Menaker Dorong Perguruan Tinggi Terapkan Pendidikan Vokasi

Menaker Dorong Perguruan Tinggi Terapkan Pendidikan Vokasi

[caption id="attachment_14336" align="alignleft" width="300"]Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri S.Ag M.Si mendorong perguruan tinggi menerapkan pendidikan vokasi ke dalam kurikulum perkuliahan. (15/11) Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri S.Ag M.Si mendorong perguruan tinggi menerapkan pendidikan vokasi ke dalam kurikulum perkuliahan. (15/11)[/caption]

Jakarta, BERITA UIN Online—Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri S.Ag M.Si mendorong perguruan tinggi menerapkan pendidikan vokasi ke dalam kurikulum perkuliahan. Hal itu diperlukan agar para lulusan perguruan tinggi dapat segera terserap di pasar kerja dengan kompetensi tambahan yang diperolehnya selama perkuliahan.

Demikian disampaikan Menteri saat menerima audiensi Rektor UIN Jakarta Prof Dr Dede Rosyada MA beserta rombongan di ruang kerjanya, Selasa (15/11). Ditambahkannya, bahwa Kemnaker mendorong dan memberikan dukungan 100 persen untuk perguruan tinggi agar memasukkan pendidikan vokasi ke dalam kurikulumnya. Hal Ini penting dilakukan agar para lulusan perguruan tinggi nantinya selain memiliki kompetensi tentang jurusan yang dipilihnya, juga dilengkapi dengan keterampilan lain yang dibutuhkan pasar kerja.

“Pendidikan vokasi di perguruan tinggi perlu segera dilakukan, untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Indonesia. Mahasiswa harus memperoleh sertifikasi keterampilan selepas lulus dari dunia perkuliahan. Diharapkan, mereka yang berpendidikan tinggi lebih cepat masuk ke pasar kerja,” ujarnya.

Sebagai informasi, data Sakernas Badan Pusat Statistik pada bulan Februari 2016 mencatat, angkatan kerja Indonesia mencapai 127,67 juta jiwa, dimana sekitar 60,38 persen adalah lulusan SMP ke bawah. Jika dijumlahkan dengan angkatan kerja yang berpendidikan hingga SMA /SMK persentasenya mencapai 88,53 persen. Sementara jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) hanya sekitar  11,46 persen.

“Nantinya, setelah lulusan perguruan tinggi dibekali sertfikat keahlian, selain cepat terserap pasar kerja, tapi juga menjadi lulusan yang komplit. Sesuai dengan target pemerintah untuk memproduksi tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing tinggi, berkarakter, dan inovatif.”tambah Menteri.

Masih di kesempatan yang sama, Menteri juga mengajak perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam memetakan kebutuhan pasar kerja. Sehingga bisa tercapai kesesuaian antara lulusan Perguruan Tinggi dengan dunia industri.

"Ketika bicara mengenai konsep link and match antara input SDM dengan kebutuhan pasar kerja kita harus benar-benar sesua dalam memetakannya. Oleh karena itu, kami berharap kepada seluruh sivitas akademika perguruan tinggi untuk membantu memetakan hal ini sehingga input SDM nya benar-benar pas," harap Menaker.

Senada dengan Menteri, Rektor UIN Jakarta Prof Dr Dede Rosyada MA mengapresiasi atas dukungan Kemnaker dalam rencana penambahan pendidikan vokasi ke dalam kurikulum di UIN Jakarta.

“Dengan rencana dan kerjasama yang dibangun ini, diharapkan mahasiswa akan mendapatkan tambahan kompetensi terkait kompetensi ilmu yang dipelajari dan juga kompetensi diluar itu (softskill),” ujar Rektor.(lrf/sumber lain)