Oleh: Syamsul Yakin
Dosen Magister KPI FIDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Penulis Buku “Dimensi-Dimensi Kitab Kuning”

Seraca sosio-antropologis, dakwah memiliki hubungan dengan politik. Indikasinya, kegiatan dakwah melibatkan manusia dan pranata-pranata sosial dan keagamaan yang dikuasai manusia. Secara kolosal dakwah melibatkan yang berdakwah (da’i) maupun yang didakwahi (mad’u). Artinya, subjek dan objek dakwah adalah manusia. Jadi, secara praksis, dakwah merupakan kerja besar manusia yang bersinggungan dengan teritorial, sumber daya, dan kekuasaan.

Secara historis, seperti halnya politik, usia dakwah sudah sangat tua, yakni sejak adanya tugas dan fungsi yang harus diemban oleh manusia di muka bumi. Spektrum dakwah juga bersegi banyak. Ada yang memandang bahwa dakwah merupakan keharusan rasional, keharusan sosial dan kultural. Sedangkan tidak sedikit yang memandang bahwa dakwah adalah keharusan teologis, yakni kewajiban agama yang terkait pahala dan dosa.

Minimal ada tiga paradigma terkait hubungan dakwah dan politik, yakni paradigma simbiotik, integralistik, dan instrumentalistik. Paradigma simbiotik memandang bahwa dakwah dan politik saling memerlukan secara timbal balik. Dalam hal ini, dakwah memerlukan politik, karena dengan politik, dakwah dapat berkembang. Inilah yang disebut dengan ”berdakwah dengan politik”. Unsur utama frasa ini adalah ”berdakwah”.

Menurut F Adi Kusumo (2104:1), dakwah sudah barang tentu dilakukan dalam bingkai idealisme, yakni menyebarkan kebaikan ajaran agama. Jika dakwah dilakukan melalui politik, maka orientasinya adalah berbagai keuntungan dan kebaikan untuk masyarakat dan mendapat ridha Tuhan. Jika seseorang berdakwah melalui politik lalu memperoleh jabatan dan kekuasaan tertentu, maka hal ini adalah amanah dan semata-mata untuk memperluas kawasan dakwah. Jabatan dan kekuasaan dipahami sebagai pemberian Tuhan dan bukan hasil dari sebuah kontrak politik dan berbagai bentuk kesepakatan lainnya. Sedangkan frasa kedua, yakni ”berpolitik melalui dakwah”, aspek politik lebih diutamakan dibanding dengan aspek dakwah.

Sebaliknya, politik memerlukan dakwah, karena dengan dakwah, politik dapat jadi digdaya dalam bingkai etika dan moral. Inilah yang dikatakan ”berpolitik melalui dakwah”.

Bagi F Adi Kusumo, ”berpolitik melalui dakwah” kerap kali menggunakan berbagai atribut dakwah dalam melakukan lobi-lobi politik. Di sini kekusaan politik menjadi tujuan utama berdakwah. Akibatnya, kebijakan dan arah perjuangannya dapat tiba-tiba berubah sesuai dengan dinamika politik yang ada agar cita-cita politik yang bersangkutan dapat berada di lingkaran kekuasaan, mendapat simpati masyarakat, termasuk hal lain yang mengokohkan kepentingan politiknya dengan kendaraan dakwah. Biasanya alasan klasik yang diberikan dan seringkali diumbar dan diobral secara murah adalah dengan masuk ke dalam pusat kekuasaan politik kenegaraan baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka ekspansi dakwah kian luas dan mudah dilakukan.

Padahal frasa, “berpolitik melalui dakwah” inilah yang sebenarnya disebut dengan ”politisasi dakwah”.

Lalu paradigma integralistik memandang adanya integrasi antara dakwah dan politik. Wilayah dakwah meliputi juga politik. Oleh karena itu, menurut paradigma ini, politik merupakan lembaga dakwah. Selanjutnya, paradigma instrumentalistik adalah paradigma yang memposisikan politik sebagai instrumen atau alat bagi pengembangan dakwah.(sam/mf)

Share This