CSRC: Masjid Gagal Jembatani Hubungan Antarumat Beragama

Reporter: Hamzah Farihin

Jakarta, BERITA UIN Online – Masjid-masjid di kawasan Indonesia bagian Timur, yang beberapa tahun lalu terlibat dalam konflik agama, hingga kini belum mampu menunjukkan perannya dalam membangun perdamaian dan menjembatani hubungan antar umat beragama. Peran masjid di kawasan ini belum tampak maksimal dan berorientasi jangka panjang. Masjid masih belum mampu keluar dari peran tradisionalnya sebagai sarana ibadah dan penjaga solidaritas, moralitas, dan tradisi keagamaan dalam komunitas Muslim.

Hal itu terungkap dari seminar hasil riset bertajuk Masjid dan Pembangunan Perdamaian yang diselenggarakan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta, di Jakarta, Rabu (26/1). Hadir dalam kesempatan tersebut direktur CSRC Irfan Abubakar MA, para peneliti Sukron Kamil, Rita Pranawati, Mohamad Nabil dan Nur Imroatus S, tim editor buku Amelia Fauzia, Ridwan al Makassari, tokoh agama dari empat wilayah penelitian dan para undangan pengurus masjid se-Jakarta.

Dalam penelitian ini, masjid yang dijadikan sampel adalah masjid raya. Masjid raya sengaja dipilih sebagai lokus penelitian, karena sifatnya yang menyeluruh dan memayungi semua golongan atau aliran serta mempunyai karakter dasar yang moderat dalam Islam.

“Hasil penelitian ini menunjukkan, selama ini masjid memang telah berhasil menjadikan dirinya sebagai perekat umat Islam, namun masjid gagal menjadi perekat antar warga dari berbagai agama dan keyakinan. Misalnya masjid Baiturrahman di Poso, masjid Al-Fatah di Ambon, masjid al-Muttaqin di Ternate kecuali masjid Baiturrahim di Jayapura,” kata salah satu peneliti, Prof Sukron Kamil.

Menurut Sukron, masjid yang berada di wilayah konflik tersebut merupakan pusat berkumpul semua kelompok Islam, dari yang liberal, moderat hingga yang ultrakonservatif. Mereka merekrut laskar-laskar dari Jawa dan membiarkan terbentuknya laskar-laskar yang semakin memantapkan pendekatan kekerasan sebagai cara mengatasi konflik serta menggelorakan perang dan permusuhan melawan umat Kristiani di atas mimbar-mimbar mereka.

“Ketika konflik terjadi, misalnya, Masjid Al-Muttaqin telah berperan mengobarkan semangat jihad dan bahkan para penceramah dan narasumber yang laku di masjid saat itu adalah mereka yang mengobarkan perang suci atau jihad untuk membela kaum Muslim,” tegasnya.

Fakta tersebut menunjukkan, doktrin Ihsan dalam Islam yakni berbuat baik kepada orang yang berbuat salah dengan memaafkan tampaknya tak berpengaruh. Malah yang berpengaruh doktrin qishash yaitu menuntut balas kematian dengan kematian.

Kendati kini konflik antar agama telah mereda, namun masyarakat di kawasan bekas konflik itu masih rentan. Sebab komunikasi antar umat beragama masih berlangsung negatif dan toleransi hanya sebatas menahan diri.  Karena itu, pluralisme harus dikembangkan di kawasan tersebut sehingga tercipta masyarakat yang damai.

Selain Sukron, dalam kesempatan itu juga hadir pembahas dari Institute Titian Perdamaian, Ihsan Malik. Ia menilai konflik yang terjadi di Indonesia Timur merupakan masalah adanya keretakan yang bersifat historis, adanya memori kolektif yang terdistorsi dan adanya keterpisahan antara ‘kami’ dan ‘mereka’ atau Islam dan Kristen.

Sementara itu, pembahas kedua dari Research Fellow NUS, Chaider S. Bamualim MA, menilai riset tersebut masih ambivalen. Karena masjid tidak memainkan fungsi yang besar terhadap konflik ini, dikarenakan adanya identitas yang menguat terhadap masjid, padahal masjid masih sebatas konteks. Hal itu merupakan efek dari konflik bukan radikalisasi.

Misalnya, lanjut dia, konflik Ambon awalnya dipicu orang Kristen  yang mabuk dan memukul orang Islam yang berada di dalam masjid. “Yang namanya orang mabuk wajar memukul karena pengaruh ingatannya lemah. Namun yang menjadi masalahnya kenapa juga orang mabuk  itu memukulnya di dalam masjid, kenapa tidak di terminal atau jalanan hal itu yang menjadi awal masalahnya,” kata Chaeider.

Menanggapi dua pembahas itu, Sukron mengakui konflik tersebut bukan semata faktor agama.     “Konflik yang sering terjadi terutama di tiga wilayah ini, merupakan konflik komunal, pada dasarnya tidak disebabkan oleh faktor agama semata, tapi disebabkan multi faktor, maka pembangunan perdamaian pun tidak bisa semuanya dibebankan ke institusi agama saja, tapi menuntut tanggungjawab dan keterlibatan stakeholder baik pemerintah maupaun masyarakat sipil,” pungkas Dosen Fakultas Adab dan Humaniora itu. []