Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mengalami penguatan konservatisme keagamaan. Hal itu ditandai dengan munculnya realitas intoleransi simbolik di sejumlah tempat yang makin memprihatinkan.

Hanya selang beberapa hari setelah peristiwa pemotongan salib nisan umat Kristiani di Paroki Pringgolayan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, di kota Magelang terjadi lagi perusakan 21 nisan umat Kristiani dan Muslim di tiga tempat pemakaman umum.

Direkrut Riset Setara Institute Halili, Kamis (3/1/2019), di Jakarta, meyatakan, dari sisi pola, kasus di Yogyakarta dan Magelang itu berbeda karena di Yogyakarta lebih terbuka dan di Magelang tertutup.

“Realitas intoleransi secara simbolik ini memprihatinkan. Kalau terhadap simbol- simbol yang berbeda saja orang merasa terganggu, berarti di sana berdiam kecemasan beragama yang sangat tinggi,” katanya.

Tingginya resistensi terhadap simbol-simbol liyan, menurut Halili, terjadi karena dua hal, yaitu lemahnya penegakan hukum dan posisi pemerintah, khususnya di tingkat lokal yang kurang berpihak kepada korban intoleransi, terutama kaum minoritas.

Impunitas semper ad deteriora invitat, sebuah pembiaran atas peristiwa pasti mengundang kejahatan lain yang lebih besar. Banyak kasus pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diabaikan dan tak ditindak. Pemerintah lebih berpihak kepada mayoritas, sehingga tak ada pemulihan hak-hak minoritas. Ini akan memicu peristiwa lain dan kejahatan lebiih serius lagi,” ujarnya.

Antisipasi Penjalaran

Intoleransi simbolik di sisi lain juga menggambarkan penguatan pola-pola provokasi ditingkatkan warga yang berpotensi memicu terjadinya intoleransi dalam skala yang luas.

“Jika hal ini diantisipasi akan terjadi penjalaran intoleransi. Karena itu, aparat keamanan harus mengungkap seterang-terangnya kasus ini. Apalagi ini tahun politik, semua hal bisa dipolitisasi,” kata Halili.

Selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan pula pendekatan kultural dengan mengoptimalkan peran tokoh agama serta memastikan pengajaran keagamaan lebih menekankan nilai-nilai etika kolektif yang memungkinkan masyarakat hidup damai di tengah aneka perbedaan.

Hal serupa ditekankan Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi azra. Dia meminta pemerintah dan aparat keamanan tak melakukan pembiaran, dan tokoh-tokoh agama tidak berpangku tangan.

“Sering pemerintah dan aparat keamanan menyerah kepada tekanan kelompok tertentu. Tak ada pilihan lain, pemerintah harus tegas dan konsisten menegakkan hukum serta konstitusi tanpa pandang bulu,” ujarnya. (mf)

Sumber: Koran Kompas, 4 Januari 2019

Share This