitalisasi memang meningkatkan produktivitas, tetapi sekaligus menciptakan jenis pengeluaran baru yang sebelumnya tidak ada. Ironisnya, banyak pengeluaran tersebut bersifat kecil apabila dilihat secara terpisah, tetapi menjadi signifikan ketika diakumulasikan setiap bulan. Tanpa disadari, sebagian pendapatan masyarakat habis untuk berbagai biaya rutin yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam anggaran keluarga. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika kualitas lapangan kerja belum mengalami perbaikan yang sepadan. Indonesia memang berhasil menciptakan jutaan kesempatan kerja baru dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sebagian besar pertumbuhan tersebut masih didominasi oleh sektor informal dan pekerjaan dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Banyak pekerja memiliki pekerjaan, tetapi tidak memperoleh pendapatan yang cukup untuk membangun kesejahteraan jangka panjang. Mereka bekerja penuh waktu, bahkan lebih dari satu pekerjaan, tapi tetap kesulitan menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka. Dengan kata lain, persoalan Indonesia tidak hanya mengenai penciptaan lapangan kerja, tetapi juga kualitas pekerjaan yang tersedia.

Fenomena working poor atau pekerja yang tetap berada dalam kondisi ekonomi rentan mulai menjadi tantangan nyata. Mereka bukan penganggur, tetapi juga belum memiliki keamanan finansial. Setiap kenaikan harga kebutuhan pokok langsung mengurangi kemampuan mereka untuk menabung. Bahkan, sebagian harus mengurangi kualitas konsumsi agar anggaran rumah tangga tetap seimbang. Kelompok yang menghadapi tekanan paling besar justru berasal dari kelas menengah. Mereka sering kali dianggap sebagai kelompok yang telah mapan sehingga tidak memerlukan perhatian kebijakan. Padahal, posisi mereka sesungguhnya sangat rentan. Di satu sisi, mereka tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Di sisi lain, mereka juga belum memiliki aset yang cukup besar untuk menghadapi guncangan ekonomi.

Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, penurunan omzet usaha, atau anggota keluarga sakit, tabungan yang tersedia sering kali hanya mampu bertahan selama beberapa bulan. Fenomena ini menjelaskan mengapa banyak rumah tangga kelas menengah mulai menunda berbagai keputusan ekonomi yang penting. Pembelian rumah ditunda, investasi pendidikan anak dipertimbangkan ulang, bahkan rencana pensiun pun menjadi semakin tidak pasti. Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian keluarga mulai menggunakan tabungan yang sebelumnya disiapkan untuk tujuan jangka panjang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dana pendidikan anak, tabungan pensiun, bahkan investasi produktif sedikit demi sedikit dicairkan untuk menjaga arus kas keluarga. Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, kemampuan masyarakat untuk membangun kekayaan akan semakin melemah. Pemerintah bersama industri keuangan perlu menghadirkan instrumen tabungan yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Baca juga: Politik Populis dan Etika Komunikasi Publik di Era Digital

Produk tabungan dengan setoran awal kecil, insentif bunga yang menarik, maupun integrasi dengan berbagai program perlindungan sosial dapat menjadi alternatif untuk memperluas kepemilikan tabungan masyarakat. Di sisi lain, dunia usaha juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kerja melalui upah yang lebih layak dan kepastian kerja yang lebih baik. Produktivitas pekerja akan sulit meningkat apabila mereka terus-menerus berada dalam tekanan finansial. Pada akhirnya, kemampuan menabung merupakan cerminan kualitas pembangunan ekonomi. Ketika semakin banyak masyarakat mampu menyisihkan pendapatannya untuk masa depan, berarti pembangunan telah berhasil menciptakan rasa aman secara ekonomi. Sebaliknya, ketika menabung berubah menjadi kemewahan, kita perlu bertanya kembali apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia tentu membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, yang lebih penting adalah pertumbuhan yang memungkinkan masyarakat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga memiliki harapan untuk hari esok. Sebab ukuran kesejahteraan bukan hanya seberapa besar masyarakat dapat membelanjakan uangnya, melainkan juga seberapa besar mereka mampu menyimpannya untuk menghadapi masa depan.