Efek Geopolitik Global, Seminar FISIP UIN Jakarta Soroti Pentingnya Kedaulatan Maritim Nasional
Auditorium Prof. Bahtiar Effendy, Berita UIN Online – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyelenggarakan kuliah umum bertajuk "Membangun Keamanan Maritim Indonesia dalam Menghadapi Ketidakpastian Global Kontemporer". Kegiatan edukatif ini bertujuan untuk mengkaji strategi pertahanan kelautan nasional di tengah dinamika persaingan geopolitik antar negara adidaya. Dilaksanakan di Auditorium Prof. Bahtiar Effendy, Selasa (22/09/2026).
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Jakarta, Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D., Dekan FISIP UIN Jakarta, Prof. Dr. Dzuriyatun Toyibah, M.Si., M.A., serta Wakil Dekan I FISIP UIN Jakarta, Dr. Iding Rasyidin, M.Si. Turut hadir pula Ketua Program Studi Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta, Robi Sugara, M.Sc., dosen pengampu sekaligus moderator Dr. Rahmi Fitriyanti, S.Sos., M.Si., jajaran dosen, serta mahasiswa aktif FISIP UIN Jakarta dari semester tiga, lima, dan tujuh. Kuliah umum ini menghadirkan narasumber utama Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio, M.M., yang saat ini menjabat sebagai Penasihat Gubernur Kepulauan Riau.
Membuka jalannya diskusi, Prof Ali menyoroti pentingnya diskursus keamanan maritim yang kembali menjadi krusial akibat fenomena persaingan kekuatan besar atau Great Power Rivalry. Menurutnya, kemunculan tata dunia baru pasca era tersebut justru tidak menghasilkan tatanan global yang lebih tertib, melainkan memicu kekhawatiran baru akibat kompetisi pengaruh dari kekuatan utama seperti Amerika Serikat, Cina, dan Rusia.
“Satu hal yang sangat pas sekali dikaji oleh Amerika sekalipun bahwa Selat Hormuz yang semula milik internasional menjadi area pertahanan. Kita Indonesia mempunyai Selat Malaka, yang saya kira juga jika terjadi kemungkinan perang besar, sangat mungkin menjadi area pertahanan kita dalam konteks pertahanan nasional,” ungkap Ali.
Menyambung pandangan strategis tersebut, Prof Dzuriyatun memberikan apresiasi atas kehadiran pakar maritim di lingkungan fakultas. Ia menilai kehadiran mantan petinggi militer tersebut akan memberikan perluasan perspektif yang sangat berharga dan nyata bagi sivitas akademika yang mendalami ilmu politik dan hubungan internasional.
“Saya ucapkan selamat datang kepada Prof. Dr. Marsetio. Kepada Laksamana TNI Purnawirawan Prof. Dr. Marsetio M.M. telah menyempatkan hadir,” sambut Dzuriyatun.
Masuk sesi pemaparan, Prof Marsetio memantik kesadaran peserta dengan menekankan bahwa mahasiswa memiliki peran sentral dalam menggerakkan roda pemerintahan di masa depan. Ia menyebutkan letak geopolitik Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra, menjadikannya sebuah negara maritim besar sekaligus poros maritim dunia.
"Dari sembilan chokepoint, empat ada di Indonesia," jelas Marsetio. Ia merinci keempat titik sempit urat nadi logistik dunia tersebut meliputi Selat Malaka, ALKI I (Selat Sunda Laut China Selatan), ALKI II (Selat Lombok Selat Makassar Laut Sulawesi), dan ALKI III (Selat Ombai Laut Banda Laut Maluku).
Selama pemaparan, Marsetio secara interaktif menunjuk beberapa mahasiswa secara acak untuk menjawab pertanyaan terkait definisi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan konsep kawasan Indo-Pasifik. Marsetio lalu menegaskan kembali di hadapan peserta bahwa posisi kelautan Indonesia tunduk pada aturan UNCLOS yang secara resmi telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.
Memasuki sesi tanya jawab, antusiasme terus memuncak dengan lontaran pertanyaan kritis dari mahasiswa mengenai strategi pengamanan ALKI pasca-krisis di Timur Tengah. Merespons hal tersebut, Marsetio memberikan contoh kerentanan akibat blokade rute suplai energi.
“Pemblokadean di Selat Hormuz mempengaruhi 22% jalur logistik minyak dunia. Akibatnya, harga bahan bakar di negara kita yang dipatok dalam APBN sebesar 70 Dolar AS per barel, saat ini sudah mencapai 106 Dolar AS, bahkan pernah menyentuh angka 130 Dolar AS per barel. Karena itu, kita harus mewaspadai dan mencegah agar jangan sampai terjadi blokade di Selat Malaka,” tegasnya.
Ia lebih lanjut menarasikan bahwa pertahanan bergantung pada kekuatan rakyat, masyarakat, dan bangsanya dalam memahami posisi strategis negaranya secara utuh. Pemikiran ini sejalan dengan Asta Cita keempat dari pemerintahan saat ini yang menegaskan bahwa Indonesia baru bisa maju apabila diisi oleh sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas.
“Saya mendorong para mahasiswa agar tidak malu bertanya, mau terus belajar, dan berkreasi. Kalau mau maju jadi pintar, maka segera pahami tentang penggunaan AI (Artificial Intelligence). Mau menciptakan apa pun dengan AI semua bisa. Makanya tergantung pada mahasiswa, kita tidak boleh kalah bersaing dengan pemuda-pemudi lainnya,” pesan Marsetio.
Pada kesempatan istimewa tersebut, sebagai bentuk dukungan literasi maritim, Marsetio turut menyerahkan secara langsung buku-buku referensi krusial karyanya kepada para mahasiswa yang aktif dan pihak FISIP UIN Jakarta, yang berjudul "Sea Power Indonesia di Era Indo-Pasifik" dan "Kesadaran Baru Maritim".
Melalui kuliah umum ini, kita bisa melihat bahwa penjagaan keamanan di jalur-jalur strategis seperti ALKI dan Selat Malaka merupakan urgensi penuh guna memitigasi dampak buruk konflik global seperti yang tengah mendera di Selat Hormuz. Lebih dari sekadar kesiapan militer, gerbang pertahanan terkuat justru bertumpu pada kesadaran maritim, dan keberanian berpendapat, serta penguasaan teknologi oleh generasi muda terutama mahasiswa Hubungan Internasional UIN Jakarta untuk mampu menavigasi turbulensi global menuju era kejayaan Indonesia Emas 2045.