Komunikasi politik elite menuju pemilu presiden 2019 semakin intensif dilakukan. Hampir setiap saat, elite utama partai politik saling berbagi pesan dan kesan di panggung publisitas politik. Komunikasi verbal maupun non verbal dihadirkan dalam konteks yang beragam dan sengaja dikonstruksi multimakna. Fenomena ini, harus diposisikan sebagai bagian dari karakteristik komunikasi politik, yang oleh Robert E Denton dan Gary C Woodward, dalam bukunya Political Communication in America (1990), sebagai intention (tujuan) pengirimnya untuk memengaruhi lingkungan politik. Uji reaksi pada calon kawan dan lawan, perang urat syarat, persuasi ke khalayak melalui manajemen isu di ragam kanal yang diakses warga, serta penguasaan opini publik, membuat suasana politik nasional gegap gempita. Di saat bersamaan, semua kekuatan membaca peta politik guna mengintip peluang serta mengatur posisi yang tepat, di tengah konstelasi pola komunikasi politik yang masih acak. 

Tema Fantasi

Fenomena menarik untuk dicermati saat ini adalah masing-masing partai melakukan pemosisian diri untuk berkongsi  lebih dini. Hal ini, terkait konstelasi yang berubah, saat pemilu legilatif dan pemilu presiden dilaksanakan bersamaan. Ada kebutuhan strategis dari masing-masing partai untuk mendapatkan insentif  elektoral dari sosok-sosok kuat dan punya prospek pasar pemilih jelas di pemilu 2019. Inilah yang kerap disebuat coat-tail effect, yang menghadirkan pesona figur capres atau cawapres bagi peningkatan suara di basis pemilih yang sudah terpersuasi oleh daya tarik figur utama yang dimunculkan.

Strategi utama yang dilakukan partai-partai yakni membangun kesadaran kelompok atau kolektif di internal, melalui konvergensi simbolik lewat tokoh utama mereka yang dijadikan tema fantasi.  Strategi ini, diharapkan menjadi perekat internal sekaligus basis memasarkan diri ke pihak luar untuk membuka dialog di zona yang memungkinkan mereka turut serta dalam kesekapatan (zone of possible agreement).

Secara akademik, istilah konvergensi simbolik bisa dirunut dari pemikiran Ernest Bormann mengenai Simbolic Convergence Theory (SCT) yang mulai dikembangkan di University of Minnesota pada tahun 1970-an. Bormann sendiri berangkat dari pemikiran Robert Bales tentang proses interaksi kelompok kecil dalam konteks psikologi sosial. Kini, konvergensi simbolik tak hanya dikaji dalam komunikasi kelompok, melainkan juga berkembang hingga ke komunikasi politik di publik. Secara ringkas, terminologi konvergensi simbolik bisa kita rujuk dari tulisannya John F Cragan, Understanding Communication Theory: the Communicative Forces for Human Actions (1998), yang menjelaskan konvergensi simbolik sebagai kekuatan komunikasi di balik penciptaan kesadaran umum atau realitas simbolik yang disebut sebagai visi retoris. Visi retoris ini, menyediakan sebuah bentuk drama dalam bentuk cara pandang, ideologi maupun paradigma berpikir.

Dalam konteks partai-partai jelang pemilu presiden 2019, mereka berupaya menciptakan kesadaran umum di internal basis konstituen, dan struktur partai masing-masing melalui visi retoris adanya agenda bersama memenangkan sosok baik capres maupun cawapres yang mengikat sentimen kesadaran kekitaan di antara mereka. Sosok capres potensial di 2019,  personifikasinya ada di Jokowi sebagai petahana dan Prabowo sebagai penantang. Dua partai yang terasosiasi kuat dengan mereka, yakni PDI Perjuangan dengan Jokowi dan Gerindra dengan Prabowo. Di luar kedua partai tersebut, mau tidak mau harus membangun tema fantasi yang lain. Tema fantasi merupakan salah satu konsep penting dalam konvergensi simbolik. Bisa muncul dalam bentuk diskursus, baik dalam bahasa rasional maupun bahasa imajinatif yang dapat membangun kesadaran bersama melalui penyediaan makna, emosi serta motif.

Tema fantasi misalnya hadir melalui sejumlah icon figur utama partai. Sebagai contoh, Muhaimin Iskandar di PKB, Agus Harimurti Yudhoyono di Demokrat, Romahurmuziy di PPP, Zulkifli Hasan di PAN dan lain-lain. Mereka didorong naik ke permukaan, dibuat beresonansi di bursa cawapres, tujuannya tentu selain publisitas juga membangun tema fantasi agar menjadi agenda bersama dan pengikat di internal sekaligus mencari peluang negosiasi dengan ragam kekuatan yang mulai terkonsolidasi di kubu Jokowi dan Prabowo.

Konsolidasi Kekuatan

Ada tiga pertimbangan yang membuat kekuatan terkonsolidasi di dua poros pasangan, dan lainnya hanya memunculkan sosok cawapres. Pertama, modal elektoral figur. Sampai saat ini figur yang kuat elektabilitas, popularitas dan akseptabilitasnya adalah Jokowi dan Prabowo. Sehingga, figur-figur lain menjadi realistis membaca peta ini, atau sedang memantau peluang terbukanya poros ketiga.

Kedua, ragam partai yang ramai-ramai mengonsolidasikan diri di petahana. Lima dari tujuh partai penyokong pemerintah saat ini,  sudah mendeklarasikan menjadi  barisan pengusung Jokowi, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PPP dan Hanura. Jika mengacu ke hasil pemilu legislatif 2014, dukungan kumulatif sementara pada Jokowi berkisar di angka 51,9 persen kursi DPR atau 52,21 persen suara. Ini berpotensi bertambah jika PKB, PAN atau bahkan Partai Demokrat jadi merapat. Di luar kubu Jokowi,  dua partai sudah mengonsolidasikan kekuatan menjadi penantang, yakni Gerindra dan PKS. Koalisi kedua partai ini, memenuhi syarat mengusung pasangan calon karena mencapai 20,1 persen kursi DPR. Di luar kedua poros ini, peta masih berpeluang dinamis seiring dengan  pergerakan arah atau bandul politik tiga partai yang hingga kini belum menentukan pilihan, yakni PKB, PAN, dan Demokrat. Jika komunikasi politik di antara mereka berjalan menuju pemahaman bersama (mutual understanding), dan bersepakat untuk mendinamisasi “panggung” capres 2019, dengan komposisi 27 persen kursi DPR atau 26,82 persen suara, masih memungkinkan terbentuknya poros ketiga. Meskipun, jika dilihat dari realitas kepentingan masing-masing partai, peluang terbentuknya poros ketiga ini sangatlah minim.

Ketiga, tren pemilih, artinya faktor yang berkembang di masyarakat. Banyak nama mulai beredar, diujicobakan di pasar pemilih. Ragam teknik persuasi masif dilakukan oleh banyak kalangan, menggadang-gadang nama jagoannya agar beresonansi di persepsi khalayak sekaligus mendapatkan “tempat” di calon pemilih. Konsep pemasaran politik melalui media massa, media sosial, terjun langsung ke basis-basis pemilih sangat intens dilakukan. Pendekatan “triple C concept” yakni community relations (hubungan komunitas), community services (pelayanan komunitas) dan community empowerment (pemberdayaan komunitas) menjadi pilihan hampir semua tokoh yang berkeinginan maju menjadi capres maupun cawapres.

Soal pendamping Jokowi, tak mudah mengambil nama dari daftar yang diajukan parpol. Rata-rata parpol menginginkan figur utamanya diambil Jokowi menjadi RI-2. Cawapres Jokowi hanya mungkin diambil dari kalangan parpol, jika figurnya bisa diterima oleh semua mitra koalisi. Permasalahannya, hampir semua parpol punya perencanaan strategis di 2024 yang akan menjadi momentum peralihan generasi politisi pasca Jokowi dan figur senior lainnya yang ada saat ini. Dalam konteks inilah,  peluang AHY, Cak Imin, Romy dan juga Zulkifli untuk diambil Jokowi sebagai cawapresnya menjadi kecil mengingat resistensi yang akan muncul dari PDIP. Jika mengalami deadlock, sangat mungkin alternatif terbaiknya dari sosok profesional, atau mantan militer non politisi bisa juga teknokrat,  dan figur lain di luar elite utama parpol penyokong. Nama Mahfudz MD, Moeldoko, Srimulyani dan sejumlah nama lain bisa berpotensi masuk bursa cawapres potensial di luar figur politisi.

Sementara konvergensi simbolik di kubu Prabowo, utamanya adalah tema perubahan melalui pergantian kepemimpinan. Tema fantasinya, kemungkinan juga dikonstruksi melalui sosok cawapres yang bisa menjadi antitesis Jokowi, misalnya muda, pintar, santri, intelektual, rapih dan menggairahkan pasar pemilih.

Gun Gun Heryanto

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Artikel ini telah dimuat pada kolom Opini harian Kompas, edisi Selasa, 20 Maret 2018 (lrf)

 

Share This