Judul ini terinspirasi dari buku Membumikan Alquran karya ahli tafsir Indonesia, Prof. Dr. Quraish Shihab, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis yakin bahwa nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan pesan-pesan Alquran belum menjadi kompas warga dalam berpikir dan bertindak. Dampaknya, kondisi politik dan sosial bangsa saat ini sangat memprihatinkan.

Konflik elit politik dan pendukung Calon Presiden (Capres) tidak juga surut pascapemilu 17 April 2019. Media massa cetak dan elektronik masih dipenuhi berita dan tontonan debat antar tim sukses Capres. Pengerahan massa pendukung 02 juga mendominasi pemberitaan. Masyarakat cukup lega setelah tim Capres 02 mengajukan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Demo massa pendukung Capres 02 di depan gedung Bawaslu di Thamrin pasca pengumuman hasil rekapitulasi suara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menelan korban jiwa. Sebelumnya, 554 orang dari KPU, Bawaslu, dan kepolisian meninggal pascapemilu. Penyebab kematian petugas Pemilu itu masih simpang-siur karena banyak versi hasil otopsi, baik pemerintah maupun swasta.

Inilah Pemilu serentak terbesar yang menguras energi dan emosi, tidak hanya pendukung kedua kubu yang berlaga tetapi juga warga negara secara umum. Pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019 ini juga merupakan pemilu termahal karena selain menghabiskan dana sebesar Rp 24,8 Triliun, juga menghilangkan nyawa ratusan petugas pemilu.

Meraih tahta

Pemilu adalah tentang memilih penguasa dan wakil rakyat selama lima tahun ke depan. Magnet pemilu sangat kuat dilihat dari jumlah partai, calon legislatif, dan dana yang dikeluarkan oleh kontestan. Kekuasaan itu mulia karena untuk kesejahteraan, ketenteramaan, dan kebebasan rakyat. Tujuan ini harus diperoleh dengan cara-cara baik agar penguasa terpilih dipercaya rakyat.

Lambat laun, siapa pun yang melakukan manifulasi akan terungkap: entah sebelum, sedang, atau setelah berkuasa. Jika kekuasaan berakhir, maka orang-orang karena alasan tertentu akan membuka kebenaran masa lalu. Kecurangan, kebohongan (hoax), kekerasan, politik uang, penangkapan tokoh, mencederai dan mencoreng demokrasi. Siapa pun harus mengisi pemilu dengan kejujuran, damai, tanggung jawab, dan penuh suka-cita. Namanya saja pesta demokrasi.

Pemilu 2019 jauh dari harapan karena elit, tim sukses, dan pendukung kedua kubu tidak menunjukkan kedewasaan berpolitik yang santun, ramah, dan mencerdaskan. Nuansa dan narasi yang berkembang sebelum dan sesudah pemilu bukan persatuan, persaudaraan, dan kekitaan, tetapi polarisasi petahana dan oposisi, cebong dan kampret, Pancasila dan Khilafah.

Siapa pun harus siap menang dan kalah saat terjun dalam kontestasi. Setelah pesta akbar pemilu usai, semua bersatu membangun Indonesia yang lebih baik. Kader-kader terbaik dari kedua kubu diberi peran sesuai kapasitas masing-masing. Lembaga pendidikan berperan membumikan Pancasila agar politik yang adil dan beradab dihayati dan diamalkan warga bangsa.

Dari gambaran di atas, jawaban atas pertanyaan Eka Darmaputera (1988) dalam buku Pancasila and the Search for Identity and Modernity in Indonesian Society: A Cultural and Ethical Analysis, sudah jelas. Has Pancasila been able to provide a sound basis for the unity and the diversity of Indonesia? Pada tahap tertentu, warga Indonesia bisa hidup damai dan gotong-royong dalam perbedaan agama, tetapi sulit menerima perbedaan pilihan politik. Inilah kelemahan warga padahal Pancasila diajarkan di sekolah dan kampus, dan dibacakan dalam setiap ritual upacara.

Hakikat kuasa

Meski pahit, berliku, berat, dan cenderung mustahil menang, jalan konstitusional harus dilalui pihak yang kalah di tingkat KPU. MK yang akan memutuskan setiap sengketa hasil Pemilu. Apa pun keputusan MK kelak harus dihormati kedua kubu.

Aksi massa menyuarakan aspirasi di jalanan rawan ditunggangi sehingga menimbulkan korban. Alih-alih unjuk rasa (people power), sebaiknya kubu 02 menyiapkan bahan-bahan gugatan yang dapat dipercaya hakim sehingga kebenaran bisa terungkap. Ciri kenegarawanan seseorang adalah ketaatan pada hukum meskipun jalannya panjang dan berliku.

Bagi yang terpilih tugasnya tidak ringan. Mereka harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. faktanya, kesenjangan sosial masih menganga besar. Warga miskin, pengangguran, dan angka putus sekolah masih tinggi. Sungguh tugas ini sangat berat, sehingga siapa pun tidak seharusnya berharap kuasa sampai mati-matian.
Apalagi menghalalkan segala cara dalam prosesnya.

Siapa pun harus sadar, memimpin berarti siap bekerja keras mensejahterakan rakyat Sabang sampai Merauke, bukan untuk bersuka-ria menumpuk harta dan hidup mewah dari fasilitas negara. Uang negara dikumpulkan dari keringat dan pajak rakyat. Kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat.

Karena itu, siapa pun yang menang harus bersedih dan yang kalah harus bersyukur. Sedih karena khawatir tidak bisa berbuat adil dan tidak bisa mensejahterakan rakyat. Khawatir tidak bisa mengendalikan bawahan yang korup, kolusi, dan nepotis. Bersyukur karena terlepas dari beban yang maha berat. Bayangkan, seorang presiden bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, keadilan, dan keamanan hidup 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia. Inilah makna sila ketuhanan yang maha esa.

Menurut Benyamin Fleming Intan (2008), dalam “Public Religion” and the Pancasila-based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis, Pancasila adalah ideologi terbuka dan karenanya memerlukan interpretasi baru. Pendidikan harus mengajarkan dan menyiapkan peserta didik yang akan berhasil dalam mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan kebangsaan apa pun karena memahami nilai-nilai dasar Pancasila.

Pancasila belum membumi dalam ranah kehidupan sosial warga bangsa ini. Dalam menjalani hidup berbangsa, entah sebagai warga atau pemimpin, khususnya menghadapi pemilu 2019 ini, tidak tercermin manusia-manusia Pancasila. Inilah tugas utama lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah ke depan, agar Pancasila tidak sekedar dibacakan setiap momen upacara tetapi diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 Dr Jejen Musfah MA, Ketua Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sumber: PGRI, 14 Juni 2019. (lrf/mf)

Share This