Jobless Growth dan Ancaman Middle-Income Trap

Mohammad Nur Rianto Al Arif
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Dosen Indonesia
Pengurus DPP IAEI
Pengurus ISEI Cabang Jakarta
Pengarah LPEU MUI

Setiap kali angka pertumbuhan ekonomi Indonesia diumumkan, publik hampir selalu mendapat kabar menenangkan. Selama beberapa tahun terakhir, ekonomi nasional relatif stabil dan tumbuh di kisaran lima persen. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perang dagang, perlambatan ekonomi China, hingga gejolak geopolitik, capaian tersebut kerap dipersepsikan sebagai bukti bahwa fondasi ekonomi Indonesia cukup kokoh. Namun, ada pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar seberapa tinggi ekonomi tumbuh, yakni siapa sebenarnya yang menikmati pertumbuhan tersebut?

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika masyarakat justru merasakan kenyataan yang berbeda. Di berbagai kota, jumlah pencari kerja semakin membludak. Lulusan perguruan tinggi membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh pekerjaan. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi di sejumlah sektor industri. Banyak pekerja akhirnya masuk ke sektor informal, menjadi pekerja lepas, pengemudi layanan digital, atau pedagang kecil dengan pendapatan yang tidak menentu.

Di sisi lain, investasi terus berdatangan, nilai ekspor meningkat, dan laba perusahaan-perusahaan besar tetap tumbuh. Paradoks inilah yang dalam literatur ekonomi dikenal sebagai jobless growth, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti penciptaan lapangan kerja dalam jumlah yang memadai. Perekonomian memang berkembang, tetapi kesempatan kerja tidak tumbuh secepat output yang dihasilkan. Akibatnya, manfaat pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat tidak merasakan peningkatan kesejahteraan yang nyata.

Fenomena ini sesungguhnya bukan sekadar persoalan ketenagakerjaan. Lebih jauh, jobless growth merupakan sinyal awal bahwa struktur ekonomi suatu negara sedang menghadapi masalah yang lebih mendasar. Bila dibiarkan berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menjadi pintu masuk menuju middle-income trap, yaitu situasi ketika suatu negara gagal naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi meskipun telah berhasil keluar dari kelompok negara miskin. Indonesia kini berada di persimpangan yang menentukan. Apakah pertumbuhan ekonomi 5 persen cukup untuk membawa bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045? Ataukah justru pertumbuhan itu menyimpan kerentanan yang perlahan menghambat lompatan menuju negara maju?

Selama beberapa dekade, indikator utama keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin tinggi pertumbuhan PDB, semakin berhasil dianggap suatu pemerintahan dalam mengelola ekonomi. Pendekatan tersebut tidak sepenuhnya keliru. Pertumbuhan ekonomi memang penting karena menunjukkan peningkatan kapasitas produksi suatu negara. Namun, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah muncul ketika pertumbuhan tersebut semakin terlepas dari penciptaan lapangan kerja.

Fenomena ini mulai tampak di berbagai negara berkembang. Kemajuan teknologi memungkinkan perusahaan meningkatkan produksi tanpa harus menambah banyak tenaga kerja. Otomatisasi, kecerdasan buatan, robotika, hingga digitalisasi membuat produktivitas melonjak, tetapi kebutuhan akan pekerja justru berkurang. Indonesia mulai memperlihatkan gejala serupa. Meski ekonomi tumbuh relatif stabil, penyerapan tenaga kerja tidak mengalami peningkatan yang sebanding. Banyak investasi baru justru masuk ke sektor-sektor yang bersifat padat modal, seperti pertambangan, smelter mineral, industri petrokimia, dan pembangkit energi. Sektor-sektor tersebut memang menghasilkan nilai tambah tinggi, tetapi hanya membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah terbatas.

Sebaliknya, sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, garmen, furnitur, dan berbagai industri manufaktur ringan justru menghadapi tekanan berat akibat persaingan global, kenaikan biaya produksi, serta perubahan dalam rantai pasok internasional. Berbagai penelitian juga menunjukkan kecenderungan melemahnya daya serap tenaga kerja di subsektor manufaktur Indonesia dalam satu dekade terakhir. Akibatnya, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi kini menghasilkan lapangan kerja yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dua dekade lalu.

Persoalan pasar kerja Indonesia hari ini bukan semata-mata tentang angka pengangguran terbuka. Bahkan, tingkat pengangguran yang terlihat membaik belum tentu mencerminkan kualitas kesempatan kerja. Masalah yang lebih serius adalah meningkatnya jumlah setengah menganggur, pekerja informal, dan pekerja dengan produktivitas rendah. Banyak lulusan perguruan tinggi akhirnya bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan kompetensi mereka. Sebagian menerima pekerjaan dengan upah jauh di bawah harapan. Tidak sedikit pula yang memilih menjadi pekerja lepas tanpa perlindungan sosial maupun kepastian pendapatan.

Secara statistik, mereka memang bekerja. Namun, secara ekonomi, produktivitas mereka masih jauh dari optimal. Fenomena inilah yang sering luput dari perhatian ketika pemerintah hanya fokus pada penurunan angka pengangguran terbuka. Data ketenagakerjaan terbaru juga menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja Indonesia masih berada di sektor informal, yang umumnya memiliki produktivitas dan perlindungan sosial lebih rendah dibandingkan dengan sektor formal. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Lebih mengkhawatirkan lagi, bonus demografi yang selama ini dipandang sebagai peluang emas justru dapat berubah menjadi beban apabila jutaan angkatan kerja baru setiap tahun tidak memperoleh pekerjaan produktif. Indonesia memperoleh tambahan jutaan penduduk usia kerja setiap tahun. Jika ekonomi gagal menyediakan kesempatan kerja memadai, bonus demografi akan berubah menjadi tekanan sosial berupa meningkatnya pengangguran muda, ketimpangan pendapatan, hingga menurunnya mobilitas sosial. Dengan kata lain, masalah Indonesia bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja berkualitas.

Setidaknya terdapat empat penyebab utama mengapa Indonesia mulai menghadapi fenomena jobless growth. Pertama, pergeseran investasi ke sektor padat modal. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi pembangunan Indonesia banyak bertumpu pada hilirisasi sumber daya alam. Kebijakan tersebut memang berhasil meningkatkan nilai ekspor dan investasi. Namun, industri hilirisasi lebih mengandalkan mesin dan teknologi dibandingkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Kontribusi terhadap PDB meningkat, tetapi efek pengganda terhadap penciptaan lapangan kerja relatif terbatas.

Kedua, deindustrialisasi prematur. Negara-negara yang berhasil menjadi negara maju melewati fase panjang industrialisasi manufaktur. Sektor manufaktur menjadi mesin utama penciptaan lapangan kerja sekaligus meningkatkan produktivitas. Indonesia justru mengalami kecenderungan penurunan kontribusi manufaktur terhadap PDB sebelum mencapai tingkat pendapatan yang tinggi. Akibatnya, transformasi struktural tidak berlangsung sepenuhnya.

Ketiga, kemajuan teknologi. Digitalisasi meningkatkan efisiensi perusahaan. Banyak proses produksi yang sebelumnya membutuhkan puluhan pekerja kini dapat dilakukan oleh beberapa operator mesin. Dalam jangka panjang, teknologi memang meningkatkan produktivitas nasional. Namun, tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi juga berpotensi mempersempit peluang kerja bagi pekerja dengan keahlian yang rendah.

Keempat, ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Masih terdapat kesenjangan antara kompetensi lulusan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Akibatnya, perusahaan kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai, sementara lulusan baru kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak. Paradoks ini menunjukkan bahwa persoalan tenaga kerja Indonesia bukan semata-mata jumlah pekerjaan, tetapi juga kualitas pendidikan, pelatihan vokasi, dan sistem pengembangan talenta nasional.

Fenomena jobless growth sesungguhnya bukan hanya persoalan pasar tenaga kerja, melainkan gejala dari transformasi ekonomi yang tidak berlangsung secara menyeluruh. Ketika pertumbuhan ekonomi semakin bergantung pada sektor-sektor yang padat modal, ekstraktif, atau berbasis komoditas, sementara sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja justru melemah, maka yang terjadi adalah pertumbuhan yang kehilangan daya ungkit sosial. Ekonomi bertambah besar, tetapi kesejahteraan masyarakat tidak meningkat secara proporsional.

Dalam konteks Indonesia, kondisi ini patut menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan ancaman yang telah lama dibahas para ekonom, yakni middle-income trap. Banyak negara mampu keluar dari status negara miskin dan naik menjadi negara berpendapatan menengah. Namun, hanya sedikit yang berhasil melangkah maju menjadi negara maju. Sebagian besar justru terjebak selama puluhan tahun pada tingkat pendapatan yang stagnan. Bank Dunia menggambarkan middle-income trap sebagai kondisi ketika suatu negara kehilangan keunggulan biaya tenaga kerja murah, tetapi pada saat yang sama belum memiliki keunggulan dalam inovasi, teknologi, maupun produktivitas yang tinggi.

Negara tersebut berada di wilayah "abu-abu", yaitu terlalu mahal untuk bersaing dengan negara berupah rendah, tetapi belum cukup produktif untuk menyaingi negara maju. Berbagai kajian menunjukkan bahwa banyak negara berkembang mengalami kesulitan untuk keluar dari jebakan ini tanpa reformasi struktural yang mendalam. Selama dua dekade terakhir, ekonomi Indonesia memang tumbuh secara relatif stabil. Bahkan ketika pandemi COVID-19 mengguncang perekonomian global, Indonesia mampu memulihkan diri dengan cukup cepat. Namun, di balik angka pertumbuhan tersebut, perubahan struktur ekonomi berlangsung lebih lambat daripada yang diharapkan.

Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, yang pernah menjadi mesin utama industrialisasi, cenderung menurun dibandingkan masa keemasannya pada dekade 1990-an. Sebaliknya, pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh sektor jasa, perdagangan, pertambangan, serta komoditas primer. Padahal, pengalaman negara-negara Asia Timur menunjukkan bahwa manufaktur berteknologi menengah dan tinggi merupakan jembatan utama menuju negara berpendapatan tinggi. Masalahnya bukan berarti sektor jasa atau pertambangan tidak penting. Persoalannya adalah ketika kedua sektor tersebut tidak mampu menciptakan efek pengganda yang cukup besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri pendukung, maupun peningkatan produktivitas nasional.

Di sinilah paradoks mulai muncul. Nilai investasi meningkat, ekspor tumbuh, dan penerimaan negara membaik, tetapi kesempatan kerja berkualitas berkembang jauh lebih lambat. Salah satu dampak paling nyata dari jobless growth adalah melemahnya pertumbuhan kelas menengah. Selama bertahun-tahun, kelas menengah menjadi motor utama konsumsi domestik di Indonesia. Ketika pendapatan meningkat, mereka membeli rumah, kendaraan, pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan, hingga berbagai produk industri. Konsumsi mereka menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah indikator menunjukkan adanya tekanan terhadap kelompok ini. Bank Dunia mencatat bahwa proporsi masyarakat yang benar-benar masuk kategori kelas menengah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan total populasi. Sementara sebagian besar lainnya masih berada dalam kelompok rentan yang mudah kembali jatuh ke kemiskinan apabila menghadapi guncangan ekonomi. Fenomena PHK, perlambatan industri padat karya, meningkatnya biaya hidup, serta terbatasnya pekerjaan formal membuat mobilitas sosial semakin sulit. Banyak lulusan perguruan tinggi memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang tidak jauh berbeda dari lulusan sekolah menengah. Bahkan, tidak sedikit yang bekerja di sektor informal atau dalam pekerjaan berbasis platform digital dengan penghasilan yang fluktuatif.

Apabila kondisi ini terus berlangsung, konsumsi rumah tangga yang selama ini menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia akan kehilangan daya dorong. Ekonomi tetap tumbuh, tetapi fondasinya menjadi rapuh karena ditopang oleh investasi dan ekspor semata, bukan oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pada akhirnya, perdebatan mengenai jobless growth selalu bermuara pada satu kata, yaitu produktivitas. Negara maju bukan sekadar negara yang memiliki PDB besar. Negara maju adalah negara yang mampu menghasilkan nilai tambah tinggi dari setiap pekerja. Perbedaan produktivitas inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi perbedaan upah, daya saing, dan tingkat kesejahteraan.

Indonesia masih menghadapi kesenjangan produktivitas yang cukup lebar antarsektor. Produktivitas di sektor pertanian, misalnya, masih jauh tertinggal dibandingkan manufaktur dan jasa modern. Di sisi lain, perpindahan tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas tinggi berlangsung lebih lambat daripada yang dibutuhkan. Kondisi ini diperburuk oleh kualitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan teknologi. Laporan internasional mengenai daya saing dan keterampilan tenaga kerja berulang kali menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan vokasi, dan penguasaan keterampilan digital masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.

Apabila produktivitas tidak meningkat secara signifikan, maka kenaikan upah juga akan sulit untuk dipertahankan. Perusahaan akan menghadapi dilema antara menaikkan upah berarti mengurangi daya saing, sementara mempertahankan upah rendah akan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inilah lingkaran yang sering menjebak negara-negara berpendapatan menengah. Indonesia sering disebut sedang menikmati bonus demografi. Hingga sekitar tahun 2035–2040, jumlah penduduk usia produktif akan jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia nonproduktif. Secara teori, kondisi ini merupakan peluang emas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Namun, bonus demografi bukanlah hadiah yang secara otomatis menghasilkan kemakmuran. Bonus demografi hanya menjadi keuntungan apabila tersedia pekerjaan produktif dalam jumlah besar. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan kemudian Vietnam mampu mengubah bonus demografi menjadi lompatan ekonomi karena mereka secara bersamaan melakukan industrialisasi, reformasi pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta memperkuat inovasi. Sebaliknya, banyak negara di Amerika Latin gagal memanfaatkan momentum tersebut. Penduduk usia produktif memang meningkat, tetapi lapangan kerja berkualitas tidak berkembang. Akibatnya, bonus demografi berubah menjadi pengangguran massal, ketimpangan, dan stagnasi ekonomi. Indonesia tidak memiliki waktu untuk mengulangi kesalahan tersebut. Jendela bonus demografi akan perlahan menutup dalam 1 hingga 2 dekade ke depan. Jika kesempatan ini terlewat, maka tantangan yang akan dihadapi justru semakin berat karena struktur penduduk akan menua, sementara produktivitas belum cukup tinggi untuk menopang pertumbuhan.