Economic Struggle in Pandemic Covid -19

Oleh: Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag

Covid 19 telah menyebar sangat cepat dan dahsyat, mulai dari Cina daratan sampai ke belahan Eropa, Amerika dan ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. WHO mengumumkan Covid 19 sebagai pandemik karena telah menelan ribuan nyawa dan penyebarannya sudah mendunia ke lbih dari 190 negara. Data Indonesia per 7 April 2020 menunjukkan lebih dari 2700 orang yang terdampak virus Covid 19, ada yang berhasil sembuh namun juga banyak yang tidak dapat diselamatkan. Negara dibuat panik mencegah virus yang mematikan ini melalui berbagai kebijakan preventif yang merepotkan dan membuat penduduk resah. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini adalah social distancing atau physical distancing, working from home, lockdown parsial dan terakhir Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun mulai diberlakukan. Dengan kebijakan ini semua orang diminta melakukan aktifitasnya dari rumah, belajar, bekerja dan beribadah dari rumah.

Merepon hal ini ada kebijakan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang diturunkan dalam kebijakan pimpinan kampus dan sekolah untuk semua pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh hingga situasi dan kondisi aman besar kemungkina hingga akhir semester. Kami kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta per tanggal 18 Maret hingga saat ini pun telah menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh untuk perkuliahan, ujian maupun penugasan. Untuk itu di tengah pembelajaran rutin yang telah terjadwal kami tetap perlu memfasilitasi untuk suasana akademik dan kegiatan ilmiah tetap berjalan baik. Untuk itu, Ketua Program Studi Program Doktor Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Euis Amalia M.Ag, berinisiatif untuk menyelenggarakan diskusi ilmiah dengan tema Economic Struggle in Pandemic Covid 19. Rencanya diskusi ilmiah publik ini akan di selenggarakan beberapa kali dengan tema dan nara sumber yang berbeda. Harapannya dengan diskusi ilmiah ini bisa terjadi sharing pengalaman dan pengetahuan antar para peserta. Seminar pada hari ini ternyata sangat menarik terbukti diikuti oleh 100 orang dari berbagai kalangan dari akademisi maupun praktisi. Dengan forum akademik seperti diharapkan akan terjadi link and match antara akademisi dengan praktis dalam konteks merespon berbagai isu ekonomi untuk kemudian dapat dirumuskan solusi dan strategi bersama melalui sharing pemikiran antar peserta. Di luar forum tentunya dapat dilanjutkan dengan kerjasama antara peserta dalam memperkuat program-program institusinya melalui jaringan kerjasama dan sinergi.

Diskusi hari ini telah membahas sisi ketahanan ekonomi Indonesia dalam mengahdapi wabah covid 19 ini. Nara sumber dalam hal ini Hendry Tanjung PhD, telah membahas bahwa dampak ekonomi yang dirasakan sangat besar dan telah membuat panik masyarakat maupun pemerintah. Bagaimana tidak di satu sisi kebijakan sosial atau physical distancing dan saat ini PSBB ini sangat penting karena untuk penyelamatan dan memutus mata rantai virus yang sangat mematikan ini tetapi di sisi lain dampak yang timbul memerlukan penangan dan solusi yang tidak mudah. Kondisi saat ini, kegiatan usaha di berbagai sektor menjadi sangat terbatas, tidak sedikit yang sudah mengurangi produksinya dan bahkan juga ada yang tidak berproduksi. Di lini pemerintahan dan layanan publik pun sebagian besar bekerja dari rumah dan perlu dibuat surat tugas khusus jika terpaksa harus ke kantor dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan di sektor bisnis tidak sedikit saat ini karyawan yang dirumahkan karena produksi tidak optimal atau kebutuhan tenaga kerja menjadi berkurang karena sebagian dilakukan secara daring dengan media yang berbasis teknoogi informasi yang cukup dikerjakan dengan sedikit orang.

Analisis diskusi menyoroti bahwa dalam skala makro dampak Covid-19 ini membuat penerimaan negara diproyeksi bakal mengalami kontraksi akibat kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan drastis karena berbagai sektor menjadi terhenti. Skenario moderat dimana ekonomi masih tumbuh 4%, skenario pesimis dimana ekonomi hanya tumbuh 2.5% bahkan bisa sampai nol persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi sebelumnya adalah berkisar 5-6%. Pertumbuhan 1 persen sama artinya dengan penciptaan lapangan kerja sebanyak kurang lebih 300 ribu orang. Bayangkan dengan kondisi saat ini yang turun hampir 3 persen itu artinya akan terjadi pengangguran sekitar 900 ribu orang hanya dalam waktu belum genap 1 bulan ini. Jika hal ini dikaitkan dengan pernyataan Menteri Keuangan di berbagai media bahwa perekonomian diperkirakan hanya tumbuh 2.3% hingga akhir tahun bahkan mungkin bisa kurang dari itu, penerimaan negara hanya mencapai Rp. 1.760,9 triliun atau 78,9 persen dari target APBN 2020 yang sebesar Rp 2.233,2 triliun. Itu artinya investasi bakal menurun drastis sementara penciptaan lapangan kerja ini diharapkan muncul dari adanya investasi. Investasi tersebut bersumber dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, Penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA). Resesi akan terjadi jika pertumbuhan negative selama 2 triwulan berturut turut. Puncak keparahan ekonomi disebut dengan Depresi. Penyembuhan dari depresi ini (recovery) akan memerlukan waktu panjang. Tentunya kita semua masih ingat krisis moneter 1998 yang memerlukan waktu recovery lebih dari 5 tahun. Pada waktu itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai titik terendah di angka minus 13 persen. Kita tentu sama sekali tidak mengharapkan jika kondisi saat ini aakan berdampak pada resesi ekonomi yang serius seperti beberapa waktu lalu itu terjadi.

Solusi pemerintah saat ini untuk mengatasi permasalahan ekonomi adalah: kebijakan refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid 19. Melalui Perpres Nomor 54 tahun 2020 yang mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID 19) dan atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Realokasi anggaran pemerintah ini terutama untuk pengadaan alat dan fasilitas untuk tes kesehatan Covid 19 masal secara gratis, penambahan alat perlindungan diri bagi tenaga kesehatan, penambahan fasilitas rumah sakit, pengobatan pasien virus corona gratis dan upaya-upya menangkal penyebaran virus corona, pemerintah memperioritaskan pada penguatan daya beli masyarakat, pemberian insentif bagi tenaga medis, UKM dan kelompok masyarakat yang rentan terdampak, pemerintah secara jor-joran menggelontorkan insentif kepada dunia usaha serta bantuan sosial untuk meredam dampak virus corona. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat dan semoga realokasi anggaran tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dengan konsisten dan tepat sasaran. Peserta seminar berharap pemerintah tidak memangkas anggaran yang fundamental seperti Pendidikan dan adanya alokasi subsidi pada kebutuhan pokok masyarakat kelompok bawah atau yang benar-benar terdampak misalnya kebutuhan pangan dan listrik.

Diskusi ini memberikan analisis solutif dari sudut pandang ekonomi Islam yaitu diperlukan adanya realokasi anggaran yang berdasarkan maqashid syariah di mana kebutuhan dharuriyat atau basic needs ini benar-benar dapat dipenuhi dengan baik oleh pemerintah. Dalam pengertian ini yang dibutuhkan dari pemerintah tidak semuanya berupa bantuan tunai langsung yang bersifat charity tetapi yang diperlukan juga adalah fasilitasi berupa stimulan, insentif, maupun subsidi yang tetap dapat membuat rakyat bisa bekerja dan memiliki aktifitas produktif kembali. Ekonomi Islam juga memberikan arahan untuk insvestasi yang dilakukan tidak saja berorientasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan hanya di sektor moneter tetapi ekonomi Islam lebih mengarahkan untuk adanya pertumbuhan sektor ril yang melibatkan banyak orang untuk bekerja. Pemerintah diharapkan juga dapat mengoptimalkan sektor-sektor strategis nasional seperti pertanian dan pangan untuk menggerakkan sektor rill dan membangun ketahanan pangan nasional. Investasi ini perlu dilakukan berdasarkan instrumen syariah dan menghindari adanya bunga, dapat dikembangkan skema-skema akad berbasis syariah seperti murabahah, syirkah dan lain-lain untuk menggantikan transaksi berbasis bunga, selain itu investasi tentunya harus memenuhi aspek kehalalan pada produnya. Instrumen yang spesifik dari ekonomi syariah juga adalah perlu dikembangkannya zakat dan wakaf produktif untuk dialokasikan pada penguatan masyarakat dan produktifitas. Selain itu shadaqah, hibah, dan infaq juga merupakan hal yang penting dikuatkan untuk kondisi saat ini. Pada akhirnya, zakat, infak dan sedekah dan wakaf (ZISWAF) akan meningkatkan konsumsi (C ) untuk jangka pendek dan investasi (I) untuk jangka panjang. Dua komponen ini merupakan komponen dalam GDP. Pemerintah tentu punya keterbatasan anggaran, untuk itu upaya bahu membahu, menumbuhkan solidaritas, kepekaan sosial dan kesadaran bersama dari masyarakat sangat diperlukan sehingga bisa membantu mereka yang saat ini terdampak Covid 19 dan juga upaya menghentikan penyebaran virus ini secara cepat sehingga kondisi ekonomi tidak semakin memburuk. Demikian diskusi ini semoga dapat memberikan manfaat dan hikmah bagi kita semua. Kami juga mengundang anda semua untuk bisa berpartispasi dan bekerjasama dalam berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya ekonomi syariah di Indonesia sehingga tumbuh lebih cepat. Kami juga mengundang untuk anda yang ingin melanjutkan studi ke jenjang S2 dan S3 bidang ekonomi dan keuangan syariah silahkan mendaftar secara daring melalui website www.uinjkt.ac.id. (sam/zm)

Penulis adalah: Guru Besar Ekonomi Islam dan Ketua Program Studi Doktor (S3) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta