Forum Rektor PTKIN Bahas Soal Moderasi Beragama
Ruang Diorama, BERITA UIN Online— Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menjadikan isu moderasi beragama di PTKIN sebagai tema pertemuan kali ini di Ruang Diorama, Senin (18/2/2019). Selain dihadiri para pimpinan PTKIN, forum rektor dihadiri Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI (Kemenag), Prof. Dr. Arskal Salim GP MA, dan Direktur Perbaikan Darurat BNPB, Ir. Medi Herlianto, CES, MM.
Forum PTKIN sendiri dibuka Rektor UIN Jakarta, Prof. Dr. Amany Lubis MA. Dalam sambutannya, Amany menjelaskan, gagasan moderasi beragama merupakan gagasan yang dicanangkan bersama-sama Kemenag dan berbagai lini yang berada di bawah kordinasinya. PTKIN sebagai salah satu lini di Kemenag termasuk institusi yang perlu berperan dalam implementasinya. “Oleh karena itu tema FGD kali ini adalah implementasi moderasi beragama di PTKIN,” katanya.
Secara sederhana, Amany sendiri mendefinisikan moderasi beragama sebagai sebuah keseimbangan antara sikap dan praktik keagamaan dan kemanusiaan. Selain berlaku taat terhadap ajaran agama yang diyakininya, moderasi juga difahami sebagai kepedulian seseorang untuk bersikap baik dan cinta tanah air dengan menjaga persatuan, perdamaian, kesatuan bangsa, dan NKRI.
“Pertama, kita semua umat beragama, umat agama apapun, menjalankan ajaran agamanya dengan taat dan benar. Kedua, sesama bangsa dan warga negara kita punya kewajiban menjaga persatuan, perdamaian, kesatuan bangsa dan NKRI,” paparnya.
Pada sisi yang kedua, terangnya, moderasi beragama bisa difahami sebagai kepedulian kepada sesama seperti kepedulian atas kebencanaan. Sikap demikian amat sangat relevan dengan kondisi sosial Indonesia yang tinggal di kawasan rawan bencana seperti letusan gunung api, tsunami, likuifaksi, banjir, dan longsor. “Untuk itu, kita bisa kaitkan moderasi beragama dengan isu kebencanaan,” katanya lagi.
Di tempat yang sama, Arskal mengatakan, pentingnya moderasi beragama diterapkan di lingkungan PTKIN didasarkan pada berkembangnya kecenderungan sikap keagaman intoleran, radikalisme sempit, bahkan melawan negara. Berdasar riset yang dilakukan Kementerian Agama, sambungnya, fakultas-fakultas di PTKIN tidak kebal dari paparan sikap-sikap demikian.
“Muncul gerakan yang senyap, namun cukup memberikan warna dengan menyuarakan aspirasi yang tidak biasanya kita dengar. Tentu kita tidak boleh membiarkan,” paparnya.
Sementara itu, Medi menyampaikan, PTKIN sudah seharusnya menerjemahkan moderasi beragama dengan kepedulian untuk melakukan mitigasi bencana. Indonesia yang secara geografis berada di jalur gunung berapi mengharuskan sivitas PTKIN turut memikirkan hulu-hilir bencana.
“Karena itu, kami minta sivitas PTKIN untuk terlibat dalam kegiatan mitigasi bencana ini, baik dari sisi pendikan, riset, maupun pengabdian masyarakatnya,” harapnya. (zae)