Andai Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi
Oleh: Adi Prayitno
Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia
Publik sedang digelayuti rasa ingin tahu (curiosity) soal kemana arah politik Prabowo pasca berjumpa Jokowi di Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus, Sabtu pagi lalu. Teka-teki terus bergelinding liar seiring gosip politik yang berhembus kencang tak menentu. Apalagi dalam banyak kesempatan pernyataan politik Prabowo bersayap. Satu sisi siap menjadi oposisi yang memberikan checks and balances dari luar namun pada saat bersamaan siap pula membantu pemerintah jika dibutuhkan.
Tafsir soal ‘siap membantu pemerintah’ menjadi objek diskursus politik yang paling banyak dibicarakan publik belakangan ini. Tafsir normatifnya Prabowo siap membantu merealisasikan semua janji politik Jokowi tanpa pamrih. Tak ada power sharing bukan pula konsesi politik lainnya. Kesan sederhana yang bisa diringkus Prabowo tulus ikhlas apa adanya memobilisir semua sumber daya politiknya turut serta membangun Indonesia adil makmur.
Tapi politik tak melulu menyangkut hal normatif yang tampak di permukaan. Ada aspek taktis pragmatis yang alamiah inhern melekat pada urusan kontestasi elektoral. Yakni, mengakumulasi kekuasaan politik dengan cara apapun. Ilmuan politik Harold Laswell secara ekspilit selalu mengingatkan bahwa politik hanya soal bagaimana mendapatkan kekuasaan, kapan, di mana, dan dengan cara apa. Ya, politik sesimpel itu saja soal perebutan kekuasaan semata. Tak lebih.
Wajar jika publik terus berspekulasi tentang kemungkinan Prabowo merapat ke Jokowi. Indikatornya terang benderang. Minimal yang bisa diukur ialah tiadanya pernyataan tegas apakah mantab beroposisi atau koalisi. Beda dengan 2014 silam sesaat setelah dinyatakan kalah pilpres Prabowo langsung mengambil alih komando oposisi membentengi semua parpol pengusung agar tak ‘masuk angin’. Upaya itu terbukti efektif memberikan perlawanan dari luar. Awal tahun berkuasa Jokowi sibuk berjibaku meladeni manuver politisi Senayan yang mayoritas dikendalikan Prabowo.
Beda dengan pilpres 2019 kali ini. Sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan kecurangan pemilu Prabowo langsung membubarkan koalisi. Satu sinyalemen yang bisa ditangkap bahwa Prabowo terlihat enggan memegang kendali oposisi kembali. Dari sinilah kemudian spekulasi tentang kemungkinan Prabowo berkongsi dengan Jokowi kian tebal. Apalagi setelah pertemuan di MRT narasi politik elit Gerindra mulai lunak tak ganas seperti biasanya.
Empat Kemungkinan
Setidaknya ada empat kemungkinan yang bisa terjadi andai Prabowo mantap berkoalisi dengan Jokowi. Pertama, akan muncul banyak kesimpulan bahwa pilpres sebatas sandiwara politik, main-main, dan tak serius. Pembelahan yang salah satunya disimbolisasi pada sosok Prabowo hanya pemanis pemilu saja. Konfrontasi yang terjadi sepanjang masa kampanye tak lebih sekedar konsumsi politik elektoral. Rakyat hanya dijadikan ‘kayu bakar politik’ elit untuk kepentingan politik pragmatis jangka pendek. Implikasi buruknya ialah apatisme publik untuk ikut pemilu kembali.
Kedua, Prabowo akan ditinggalkan salah satu, mungkin juga banyak, varian pendukung politik yang selama ini menghibahkan hidup matinya untuk memenangkan Prabowo. Salah satunya alumni 212, Persatuan Alumni (PA) 212, dan ijtima ulama. Varian loyalis militan yang menjadi mesin utama politik selama pilpres berlangsung. Kekecewaan itu mulai telihat sejak Prabowo mesra bertemu Jokowi di Lebak Bulus. Penegasan kekecewaan terbaca jelas dengan nada pedih. Misalnya mereka tak lagi bersama Prabowo, good bye Gerindra, dan seterusnya. Satu ekspresi psikologi politik yang meronta karena istiqomah menolak bergabung dengan Jokowi.
Ketiga, Prabowo akan dituding mengkhianati 68,6 juta suara pendukungnya yang cenderung ingin berada di luar kekuasaan. Suasana batin loyalis Prabowo akan terus menyala dengan semangat ganti presiden. Fenomena semacam ini tak bisa dianggap sepele karena dalam logika demokrasi elektoral publik yang menjadi hakim pemilu bukan lagi elit bukan pula yang lainnya. Prabowo harus hati-hati menyikapi resistensi yang justeru muncul dari dalam pemilihnya.
Keempat, terbayang akan terjadi gejolak politik internal koalisi Jokowi. Sebab, bukan perkara mudah menyatukan suasana hati dan chemistry berbeda dalam satu kolam koalisi bersama. Secara alamiah sangat potensial terjadi tabrakan visi misi, program, bahkan kepentingan. Suka tak suka Prabowo merupakan simbol oposisi yang narasi politiknya sejak awal bertabrakan dengan Jokowi. Terutama soal kebijakan impor, asing aseng, kemandirian bangsa, ketahanan pangan, dan kebocoran anggaran.
Empat hal itulah yang terlintas sejenak andai dua jagoan bersekutu. Mungkin juga tak terjadi apapun karena kedua belah pihak berdamai tanpa friksi politik. Meski begitu dalam politik apapun bisa terjadi. Baik dan buruknya peristiwa politik kadang berubah dalam hitungan detik. Bergerak dinamis sukar ditangkap logika sehat.
Rekonsiliasi dengan Pendukung
Terlepas apapun sikap final Prabowo nantinya, koalisi atau oposisi, satu hal yang pasti, rekonsiliasi dengan pendukung segera dilakukan. Banyak hal yang harus dijelaskan. Salah satunya soal alasan memilih rekonsiliasi dan berkoalisi dengan Jokowi. Ini bukan perkara mudah karena kecenderungan pendukung Prabowo tetap ingin berada di luar kekuasaan sebagai penyeimbang. Bagi mereka air dan minyak tak mungkin disatukan hingga titik akhir perjuangan.
Inilah resiko politik yang harus ditanggung karena Prabowo merupakan simbol gerakan ganti presiden 2019. Prabowo juga simbol oposisi yang diharapkan mampu memberikan perlawanan sebanding ke Jokowi. Bukan malah melebur menjadi bagian kubu yang dilawan. Loyalis Prabowo berfikir simpel, yakni butuh figur kredibel yang bisa dikapitalisasi menyalurkan hasrat perlawanan. Tekanan politiknya berbeda jika yang merapat PAN dan Demokrat. Sebab, dua parpol ini sejak awal tak terlampau agresif melawan Jokowi.
Tentu saja Prabowo terjebak dalam dilema serius. Memilih jalan oposisi untuk memuaskan selera politik pendukungnya atau putar haluan ekstrim memilih berkoalisi dengan alasan normatif membangun bangsa bersama. Satu alasan yang sebenarnya ngambang tak logis karena sejatinya koalisi pasti berbasis power sharing. Pekerjaan rumah tak mudah yang harus segera dibenahi Prabowo menuju jalan kontestasi politik lanjutan yang sangat berliku dan mendaki.
Atau mungkin saja Prabowo meninggalkan pengikutnya yang masih galau tetap menolak baikan dengan Jokowi. Toh, Prabowo tetap menjadi veto player yang bisa menghitung resiko politik Gerindra ke depan. Apalagi kecenderungan politik elektoral saat ini lebih banyak main di tikungan akhir. Logika publik pendek untuk mengigat peristiwa politik masa lampau. Mereka masih bisa ‘diolah’ sesaat jelang kontestasi dengan cara instan seperti sumbangan logistik, sembako, dan hal kongkret lainnya. (lrf/sam)