Belakangan muncul fenomena populisme agama di dunia. Di Indonesia, gerakan populisme agama tidak memiliki prospek karena watak agama-agama  di Indonesia yang inklusif serta tatanan hukum dan realitas politik Indonesia yang tidak memberikan tempat bagi gerakan politik semacam populisme agama.

Di Eropa, sekitar tiga dasawarsa terakhir beberapa figur politik mengusung gerakan populisme seperti yang dilakukan Geert Wilder di Belanda dan Marine Le Pen di Perancis yang mendirikan partai populisme politik masing-masing.

Di Amerika Serikat, dalam beberapa tahun terakhir populisme politik menguat dengan berpuncak pada terpilihnya Donal Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 2016.  Gerakan-gerakan yang diusung seperti ideologi anti-migran, anti-muslim, dan anti-Uni Eropa. Belakangan, fenomena semacam ini juga terjadi di Indonesia dengan bangkitnya gerakan populisme agama, khususnya populisme Islam.

“Apakah populisme agama, khususnya populisme Islam memiliki peluang untuk memenangkan politik dan kekuasaan di Indonesia? Menurut saya tidak ada tempat bagi populisme Islam di Indonesia. Kalaupun ada, itu (berasal) dari luar. Populisme Islam yang dibawa gerakan-gerakan tertentu sebetulnya boleh dibilang berada pada pinggiran masyarakat muslim Indonesia dan sangat terkait dengan politik,” kata Guru Besar Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra dalam acara Kajian Etika dan Peradaban edisi ke-5 dengan tema “Modal Spiritual, Populisme Agama, dan Kemajuan Masyarakat” di Auditorium Nurcholish Madjid, Kampus Paramadina, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (10/1/2019) malam.

Diskusi tersebut digelar Paramadina Institute of Ethics and Civilization bekerja sama dengan Yayasan Persada Hati di Auditorium Nurcholish Madjid. Selain Azyumardi, hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini,  antropolog Universitas Boston Prof Robert Hefner, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta Pendeta Martin Lukito Sinaga, dengan moderator Dosen Program Magister Studi Islam Universitas Paramadina Sunaryo.

Azyumardi menjelaskan fenomena populisme agama sebagai sebuah pendekatan dan/atau gerakan politik yang mengklaim berbicara atas nama atau mewakili rakyat biasa dalam penghadapan dengan elite politik dan/atau penguasa politik mapan.

Sementara itu, Robert memaknai fenomena populisme agama sebagai sebuah strategi mobilisasi yang bertitik tolak dari asumsi ada semacam pengkhianatan dari nilai-nilai yang dipegang oleh sebagian masyarakat yang bermoral oleh massa yang dianggap tidak bermoral atau mengkhianati nilai-nilai moral.

Benteng

Azyumardi mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan populisme Islam di Indonesia sulit memiliki masa depan dalam kancah politik dan kekuasaan. Pertama, realitas Islam Indonesia yang bersifat wasathiyah (Islam jalan tengah) dan inklusif tidak cocok dengan pemikiran dan praksis politik yang mengandalkan kekuatan massa yang cenderung konfrontatif. Meskipun ada elemen masyarakat arus utama yang simpatik dan pro pemikiran dengan gerakan populisme Islam, namun arus utama dalam ormas-ormas tetap memegang Islam wasathiyah.

Meskipun ada elemen masyarakat arus utama yang simpatik dan pro pemikiran dengan gerakan populisme Islam, namun arus utama dalam ormas-ormas tetap memegang Islam wasathiyah.

Kedua, tatanan hukum dan realitas politik Indonesia tidak memberikan tempat bagi gerakan politik semacam populisme Islam. Bisa jadi kekuatan politik seperti partai politik (parpol) tertentu memanfaatkan massa populisme Islam, akan tetapi itu tidak berarti populisme Islam dapat mengarahkan parpol.

“Indonesia beruntung memiliki Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai garda atau benteng Islam jalan tengah yang punya komitmen pada NKRI dan Pancasila. Karena itulah, populisme Islam tidak punya prospek di Indonesia,” katanya.

Dalam situasi saat ini, menurut Azyumardi, kita harus memastikan agar NU dan Muhamadiyah serta ormas-ormas lainnya bersih dari infiltrasi kelompok-kelompok garis keras pendukung khilafah. Selain itu, penguatan pemahaman tentang Pancasila terhadap para guru dan ustad mesti diprioritaskan.

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah ini beranggapan, populisme Islam lebih disebabkan oleh faktor transnasional sehingga faktor-faktor lokal tidak menjadi aktor dari gerakan populisme Islam. Selama ini, kekisruhan politik terjadi di Timur Tengah karena idealisasi terhadap perwujudan khilafah yang dibangun dengan narasi-narasi menyesatkan, utopianistik dan idealistik.

Populisme Islam lebih disebabkan oleh faktor transnasional sehingga faktor-faktor lokal tidak menjadi aktor dari gerakan populisme Islam.

Demokrasi inklusif

Robert sebagai antropolog yang mengamati serius situasi Indonesia selama puluhan tahun beranggapan bahwa, inilah saatnya Indonesia sebagai negara besar tampil di pentas internasional untuk mengingatkan negara-negara barat bahwa nasionalisme dan demokrasi yang inklusif sama sekali tidak bertentangan dengan agama Islam.

“Keistimewaan Indonesia terletak pada sosiabilitasnya, identitas orang Indonesia yang memiliki latar belakang sosial multietnis, inklusif dan plural. Inilah yang memberikan sumbangan terhadap nasionalisme Indonesia,” ucapnya.

Pendeta Caroline Tuasuun (ketiga kiri) bersama Ketua RT 01 Neng Herti dalam rangkaian kegiatan Sabtu Ceria di Aula Mushola Al Mukhlasiin di RT 01 Kampung Tengah, Kramat Jati, jakarta Timur, setelah didengarkan dongeng pluralisme kepada anak Kamis (14/12/2017). Kegiatan Sabtu Ceria yang digelar dengan pesan saling menghargai antar keberagaman ini menjadikan kampung ini menjadi kampung plural yang patut dicontoh.

Martin menambahkan, demokrasi Indonesia saat ini dengan proses elektoralnya masih dapat berjalan baik sekalipun dalam prosesnya politisasi agama dimanfaatkan dengan memakai cara-cara intoleransi yang kian hari berkembang menjadi semacam gerakan populisme.

Ia mengutip hasil riset dan survei Saiful Mujani (Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru, Gramedia/PPIM, Jakarta, 2007) yang menyebut, politisasi agama yang bercorak intoleran hanya berguna dan berhasil memenangkan kandidat tertentu, -tapi tidak akan menghancurkan demokrasi di Indonesia-, kalau dalam kontestasi politiknya melibatkan persaingan terhadap pihak minoritas. Namun, jika hal ini dibiarkan secara berkepanjangan, maka tentu saja akan merendahkan kualitas dan apresiasi atas demokrasi di Indonesia. (mf/abk)

Sumber: Kompas, 12 Januari 2019.

Share This