Dampak Elektoral Debat Capres

DEBAT perdana dari rangkaian lima kali debat calon presiden dan calon wakil presiden di gelar hari ini.

Ada harapan yang berbaur dengan keraguan di tengah persiapan debat terbuka calon pemimpin Indonesia lima tahun ke depan. Harapan terhubung dengan momentum untuk menggeser narasi kegaduhan politik yang bersifat kulit permukaan dan acap kali diwarnai dengan hoaks, fakenews, rumor, gosip, kampanye hitam, perang diksi yang verbal agresif di awal-awal masa kampanye ke panggung dialektika program dan gagasan.

Keraguan muncul, jika teringat pada debat-debat paslon sejak pemilu presiden langsung pertama kali di 2004, yang lebih banyak bersifat seremonial dan formalistis.

Debat capres dan cawapres harus turut membuat kualitas penyelenggaraan pemilu kita naik kelas. Pilpres ialah agenda sirkulasi elite lima tahunan yang wajib dirawat dengan berkualitas. Vilfredo Pareto dalam karyanya, The Circulation of the Elite, (dalam William D Perdue, 1986) memberi catatan penting bahwa sirkulasi elite itu selalu bersifat resiprokal dan mutual interdependence, atau punya ketergantungan bersama.

Jika prosesnya baik, berkualitas, berintegritas, potensi untuk melahirkan pemimpin transformatif yang berkualitas dan bisa menggerakkan perubahan secara bersama-sama pun memiliki peluang lebih besar.

Tetapi jika prosesnya salah serta menafikan kualitas dan integritas, akan melahirkan residu kepemimpinan elite yang tidak memperkuat daya tahan demokrasi.

Hal itu pula yang sering diingatkan ilmuwan politik Larry Diamond dalam karyanya, Developing Democracy: Toward Consolidation (1999), bahwa dalam proses konsolidasi demokrasi, kita perlu merawat stabilitas dan persistensi atau daya tahan demokrasi.

Kampanye yang mengumbar ketakutan, pesimisme, deligitimasi penyelenggara pemilu, dan membiarkan hoaks berkembang bak cendawan di musim hujan ialah contoh berkompetisi dengan tidak menjunjung tinggi asas pemilu berkualitas.

Debat punya makna strategis sebagai bentuk komunikasi persuasif kepada calon pemilih yang akan menentukan pilihan mereka di TPS.

Persuasi bedanya dengan jenis komunikasi lainnya terletak pada argumentasi mengapa seseorang harus mengikuti ajakan komunikator.

Akan ada tiga pembeda utama penampilan paslon di debat perdana.

Pertama, cara paslon mengadaptasi manajemen forum saat debat berlangsung.

Hal itu terkait dengan pemanfaatan waktu dan panggung yang ditetapkan KPU bersama stasiun televisi yang menyelenggarakan siaran. Manajemen forum yang efektif akan menyumbang kesan meyakinkan.

Kedua, artikulasi penyampaian pesan yang berisi gagasan, pemikiran, visi, misi, dan prioritas program sesuai dengan tema perdebatan.

Bagi baik pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin maupun Prabowo-Sandi, pasti banyak hal yang ingin disampaikan dan dielaborasi di panggung debat.

Hanya saja, belum tentu penyampaiannya tepat.

Jika tak diantisipasi dan tak disiapkan dengan baik, bisa saja memantik kontroversi.

Ketiga, terhubung dengan basis data dan fakta yang dijadikan rujukan dalam berargumentasi.

Banyak peristiwa debat kandidat yang menampilkan data yang tidak aktual, keliru, dan distortif. Hal itu sangat merugikan paslon yang membawakannya.

Oleh karenanya, riset data, komparasi, pendalaman ahli, serta pengecekan kualitas dan aktualitas data menjadi keharusan.

Insentif electoral

Apakah debat bisa memberi insentif elektoral? Jika dipersiapkan, dikelola, dan dilakukan manajemen kesan dengan baik dan optimal, sesungguhnya debat capres dan cawapres yang digelar lima kali bisa memberi sumbangan suara.

Masih ada ceruk pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voter).

Menurut survei Indikator Politik Indonesia yang dipublikasikan  Selasa (8/1), jumlah undecided voter masih 9,2%.

Tetapi jika dikombinasikan dengan swing voters atau pemilih yang sudah memiliki pilihan, tetapi masih bimbang dan sangat mungkin mengubah pilihannya, angkanya masih di kisaran 25%.

Artinya, meskipun Jokowi-Ma'ruf Amin sementara unggul dari Prabowo-Sandi dengan selisih jauh, belum berarti aman dari kekalahan.

Kelompok yang belum menentukan pilihan dan yang masih bimbang ini masih mungkin dipersuasi melalui ragam cara. Salah satunya melalui debat capres.

Debat memang sulit mengubah sikap dan pilihan politik mereka yang sudah menjadi pemilih kuat (strong voter) kedua paslon.

Apalagi polarisasi di sebagian orang yang menjadi pendukung Jokowi dan Prabowo sudah terbentuk sejak Pemilu 2014.

Tanding ulang keduanya memberi proses peneguhan polarisasi yang ada di masyarakat.

Panggung debat bukan semata-mata antarpaslon, melainkan bisa direproduksi dan didistribusikan melalui kanal-kanal komunikasi warga.

Media sosial, aplikasi perbincangan seperti Whatsapp, dan manajemen isu di media massa akan menjadi pilihan strategi meresonansikan pesan persuasif ke basis pemilih.

Debat berkualitas bukan terletak pada pilihan gaya yang menggebu-gebu, diksi yang menohok, emosi yang meledak-ledak, dan agitatif.

Debat berkualitas adalah saat paslon membangun narasi yang jelas benang merahnya, relevansi ucapan dengan data pendukungnya, serta kemampuan mengadaptasi dialektika dengan jiwa besarnya sebagai calon pemimpin bangsa.

Selamat berdebat yang berkualitas!

Gun Gun Heryanto

Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

Artikel ini telah dimuat pada kolom OPINI harian Media Indonesia edisi, Kamis 17 Jan 2019. (lrf)