FEB Kirim Delegasi Ikuti Bimtek Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa
Medan, BERITA UIN Online— Dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai Perpres terbaru No.16 Tahun 2018 dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, juga menyelaraskan kinerja agar sesuai dengan Perpres tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Jakarta mengirimkan delegasi untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan dan Penguatan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Pemahaman PERPRES No.16 Tahun 2018, pada Kamis-Sabtu (18-20/10) lalu, bertempat di Hotel Grand Antares, Medan.
Delegasi yang diutus dari FEB antara lain , Drs Ikhwan MAg (Kabag Tata Usaha), MG. Hasbullah SPd MPd (Kasubbag Administrasi Umum), Nia Sumianingsih SE (Kasubbag Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan), Hamyen Mashudi SPdI, M. Rahmat Yani SH (Staf Administrasi Umum) dan Redho Afriandi ME (Staf Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan).
Acara tersebut, dibuka secara resmi oleh Gunawan, dari Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Serta menghadirkan pemateri yaitu Tanggor Hasibuan.
Pada hari pertama, tiga materi yang disampaikan, yaitu Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan barang/Jasa, serta Usaha Kecil Produk dalam Negeri dan Pengadaan Berkelanjutan, dan Pelaku dari Pengadaan Barang/Jasa.
Selanjutnya, pada hari kedua, materi yang disampaikan terkait Perencanaan Pengadaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan di hari terakhir dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia dan Pelaksanaan PBJ melalui Swakelola.
Kepada tim BERITA UIN Online, salah satu utusan FEB UIN Jakarta MG Hasbullah mengatakan, bahwa tujuan lain dari bimtek tersebut selain agar kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik tanpa menyimpang dari aturan, namun juga meningkatkan kompetensi terkait pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah mengingat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian nasional dan daerah. (lrf)