Belakangan ini publik dihebohkan dengan munculnya deklarasi mengenai keraton atau kerajaan baru. Kehadirannya seakan-akan menyela eksistensi lembaga keraton atau kerajaan yang ada selama ini. Tentu saja, publik memberikan respon berbeda-beda. Ada yang mempertanyakan, tetapi tidak sedikit yang menanggapinya dengan santai.

Pertanyaannya, mengapa kehebohan ini bisa muncul? Narasi apakah yang sedang dihidangkan ke depan nalar kita? Sebelum menjawabnya, sebaiknya kita sedikit bersabar untuk membuka sejarah sosial bangsa kita sendiri.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia yang saat ini tempat kita berdiri, disangga oleh bentangan kerajaan. Mereka, dengan kesadarannya sendiri-sendiri, melipat sejarah keberadaanya, untuk menjadikan sebuah bangsa baru: Indonesia. Jadi, Indonesia adalah lembaran baru yang setiap halamannya telah kita baca selama ini.

Namun, sebagaimana buku yang sudah dilipat, kehadirannya tidak serta merta bisa dihapus begitu saja. Beberapa pihak ada yang tetap menyampaikan apa sudah dilipat itu dalam bingkai cerita dan alkisah. Tentu saja bumbu dari setiap cerita tidak bisa dihindarkan. Tetapi, kebanyakan cerita itu pesannya sama: menjadi Indonesia adalah keputusan berat tetapi layak diperjuangkan untuk menjadikan penduduk kawasan Nusantara ini menuju hidup yang lebih baik. Kira-kira hipotesisnya seperti itu.

Lalu mulailah babak baru yang bernama Indonesia itu. Negara ideal yang dipupuki semangat para pemiliki kekuasaan ini, ternyata berjalan sempoyongan. Setidaknya itulah perspektif mereka. Sehingga, karena cara pandang ini, mereka kemudian mempertanyakan ulang atas hipotesis Indonesia yang sudah dipilih itu. Mereka yang merasa bahwa hipotesis ini tidak terbukti, lalu mengajukan hipotesis baru dengan cara mengisinya pada fakta yang (dalam anggapan mereka) sudah terbukti benar.

Dengan melihat seperti ini, ada beberapa cara membaca fenomena ini. Pertama, hadirnya keraton atau kerajaan baru ini merupakan kritik atas implementasi Negara-Bangsa (nation-state) yang selama ini dijadikan pondasi kehidupan berbangsa-bernegara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dijahit dalam sistem ketata-negaraan yang ada, dirasakan sebagian orang seperti melenceng dari harapan. Narasi besar nation-state inilah yang kemudian dianggap sebagai fakta yang harus diperbaiki, dan kemudian diberikan penawarnya, yakni kerajaan. Mengapa kerajaan? Karena dalam state of mind mereka, merujuk kepada fakta dan sejarah, kerajaan justru telah membuktikan bisa memberikan harapan dan kesejahteraan meski dengan tata kelola yang berbeda dengan sistem pemerintahan masa kini. Tentu saja pemahaman ini bisa diperdebatkan. Tetapi di atas perdebatan itu kita harus menyadari bahwa kehadiran mereka adalah fakta tak terbantahkan. Sehingga pendekatan hukum seperti yang dilakukan pemerintah saat ini, jelas tidak menyelesaikan akar masalahnya.

Kedua, hadirnya kerajaan dan keraton baru yang mengusik itu, tentu tidak serta-merta. Mereka menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Kemudian sebagian dari masyarakat itu “tergoda” untuk menjadi pengikutnya. Meski dalam berita dikabarkan itu merupakan iuran atau kontribusi dengan besaran yang bervariasi, tetapi realitas ini pun harus dibaca dengan cara pandang lain. Sangat mungkin, model kerajaan yang ditawarkan pelaku pun menganut azas-azas modern, seperti partisipasi. Mekanisme partisipatif ini bukan semata kedudukan dan jabatan, sebab itu bisa jadi hanya bonus, tetapi menunjukkan komitmen dan loyalitas atas institusi yang mereka yakini kebenarannya. Sisi lain yang perlu dicermati adalah bahwa ide-ide tentang keinginan menikmati kesejahteraan bersama, tetap tumbuh di sela-sela model kehidupan hedonis dan individualistik saat ini.

Ketiga, hadirnya kerajaan baru harus dibaca sebagai tawaran sistem sosial “baru” atas kegagalan sistem sosial lama. Di sinilah kita harus kritis dalam membaca fenomena ini sebagai kritik atas apa yang sedang kita jalani. Apa yang ditawarkan mereka memang belum tentu benar dan solusi atas apa yang terjadi saat ini. Tetapi, apa yang mereka visualisasikan itu, jangan-jangan memiliki sebuah pertanyaan tersembunyi bahwa, sebenarnya apa yang sedang kita langsungkan ini sudah melenceng dari niatan awal membangun Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan keamanan yang langsung diikuti dengan beragam tuduhan itu, bagi beberapa kalangan justru semakin membuktikan bahwa ada anomaly system yang sedang berlangsung dan sedang ditutupi.

Dr Tantan Hermansah SAg MSi, Dosen Sosiologi Perkotaan dan Ketua Prodi S2 KPI Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sumber: Koran Rakyat Merdeka, 31 Januari 2020. (lrf/mf)

Share This