Masih ingat Libya? Tak banyak berita dalam media massa Indonesia tentang negeri ini dalam beberapa waktu terakhir. Libya seolah tenggelam di tengah pemberitaan lain.

Penulis Resonansi tersentak ketika mendapat pertanyaan dari seorang mahasiswa Libya yang baru menamatkan pendidikannya di Pascasarjana UIN Sunan Ampel. Berbicara sebagai salah satu keynote speaker dalam Seminar lnternasional UINSA tentang “Promoting Peace and Tolerance In the Contemporary World: Challenges and Opportunities.” Mahasiswa Libya bertanya tentang masa depan demokrasi di negerinya.

Menghadapi mahasiswa Libya yang sudah fasih berbahasa Indonesia, saya ingat wajah mahasiswa-mahasiswa asal Libya yang menempuh pendidikan S-2 dan S-3 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Memang, sejak awal milenium baru, mahasiswa asal Libya dan sejumlah negara Timur Tengah lain, seperti Iran, Turki, Yaman, dan Arab Saudi semakin banyak datang belajar ke PTKIN Indonesia.

Kembali kepada pertanyaan mahasiswa asal Libya, penulis Resonansi ini sebenarnya lebih memfokuskan pembicaraan secara spesifik tentang pengalaman Indonesia sebagai show case, kisah sukses tentang demokrasi dan perdamaian. Berefleksi tentang pertanyaan mengenai masa depan demokrasi di Libya dan banyak negara Arab lainnya memunculkan kembali keprihatinan mendalam.

Berbeda jauh dengan Indonesia yang mengalami demokrasi sejak 1998 -dua dasawarsa silam- Libya beserta beberapa negara Arab yang mengalami “Arab Spring” menjelang akhir 2011, kiniterus mengalami gejolak. Konflik dan bahkan perang saudara berlanjut di beberapa negara Arab sejak dari Libya, Yaman, dan Suriah.

Sementara, ketegangan politik dan kesulitan ekonomi berkelanjutan pula di Mesir, lrak, Arab Saudi, dan Qatar. Sejauh ini belum terlihat tanda-tanda meyakinkan untuk berakhirnya semua kenestapaan ini.

Khusus untuk Libya, negara itu terus terbelah dalam konflik di antara warga kabilah di wilayah Barat (Tripoli] melawan penduduk kabilah di bagian Timur (Bengazi). Konflik dan kekerasan juga melibatkan warga kabilah di sebelah Selatan.

Negeri itu memang tengah tercabik-cabik di antara sektarianisme kabilah dan sektarianisme politik militan. Di sini faktor Islam atau sesama Muslim tidak berarti apa-apa. Demikian kacaunya keadaan di Libya, sehingga KBRI untuk Libya hampir sepenuhnya beroperasi dari Pulau Jerba, di wilayah perbatasan Tunisia. KBRI di Tripoli dapat dikatakan beroperasi hanya secara sangat minimal.

Tujuh tahun sudah sejak pemimpin Libya Muammar Khadafi ditumbangkan seusai penangkapannya (20 Oktober 2011). Pemerintahan Libya menghadapi krisis sejak gejolak demokrasi yang mulai melanda Tunisia (Desember 2011) menyebar ke Mesir, Tunisia, Libya, Yaman, dan Syria.

Demonstrasi massal penuh kekerasan yang terjadi di Tripoli, Bengazi, dan kota-kota lain sejak Februari 2011 membuat posisi Muammar Khadafi terus kian goyah. Kekuatan militer pro Khadafi yang melakukan tindakan brutal mengundang campur tangan pihak asing yang kemudian mengakui massa anti-Khadafi, National Transitional Council (NTCI) sebagai pemerintahan syah Libya (Juli 2011). Sementara, Khadafi menyembunyikan diri di bentengnya sampai tertangkap 20 Oktober 2011.

Namun, pengalihan kekuasaan tidaklah membuat Libya segera melangkah ke dalam demokrasi. Sebaliknya sejak Januari 2012 NTC mendapat perlawanan bersenjata dan berbagai kelompok kubu anti Khadafi. Salah satu puncak dan gelombang kekerasan ini adalah ketika kelompok militan Anshar al-Shari’a menyerbu Konsulat Amerika Serikat di Bengazi- menewaskan duta besar dan tiga pejabat lain.

Singkat cerita, kekerasan di antara berbagai kabilah dan kelompok militan menghasilkan perang saudara seiak awal 2014. Sejak tahun ini pula ISIS menjadikan Libya sebagai basisnya di kawasan Maghrib dan Laut Tengah.

Harapan bangkit dengan munculnya panglima Angkatan Bersenjata Libya, Jenderal Khalifa Haftar, yang seiak September 2016 melakukan operasI pembebasan wilayah-wilayah yang dikuasai kabilah separatis dan kelompok militan. Sejak Juli 2017 sampai Juli 2018, Jenderal Haftar berhasil mengusIr kekuatan ISIS dan Bengazi dan Derna.

Meski demikian, kedamaian tampak masih jauh. September 2018 Pemerintah Libya yang didukung PBB menyatakan keadaan darurat di Tripoli setelah tewasnya puluhan milisi dari berbagai kelompok berbeda terlibat perang.

Riwayat Libya kini hanyalah narasi kenestapaan dan keprihatinan. Jelas tidak mudah membangun kembali pemerintahan efektif, yang dapat menghentikan kekerasan di antara kelompok-kelompok warga. Bagaimanapun, hanya dengan cara itu, harapan bagi tumbuhnya demokrasi di Libya dapat kembali dinyalakan. (mf)

Prof Dr Azyumardi Azra MA, Guru Besar Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sumber: Koran Republika, Kamis, 29 November 2018.

Share This