Hasan Wirajuda: Pembangunan Ekonomi dan Politik Perlu Seimbang

 

Reporter: Hafsa Tia Anisa

Auditorium, BERITA UIN Online - Merajalelanya praktik KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) di Indonesia pada masa Orde Baru diakibatkan tidak adanya sistem peradilan yang independen. Sistem peradilan hanya menjadi instrumen dari pemerintah dan pembangunan politik hanya dijadikan sebagai alat pendukung bagi pembangunan ekonomi.

Hal itu dikemukakan mantan Menteri Luar Negeri N Hasan Wirajuda pada kuliah umum bertajuk “Diplomasi dan Demokrasi” yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Auditorium Prof Harun Nasution, Kamis (22/11).

“Saat itu kadar stabilitas politik serta keamanan macet. Demikian juga dengan hak asasi manusia  sehingga terjadi monopoli kekuasaan yang dilakukan pemerintah,” ujarnya. Keadaan tersebut menyebabkan keberhasilan Indonesia dalam perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru hanya dipandang sebelah mata oleh bangsa-bangsa lain.

Hasan juga mengatakan, masa perkembangan ekonomi yang berjalan selama 32 tahun pada masa Orde Baru tidak cukup jika hanya bertumpu pada  pembangunan ekonomi, tetapi juga harus diimbangi dengan konsep politik.

“Menurut saya, tidak cukup jika hanya mengandalkan konsep mengembangkan pembangunan yang timpang dan hanya mengutamakan ekonomi, tapi tidak diimbangi dengan konsep politik,” katanya.

Pada era reformasi, lanjut Hasan, setidaknya ada empat pilar yang bisa dijadikan sebagai resep untuk mengatasi ketimpangan yang dialami oleh Indonesia. Pertama, mengembangkan demokrasi; kedua, menegakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penanggulangan KKN dengan tuntas; ketiga, desentarlisasi, yaitu memiliki pemerintahan yang sangat sentral; dan keempat, memulihkan kembali ekonomi negara dari terpaan krisis.

Turut hadir  dalam acara tersebut  Rektor Prof Dr Komarudin Hidayat dan  Dekan FISIP Prof Dr Bachtiar Effendy.