Serpong, BERITA UIN Online – Ekonom yunior dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta Indo Yama Nasarudin mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu produk kebijakan pemerintah yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai masyarakat makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, APBN dirancang agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga mempunyai daya untuk memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.

Indo Yama mengatakan hal itu saat berbicara di depan peserta Focus Group Discussion (FGD) tentang “Keuangan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (4/4/2019). Acara yang digelar atas kerja sama UIN Jakarta dan Lembaga Pengkajian MPR RI itu dihadiri oleh para ahli ekonomi dan syariah serta sejumlah politisi. Tampak pula Rektor UIN Jakarta Amany Lubis, Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rully Chairul Azwar, Menteri Keuangan era Kabinet Orde Baru Fuad Bawazier, dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Ahmad Tholabi Karlie.

“Namun, APBN sebagai alat kebijakan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi juga oleh factor-faktor lain yang terjadi di dunia,” katanya.

Dengan adanya reformasi struktural di bidang organisasi, jelas Indo Yama, sumber daya manusia dan proses bisnis perpajakan dan kepabeanan juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Bahkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga diharapkan semakin meningkat, terutama dari sektor layanan kementerian/lembaga, meningkatnya lifting minyak dan gas, serta laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Demikian juga di bidang pembiayaan anggaran, kebijakannya akan dilakukan secara efisien dan optimal dengan menggunakan peran negara secara maksimal tetapi tetap berprinsip hari-hati melalui pengendalian rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dan keseimbangan primer menuju positif.

Indo Yama lebih lanjut menegaskan, APBN merupakan wujud kompromi nasional antara negara yang diwakili pemerintah dan rakyat yang diwakili DPR dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu sumber biaya tersebut berasal dari pajak yang dibayar rakyat.

“Dengan membayar pajak, rakyat sudah memenuhi kewajiannya sebagai warga negara,” ujarnya.

Oleh karena itu, katanya, pemerintah sudah sepatutnya menjaga kepercayaan rakyat terhadap janji republic untuk melindungi bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Seluruh elemen pemerintah patut bekerja dengan penuh integritas dan akuntabilitas tinggi agar rakyat percaya bahwa kontribusinya tidak diselewengkan satu rupiah pun. Pemerintah berkewajiban merawat republik ini agar tiada ingkar janji pada rakyat,” tandasnya.

Indo Yama juga mengkritik bahwa peran pemerintah dalam bidang ekonomi dinilainya masih terlihat kurang optimal. Hal itu terlihat dari kontribusi APBN dan APBD terhadap peningkatan kemakmuran rakyat yang masih sangat rendah. Meskipun APBN sudah mencapai Rp 1,683 triliun dan terus meningkat volumenya, namun peranannya dalam peningkatan PDB hanya sebesar 8,9 persen.

Untuk itu, ia mengingatkan bahwa guna memperkuat akuntabilitas anggaran publik untuk meningkatkan efektivitas belanja negara sangat penting. (ns)

Share This