#2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode itu kampanye. Dua duanya sebaiknya dilarang.

#Jokowi2Periode itu jelas-jelas kampanye, karena secara tersirat mengandung informasi “pilih lagi Jokowi”. #2019GantiPresiden juga kampanye, karena setelah penetapan capres-cawapres artinya hanya mungkin untuk “pilih Prabowo pada 2019” atau “jangan pilih Jokowi lagi”.

Kalau alasan KPU dan Bawaslu menyebut dua tagar itu bukan kampanye hanya lantaran tidak menyebut visi-misi, program, dan citra diri, maka sebaiknya dua lembaga itu dibubarkan. Diganti robot atau mesin.

Semua teks yang ada dan hadir bersama kita selalu memiliki keterkaitan dengan hal lain di luar dirinya yang sekaligus membuatnya bersifat khusus (underspecification). Hal lain, ini biasanya digunakan untuk memahami teks, sebagai peranti untuk melakukan inferensi.

Jadi, bahkan sebelum penetapan capres, #2019GantiPresiden sudah merupakan kampanye pendahuluan, setidaknya kampanye negatif terhadap Jokowi. Sebab, gerakan itu sudah mengandung arti “jangan pilih Jokowi” atau “2019 pilih lawannya Jokowi”.

Begitu capres-cawapres ditetapkan, maka makna #2019GantiPresiden ini lebih sempit lagi. Sebab, orang akan mengonsumsi teks tersebut dengan melakukan perluasan wilayah kognitif, mereka pasti akan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang capres-cawapres definitif. Dengan begitu, kemungkinan makna yang ada tinggallah “2019 pilih Prabowo”. Kecuali, konsumen teks tersebut tidak tahu informasi capres-cawapres, sebagaimana KPU dan Bawaslu yang lupa siapa capres-cawapres buat 2019 nanti!

Soal citra diri. KPU dan Bawaslu memahami citra diri sebagai apa sih? Nama, jabatan, institusi itu apa fungsinya buat citra diri? Soal visi-misi dan program. Lah, itu di medsos sliweran. KPU sama Bawaslu pernah buka medsos, gak, sih? Informasi dari buzzer-buzzer itu jadi pengetahuan yang menuntun orang buat memahami tagar-tagar itu. Jadi yang harus dilarang bukan cuma tagarnya, tapi seluruh aktivitas buzzer yang tidak beretika itu! Tidak usah difahami tekstual harfiah seperti orang-orang radikal memahami Islam, jadi kering.

Jadi, di tengah kesenangan saya melihat permainan Bang Jojo yang membuat emas Indonesia bertambah, KPU dan Bawaslu sungguh merusak selera nalar dengan merendahkan kemampuan berpikir manusia. Jangan harap pemilu berkualitas kalau penyelenggaraannya seperti ini. (mf)

Dr Makyun Subuki MHum, Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FITK UIN Jakarta

Share This