Ruang Diorama, Berita UIN Online – Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) siap mencetak lulusannya menjadi insan-insan hukum yang kompeten dalam wilayah keilmuan dan profesinya. Kompetensi tidak hanya pemahaman keislaman, wawasan tentang hukum, melainkan juga integritas seorang insan hukum.

Demikian benang merah Workshop Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam se-Indonesia bertajuk Kurikulum KKNI, SKPI, dan Kerjasama Akademik yang diadakan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Jakarta di Ruang Diorama dan Wisma Syahida Inn UIN Jakarta, Kamis (4-5/10/2017). Workshop dihadiri para dekan dan wakil dekan FSH Perguruan Tinggi Keagamaan Islam se-Indonesia.

Workshop sendiri menghadirkan sejumlah narasumber penting. Diantaranya PLT Direktur Diktis Kementerian Agama RI Dr. Imam Syafii M.Pd, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama BADILAG Dr. H.M. Fauzan SH., MH, Kepala Unit dan Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Yeni Salma Barlinti S.H. MH. Selain itu, workshop juga dihadiri Wakil Rektor Akademik UIN Jakarta Dr. Fadhilah Suralaga M.Si, Dekan FSH UIN Jakarta Asep Saepudin Jahar Ph.D, Wakil Dekan Akademik FSH UIN Jakarta Dr Euis Amalia MA.

Mewakili rektor, Fadhilah, mengingatkan akan kerangka tugas Program Studi (Prodi) dan Fakultas untuk melahirkan para lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). “Maka implementasinya sistem pendidikan yang kita terapkan pada setiap level harus mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia,” tambahnya.

Mengutip Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN disebutkan KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector. Dengan demikian, lulusan FSH harus memiliki kemampuan di aspek akademik dan kesiapan untuk masuk di wilayah profesi.

Dalam kesempatan yang sama Asep mengungkapkan bahwa mutu pembelajaran lulusan dari FSH-PTKI juga terus dilakukan perbaikan searah kebutuhan yang makin dinamis. Perbaikan bertujuan mencetak lulusan sesuai standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. “Sehingga lulusan FSH PTKI dapat bersaing dan tidak takut berkompetisi dengan para sarjana lulusan fakultas hukum umum,” ungkapnya.

Di tepi lain, Fauzan menambahkan, agar FSH bisa memperkuat kompetensi hakim lulusannya. Menurutnya, kompetensi yang harus dimiliki seorang hakim adalah kompetensi dasar seperti wawasan kebangsaan, intelejensia umum, dan intelejensia kepribadian. “Untuk kompetensi bidang hukumnya harus memiliki pengetahuan tentang kekuasaan kehakiman dan peradilan, hukum formil dan hukum materil, dan wawancara untuk menemukan tipologi dan gestur hakim yang tepat sesuai bidang-bidang hukum,” tandasnya. (Farah NH/Syarifaeni Fahdiah/ZM)

 

Share This