Beijing

Oleh Azyumardi Azra

Setiap kali berkunjung ke Beijing, Cina, setiap orang hampir pasti tidak luput mengungkapkan kekagumannya. Selalu saja ada perubahan demi perubahan yang terjadi begitu cepat. Khususnya dalam lingkungan fisik yang selalu berubah, seperti bertambahnya gedung pencakar langit di Beijing. Bahkan, lanskap bangunan-bangunan tinggi di kota ini melebihi banyak kota di Eropa dan Amerika. Bukan itu saja, arsitekturnya yang menampilkan gaya pascamodernisme yang segera pula menjadi landmark dunia.

Beijing atau bahkan negara Cina secara keseluruhan memang tidak lagi secara tipikal menggambarkan negeri Sosialisme atau lebih tepat lagi Komunisme. Lanskap perkotaan Cina, seperti terlihat di Beijing atau Shanghai dan kota-kota besar lainnya, bahkan menggambarkan dunia kapitalistik, yang ditandai dengan gaya hidup glamor, seperti mobil-mobil baru dan mewah yang memenuhi jalanan, mal-mal, dan  superstore yang menjual barang-barang yang sering disebut sebagai gaya hidup materialistik dan bahkan hedonistik.

Kesan seperti itu tidak luput ketika saya kembali ke Beijing untuk mengikuti Seminar 60 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Cina yang diselenggarakan Chinese People's Institute of Foreign Affairs (CPIFA, Beijing) dan Center for Strategic and International Studies (CSIS, Jakarta) pada 22 Maret 2010 lalu. Pertama kali ke Beijing pada penutupan Olimpiade 2009, saya juga menyaksikan kebangkitan Cina sebagai sebuah kekuatan ekonomi dunia, yang pada gilirannya pula menampilkan kekuatan politik yang tidak lagi bisa diabaikan, bahkan oleh negara adidaya, semacam Amerika Serikat.

Padahal, seperti diungkapkan Rana Farquhar dan Melinda Liu dalam  Newsweek pada 22 Maret 2010, ''Ketika Presiden Obama tinggal di Indonesia pada akhir 1960-an, Cina terlihat sebagai kekuatan berbahaya dari utara, di mana para kader komunis berencana mengekspor revolusi mereka ke bagian Asia lainnya.'' Dan, Indonesia sejak akhir 1960-an, usai G30S/PKI di bawah pemerintahan presiden Soeharto sadar betul dengan bahaya Cina tersebut sehingga hubungan antara kedua negara ini berada pada titik terendah. Dalam pandangan Jenderal Soeharto, komunis Cina berada di balik usaha PKI pada 30 September 1965 untuk menguasai Indonesia.

Kini, banyak orang, seperti Farquhar dan Liu, berbicara dan menulis tentang Cina menguasai dunia, yaitu ketika negara ini menulis ulang berbagai ketentuan tentang mata uang; teknologi; perdagangan; ruang angkasa; iklim; dan sebagainya. Sekarang ini, Cina misalnya telah mengganti mata uang dolar dengan mata uang yuan dalam perdagangan dengan banyak negara dunia. Seperti terungkap dalam Seminar Beijing CPIFA-CSIS, jika Cina terus menggunakan dolar Amerika dan bukan yuan, Cina terus dikendalikan pihak asing.

Tidak hanya Amerika yang merasa kedodoran dengan bangkitnya kekuataan ekonomi Cina; lebih-lebih lagi Indonesia. Perdagangan bebas Cina-ASEAN (CAFTA) yang mulai berlaku sejak awal tahun ini meningkatkan ketidakseimbangan perdagangan di antara Indonesia-Cina. Berbagai barang produk Cina yang masuk secara legal dan ilegal dijual dengan harga murah dan kualitas cukup baik hingga produk-produk Indonesia ditinggalkan para pembeli, yang bersikap pragmatis, tanpa ada 'nasionalisme' untuk lebih mengutamakan barang-barang hasil anak negeri sendiri.

Pasar Indonesia tidak lagi mengenal patriotisme, nasionalisme, dan semacamnya, yang tidak lagi dipandang relevan ketika masyarakat kita berbelanja. Karena itu, jika ada hal yang perlu ditekankan dan dilakukan dalam menghadapi realitas tersebut adalah perlunya peningkatan tingkat daya saing produk-produk Indonesia. Pada saat yang sama juga menghilangkan 'ekonomi biaya tinggi' yang terus menjadi salah satu faktor penting yang menghalangi penguatan daya saing.

Tulisan ini pernah dimuat di Republika, 25 Maret 2010
Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta