Jusuf Kalla: Pemimpin Harus Mampu Pengaruhi Orang Lain

 

Reporter: Hamzah

Auditorium, BERITA UIN Online- Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) H M Jusuf Kalla menyatakan kepemimpinan adalah orang yang mampu memmengaruhi orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang baik dan mempersatukan banyak pendapat.

"Pemimpin juga mau mengerjakan pekerjaan yang populer dan yang tidak populer. Kalau hanya mengerjakan yang disukai itu disebut koordinator, tak pantas disebut pemimpin," katanya, saat menjadi keynote speaker dalam acara kuliah umum bertema “Kepemipinan dan Demokrasi” yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta di Auditorium Prof Dr Harun Nasution, Rabu (21/9).

Menurutnya, pemimpin dapat mengubah cara berpikir dan bekerja dengan keyakinannya. Sementara, demokrasi adalah cara mencari kebersamaan tapi juga harus mempelajari perbedaan dan mencari persamaan. "Kalau suatu cara tidak efisien, tentu harus diperbaiki," ucap Kalla

Kalla mencontohkan saat kepemimpinannya ada beberapa program yang berhasil, misalnya program penggunaan bahan bakar gas elpiji yang awalnya dari minyak tanah, saat itu masyarakat diharuskan beralih, karena dianggap sudah  membebani pemerintah dan telah mensubsidi terlalu besar.

Contoh lainnya, menyelesaikan konflik di Aceh yang hingga saat ini telah damai dan harmonis. begitu juga konflik Agama di Poso dan Ambon, akar masalahnya bukan perbedaan agama tapi kedudukan, yang awalnya menduduki di Kecamatan, Bupati, Gubernur dan DPRD orang kristen, setelah adanya demokrasi, orang Islami mendominasi menduduki kursi kepemimpinan di pemerintahan.

Jadi pemimpin pada dasarnya lanjut dia, meski mempunyai tujuan yang adil agar membawa rakyat pada kemakmuran. Dengan kekuatan akuntabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan, mencari kebersamaan dan kesamaan serta tidak membeda-bedakan agama, ras, suku maupun golongan. Maka itulah yang diterapkan nilai-nilai keislaman, seperti halnya agama Islam, dengan semangat keislaman yang dianjurkan dalam Al Quran dan hadis.

Makanya, jika sistem demokrasi di Indonesia ini sudah diakui semua masyarakat Indonesia, berarti sudah setuju dengan sistem demokrasi tersebut, hanya cara pandangnya yang berbeda. Tujuan bisa berubah, tapi caranya ini tak boleh berubah.

“Misalnya, kalau pemilu satu cara berdemokrasi telah banyak mengeluarkan dana negara, berarti caranya yang harus di efektifkan dan diperbaiki, jangan terpaku pada sesuatu,” kilahnya.

"Demokrasi kita, tidak sama dengan Amerika. Demokrasi kita, merupakan cara untuk mencapai kemakmuran," terang JK.

Ditambahkan, Indonesia mempunyai sejarah demokrasi yang cukup lama, yakni sejak zaman 1950-an. Saat itu, bung Karno menerapkan praktik demokrasi terpimpin yang sebenarnya kata lain otoriter.

Mulai massa orde baru, dimulailah masa demokrasi terbuka. Namun tidak berlangsung lama, dan kembali lagi menjadi otoriter. Baru pasca reformasi lah, Indonesia masuk lagi ke demokrasi terbuka.

"Demokrasi Indonesia harus dievaluasi. Kalau caranya tidak sesuai, kita perbaiki caranya," terangnya.