Pada 2019 ini PGRI akan memilih Ketua Umum baru dan Pengurus Besar (PB) PGRI, periode 2019-2023. Harapan kita proses ini berlangsung aman, damai, dan demokratis. Tidak ada kekerasan. Mereka yang terpilih merupakan kader PGRI terbaik, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. No body perfect. Hasil pemilihan, siapa pun yang terpilih nanti harus didukung dan dibantu kerja, bukan dijauhi.

Ketua umum terpilih dan timnya harus mampu mengantar gerbong PGRI menjadi organisasi yang besar pengaruhnya bagi peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan guru. Seminar, pelatihan, pendampingan, tulisan, dan penyusunan regulasi—sebagai tim misalnya, merupakan program-program PGRI yang dilakukan secara profesional, konsisten, dan masif.
PGRI harus berhasil meyakinkan pemerintah dan DPR tentang standar minimal gaji guru non-PNS. Setiap guru juga harus memiliki sertifikat sehingga mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang (harus) dibayarkan setiap bulan—seperti dosen. Tidak semua dibebankan ke pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah, bahkan masyarakat.

PGRI menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam program peningkatan kompetensi guru, termasuk kemampuan bahasa asing dan menulis. Peluang kerjasama baru dengan pihak-pihak tertentu perlu dilakukan, tetapi yang sudah berjalan jangan sampai berhenti. PGRI jangan merasa puas dengan apa yang sudah dicapai selama ini, tetapi terus bergerak mencari peluang baru.
PGRI siap mengawal dan mendampingi setiap kasus kekerasan terhadap guru—semoga tidak terjadi. Kecuali itu, PGRI melakukan program pencegahan kekerasan di sekolah melalui kegiatan dialog dengan para orangtua, polisi, jaksa, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang profesi guru dan perlindungan anak.

Setiap kegiatan PGRI di atas harus terekam dalam laman dan majalah PGRI di setiap tingkatan. Esai anggota dan pengurus PGRI harus diterbitkan dalam bentuk buku. Dokumentasi yang baik membantu kepentingan riset internal maupun eksternal. Organisasi yang baik adalah yang dokumentasinya baik. Pengurus ranting, kabupaten, kota, dan provinsi harus memiliki laman organisasi yang baik.

Pelaksanaan program-program tersebut bisa berjalan lancar dan baik jika pengurus PGRI solid, bekerjasama, dan kompeten. Karena itu, dibutuhkan pemimpin yang kompeten, bisa menggerakkan, sekaligus teladan bagi pengurus dan anggota. Pemimpin yang diikuti bukan dijauhi pengurus dan anggotanya.

Perbedaan pandangan dan masalah pasti terjadi dalam setiap organisasi. Tugas pemimpin berdiri di tengah, memecahkan setiap masalah dengan cara kolektif dan kolegial. Menampung setiap saran, kemudian mencari solusi yang terbaik. Setiap masalah ada solusinya meskipun (kadang) tidak mungkin bisa menyenangkan semua pihak.

Kualitas pemimpin dinilai dari kemampuannya mengambil kebijakan dan menyelesaikan masalah. Pemimpin adalah pemecah masalah bukan sumber masalah. Pemimpin pemicu masalah tidak layak menjadi pemimpin. Sebaliknya, ia sumber inspirasi dan inovasi orang-orang di sekitarnya. Dia membawa kondusivitas ke dalam organisasi sehingga melahirkan kerja-kerja nyata yang brilian.

Seorang pemimpin juga dituntut memiliki komunikasi yang baik. Siap menerima dan mendengar kritik dengan hati yang sabar dan kuat. Tidak mudah marah atau terpancing emosinya. Tidak merendahkan kolega atau orang lain. Tutur bahasanya santun dan menyejukkan. Menghargai perbedaan pendapat. Tidak mudah terpancing isu-isu murahan. Tahu kapan bersikap, berkomentar, dan kapan diam.

Selamat melakukan pemilihan Ketua Umum. Semoga Tuhan memberikan PGRI para pemimpin yang amanah, jujur, dan cerdas. (mf)

Dr Jejen Musfah MA, Kepala Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sumber: PB PGRI, 13 Januari 2019.

Share This