Bangsa yang Tergerus Kekuasaan
SEJARAH bangsa-bangsa menyimpan pelajaran penting bahwa kehancuran suatu bangsa kerap berawal dari krisis kepemimpinan: kekuasaan kehilangan tanggung jawab, jabatan menjadi sarana kepentingan pribadi, dan korupsi tumbuh sebagai praktik yang dilindungi sistem. Kejatuhan sejumlah kekuatan besar dalam sejarah memperlihatkan pola tersebut.
VOC, misalnya, mengalami kemunduran akibat korupsi, pembengkakan utang, dan lemahnya pengawasan internal. Kekaisaran Romawi menghadapi persoalan patronase dan penyalahgunaan kekuasaan yang menggerogoti tata kelola pemerintahan. Dalam konteks kontemporer, Venezuela memperlihatkan bagaimana korupsi, ketergantungan pada sumber daya alam, dan pelemahan institusi dapat berjalan beriringan hingga memicu krisis berkepanjangan.
Pengalaman sejarah itu memberi peringatan bahwa korupsi memiliki daya rusak yang melampaui nilai uang yang dicuri. Korupsi merusak kepercayaan, melemahkan institusi, memperlebar ketimpangan, dan menggerus legitimasi negara. Ketika praktik tersebut berlangsung sistematis, korupsi berubah menjadi persoalan struktural yang mengancam keberlanjutan bangsa.
Dalam taklimatnya di hadapan ratusan guru besar, pakar, dan peserta pendidikan calon pemimpin masa depan Indonesia, Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya integritas kepemimpinan dalam mengelola negara (3 November 2026).
Pesan tersebut menegaskan, korupsi dan kebocoran kekayaan negara berakar pada persoalan kepemimpinan. Ketika pemegang kekuasaan kehilangan integritas dan tanggung jawab, kewenangan mudah diselewengkan, kekayaan publik terkuras, dan kapasitas negara untuk memenuhi kepentingan rakyat semakin melemah.
Peringatan itu relevan bagi Indonesia yang sedang menata arah pembangunan jangka panjang. Ambisi menjadi negara maju pada 2045 membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga kekayaan publik, memastikan hukum bekerja, dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi kebijakan.
Persoalannya, krisis integritas tidak selesai dengan seruan moral. Keteladanan harus hadir dalam perilaku pemimpin sekaligus menjelma menjadi sistem yang membatasi penyalahgunaan kekuasaan.
Krisis Kepemimpinan
Indikator integritas Indonesia menunjuk pekerjaan rumah yang serius. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index 2025 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dan peringkat 109 dari 182 negara. Skor tersebut turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks yang diterbitkan Transparency International ini mengukur persepsi korupsi sektor publik berdasarkan penilaian pakar dan pelaku usaha, sehingga perlu dibaca sebagai gambaran persepsi tata kelola, bukan hitungan langsung jumlah tindak pidana korupsi.
Gambaran lain datang dari Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025. Indeks integritas nasional tercatat 72,32 dan masih berada dalam kategori rentan. KPK juga mencatat, praktik suap dan pungutan liar masih ditemukan serta pengadaan barang dan jasa tetap menjadi salah satu titik rawan.
Dua indikator ini memperlihatkan, tantangan integritas berlangsung pada tingkat persepsi publik sekaligus dalam praktik tata kelola instansi. Masalahnya bukan semata-mata perilaku individu yang menyimpang. Korupsi dapat berkembang menjadi jejaring kepentingan ketika kewenangan publik dipertukarkan dengan keuntungan ekonomi dan politik.
Perizinan, pengadaan, konsesi sumber daya alam, serta pengelolaan badan usaha milik negara merupakan ruang yang rentan apabila keputusan terkonsentrasi, transparansi terbatas, dan pengawasan tidak efektif.
Robert Klitgaard dalam Controlling Corruption (1988) menjelaskan, korupsi tumbuh ketika monopoli kekuasaan dan keleluasaan mengambil keputusan tidak diimbangi akuntabilitas. Kerangka ini membantu membaca mengapa sektor yang menguasai sumber daya besar dan keputusan strategis kerap menjadi ruang rawan penyimpangan.
Semakin besar kewenangan yang tidak terkontrol, maka kian terbuka peluang bagi lahirnya rente.
Dalam konteks Indonesia, gejala tersebut dapat dilihat melalui enam pola yang saling berhubungan: personalisasi negara, pemanfaatan BUMN dan sumber daya alam untuk kepentingan kelompok, pelemahan lembaga pengawas, nepotisme, impunitas, dan krisis legitimasi.
Pola-pola itu tidak serta-merta berarti Indonesia sedang menuju keruntuhan. Namun, akumulasinya dapat melemahkan daya tahan negara dan mengikis kepercayaan warga terhadap institusi.
Krisis kepemimpinan menjadi persoalan mendasar ketika penyalahgunaan kekuasaan tidak lagi menimbulkan rasa malu, bahkan memperoleh pembenaran melalui loyalitas kelompok dan kepentingan politik. Dalam situasi demikian, korupsi di tingkat bawah mudah menjadi cermin dari perilaku di tingkat atas.
Pesan integritas kehilangan daya ketika tidak disertai kesediaan pemimpin untuk tunduk pada standar yang sama dengan warga yang dipimpinnya.
Agenda Pembenahan
Pemberantasan korupsi perlu bergerak dari pendekatan yang semata-mata menghukum pelaku menuju pembenahan sumber masalah. Ada tiga agenda yang perlu menjadi prioritas.
Pertama, melembagakan keteladanan. Integritas pemimpin harus dapat diuji melalui mekanisme yang terbuka dan terukur. Pelaporan harta kekayaan pejabat publik perlu diverifikasi secara substantif, disertai pemeriksaan kewajaran gaya hidup dan pengungkapan konflik kepentingan.
Keputusan strategis yang menyangkut penggunaan kekayaan negara harus memiliki jejak pertanggungjawaban yang dapat diperiksa. Dengan cara ini, keteladanan tidak berhenti sebagai kualitas personal, tetapi menjadi standar jabatan publik.
Kedua, memutus ekonomi rente. Pemberantasan korupsi harus menyasar titik pertemuan antara kekuasaan dan keuntungan ekonomi. Transparansi pengadaan, perizinan, konsesi pertambangan, pengelolaan energi, dan transaksi BUMN perlu diperkuat.
Informasi mengenai pemilik manfaat perusahaan, penerima konsesi, nilai kontrak, serta proses pengambilan keputusan harus dapat diakses dan diawasi.
Pengelolaan aset negara, termasuk melalui Danantara, juga memerlukan standar keterbukaan, audit independen, dan pertanggungjawaban publik yang tegas. Tujuannya ialah mempersempit ruang transaksi tersembunyi yang mengubah sumber daya publik menjadi rente privat.
Ketiga, membangun penegakan hukum yang mampu menjangkau lingkar kekuasaan. Independensi lembaga pengawas dan penegak hukum harus dijamin agar proses hukum tidak bergantung pada kedekatan politik maupun ekonomi.
Perlindungan terhadap pelapor dan saksi perlu diperkuat. Pemulihan aset hasil korupsi harus menjadi prioritas, disertai pertanggungjawaban korporasi ketika tindak pidana dilakukan melalui badan usaha.
Ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi, dengan demikian, bukan hanya jumlah perkara yang diproses, tetapi terletak pada kemampuan hukum menjangkau aktor utama, memulihkan kekayaan publik, dan mencegah pengulangan.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya, perangkat hukum, ataupun pengalaman reformasi. Tantangan sesungguhnya terletak pada keberanian mengubah komitmen menjadi tata kelola yang konsisten.
Kekayaan alam dan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi modal pembangunan, tetapi integritas menentukan siapa yang menikmati hasilnya.
Cita-cita Indonesia 2045 membutuhkan pemimpin yang bersedia membatasi kekuasaannya sendiri. Jabatan adalah amanah, kekayaan negara merupakan milik publik, dan setiap keputusan pemerintahan mengandung pertanggungjawaban sejarah.
Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah menghadapi penyimpangan, tapi bangsa yang memiliki keberanian moral dan kelembagaan untuk mengoreksinya.
Ketika kekuasaan kembali memiliki rasa malu, keteladanan menjadi budaya, dan hukum berlaku tanpa pandang bulu, maka Indonesia memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk melangkah menuju masa depan.
(Artikel ini telah dipublikasikan di kompas.com pada Senin, 9 November 2026)