Demokrasi tak Jamin Pertumbuhan Ekonomi

Ruang Diorama,  BERITA UIN Online--Sistem politik demokrasi tidak menjamin pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Alasannya, banyak negara yang secara politik menjalankan praktik otoritarianisme justru lebih baik ekonominya dibandingkan dengan negara yang menganut demokrasi. Contohnya, Singapura, China, Arab saudi, dan sebagainya.

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dikaitkan dengan sistem politik tertentu, termasuk demokrasi. Rezim otoriter seperti China dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi," ujar  pengamat ekonomi Dr Umar Juoro MA MAPE dalam diskusi "Demokrasi dan Ekonomi" di ruang Diorama UIN Jakarta, Kamis (23/2).

Menurutnya, meskipun demikian, secara empiris pertumbuhan ekonomi pada  rezim politik demokrasi itu lebih tinggi. Hal ini terjadi karena lahirnya kaum kelas menengah dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk meneyelanggarakan pemerintahan secara good and clean governant (GCG) dalam segala bidang. "Di rezim otoriter pada umumnya mengandalkan industri padat karya dan upah murah dan penyalahgunaan kekayaaan alam," papar peneliti senior The Habibie Center.

Sementara Wakil Ketua MPR RI Drs Hajriyanto Y. Thohari menyatakan, demokrasi Indonesia memang perlu dikoreksi. Alasannya, demokrasi yang selama ini dianut Indonesia sangat liberal, bahkan lebih liberal dari Amerika Serikat (AS).

"Banyak pihak menilai, demokrasi kita ini sangat liberal. Mereka mengusulkan untuk kembali pada masa Orde Baru.  Bung Hatta sendiri pernah mengeluhkan dengan demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia," katanya.

Mengutip pendapat  Bung Hatta, papar politisi Partai Golkar itu, tanpa mengikuti atau meniru demokrasi ala AS, sebenarnya Indonesia punya tradisi berdemokrasi, yaitu, demokrasi gotong-royong yang selama ini diselenggarakan di desa-desa dan demokrasi yang bersumber dari ajaran Islam berupa asas persamaan (equality). "Ini mestinya yang harus dikembangkan," imbuhnya. (saifudin)