Penanganan Covid-19 Ikut Tentukan Wajah Demokrasi
Ciputat, BERITA UIN Online-- Antisipasi maksimal dan kebijakan responsif dari pemimpin pemerintahan negara-negara penganut sistem demokrasi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem ini. Di sisi lain, agama akan terus berkombinasi peran dengan demokrasi di masa depan kehidupan kewargaan di tanah air.
Demikian benang merah diskusi Webinar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta bertopik ‘Masa Depan Demokrasi Dunia Islam: New Wave of Freedom?’, Rabu (20/05/2020). Webinar yang dipandung Dosen dan Kaprodi Ilmu Politik Dr. Iding Rosyidin ini menghadirkan tiga narasumber, Dekan FISIP UIN Jakarta Prof. Dr. Ali Munhanif, Pengajar Politik Universitas Paramadina Dr. Luthfi Assyaukani, dan Dosen FISIP UIN Jakarta Dr. Syafiq Hasyim.
Dalam paparannya, Ali menuturkan banyak tantangan yang dihadapi demokrasi sebagai salahsatu sistem pemerintahan negara-negara dunia. Berbagai situasi sosial, politik, dan ekonomi berperan besar menghadirkan dinamika dalam sejarah demokrasi saat ini.
Selain transformasi situasi perpolitikan di berbagai kawasan seperti Timur Tengah, relasi adu kuat antara pengaruh ideologi agama versus demokrasi, tantangan terkini adalah menyangkut kesiapan antisipasi dan praktek kebijakan pemerintahan negara-negara demokratis terhadap persebaran pandemi Covid-19.
“Krisis-krisis seperti Covid-19 yang ditangani dengan baik akan membuat demokrasi menjadi lebih kuat. Saya tetap merasa demokrasi tidak pernah turun dari langit. Ia tetap sebuah sistem yang perlu dijalankan dengan baik,” katanya.
Antisipasi yang baik dan praktik kebijakan Covid 19 yang memadai dari para pimpinan dari negara-negara demokrasi akan dilihat warga masyarakatnya. Mereka akan menilai sejauhmana kebijakan itu dirancang, diterapkan, dan dikondisikan dengan baik oleh aparatus pemerintahan demokratis.
“Tetapi juga tetap harus ada usaha-usaha penegakan isu-isu demokrasi lainnya seperti penegakkan Hak-hak Asasi Manusia. Jika penanganan Covid 19 dan HAM tidak dilakukan dengan baik, saya ikut meragukan (wajah demokrasi yang baik, red.),” imbuhnya.
Relasi Agama-Demokrasi di Indonesia
Di sisi lain, Syafiq memproyeksi adanya relasi agama-demokrasi yang cukup menarik di berbagai negara Islam, terutama di Indonesia. Demokrasi di negara-negara ini, jelasnya, tidak bisa mengabaikan faktor agama yang akan membayang-bayangi kehidupan demokrasinya.
“Kecenderungan Indonesia ke depan, misalnya, tidak bisa melepaskan faktor agama. Meski tingkat kepercayaan pada demokrasi mencapai level di atas 60%, namun orang masih menginginkan inflitrasi agama dalam konteks demokratisasi,” paparnya.
Riset yang dilakukannya, ungkapnya, menunjukkan bahwa infiltrasi agama dalam demokrasi terutama menyangkut kehidupan ekonomi dimana ada kecenderungan peran inklusif agama di ranah ekonomi publik. Ada dua wilayah ekonomi yang menjadi sasaran, yaitu halalisasi prodik dan barang-barang konsumsi seperti makanan, kosmetika, dan fashion serta syariatisasi di sektor keuangan dan perbankan.
“Dua hal ini diadopsi dari agama, agar agama punya ruang ekonomi dalam alam demokrasi kita. Tapi keduanya juga memiliki inklusifitas tinggi,” katanya.
Inklusifitas dimaksud, sebutnya, baik produk dan peralatan maupun inovasi keuangan berbasis syariah tidak hanya dinikmati masyarakat Muslim, melainkan juga non-Muslim. Riset Syafiq sendiri menemukan bahwa nasabah-nasabah besar perbankan syariah adalah korporasi dengan kapital besar dari kalangan non-Muslim.
“Ini salahsatu masa depan yang jelas kita lihat bahwa demokrasi Indonesia nampaknya ke sana. Masa depan Indonesia menurut saya menuju kombinsi kehidupan demokrasi dan keagamaan atau syariah,” tambahnya lagi.
Sementara itu, Luthfi menilai, masa depan demokrasi tetap akan terjaga kendati dihadapkan pada berbagai tantangan besar. Secara teoretik, jelasnya, demokrasi sendiri meniscayakan tiga hal yaitu pemilihan kompetetif, perlindungan hak-hak politi, dan perlindungan hak-hak sipil yang dibutuhkan dalam kehidupan kewargaan masa ini dan mendatang. (z. muttaqin)