Partisipasi Politik Generasi Y

DR. Gun Gun Heryanto Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI)

DR. Gun Gun Heryanto
Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI)

Oleh :GUN GUN HERYANTO

Perubahan adalah keniscayaan. Hampir seluruh dimensi, baik sosial, bisnis, termasuk politik dan demokrasi kita mengalami perubahan dinamis yang harus direspons dengan pikiran terbuka. Arus deras perubahan tersebut kini bisa kita rasakan kehadirannya dalam praktik berdemokrasi di Indonesia.

Partisipasi politik nonkonvensional bergeliat multikanal, salah satunya melalui media daring. Protes, dukungan, kritik, dan inisiatif gerakan  perubahan secara berjejaring kerap membentuk konvergensi simbolik di dunia maya dan menjadi kesadaran bersama dalam menyikapi beragam isu di dunia nyata.

Demokrasi siber

Proses politik jelang Pilkada DKI 2017 menunjukkan secara gamblang: partai politik tak lagi bisa secara gampang menentukan agenda mereka dalam menentukan kandidat pilihan elite. Model pilihan elitis yang feodal, oligarkis, dan transaksional mendapatkan resistensi nyata dari warga. Muncul tren inisiatif perlawanan sekaligus kritik substantif terhadap peran dan fungsi partai politik, terutama dari kalangan generasi Y.

Sebagian di antara mereka bersemangat mendukung dan mengusung kandidat yang mereka percayai melalui jalur perseorangan. Contoh aktual adalah inisiatif “Teman Ahok” yang banyak digerakkan anak-anak muda dari kalangan generasi Y. Partisipasi politik generasi Y  kini kian menguat dan jadi viral di media sosial, bahkan terhubung dengan aktivitas di dunia nyata.

Di dunia maya mereka  rajin membangun perbincangan, perang wacana, tweet war, merancang publisitas dan kampanye politik untuk mendukung kandidat yang mereka idealkan. Tak cukup resonansi di media sosial dan media konvensional, mereka pun mengumpulkan dukungan warga melalui KTP agar  sang kandidat melaju dari jalur perseorangan.

Istilah generasi Y dapat kita lacak dari tulisan Don Tapscott, Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World (2009).  Tapscott memopulerkan pengelompokan generasi berdasarkan kumpulan umur tertentu dengan karakteristiknya. Generasi Pre Baby Boom lahir pada tahun 1945 dan tahun- tahun sebelumnya. Generasi The Baby Boom lahir antara 1946-1964. Generasi The Baby Bust  yang lahir antara 1965-1976, lebih dikenal dengan sebutan generasi X. Sementara generasi Y atau The Echo of The Baby Boom, lahir antara 1977-1997, dan generasi Z yang lahir tahun 1998 hingga sekarang.

Karakter kuat generasi Y sangat lekat dengan model pilihan bebas, jejaring, kecepatan, integritas, menikmati percakapan yang menyenangkan, dan menjadikan inovasi sebagai bagian kehidupan mereka. Dalam memilih pemimpin, generasi Y kecenderungannya tak suka yang bergaya aristokrat dan elitis. Pola komunikasinya tidak menyukai model linear, melainkan timbal- balik, sehingga interaksi yang tak berbatas menjadi ciri dominannya. Generasi ini sering disebut juga sebagai net generation karena sangat intens berinteraksi melalui kanal media daring, online, seperti media sosial.

Interaksi dan ekspresi partisipasi generasi Y ini mengonfirmasi fenomena demokrasi siber (cyberdemocracy) yang digambarkan secara baik oleh Andrzej Kaczmarczyk, dalam buku Cyberdemocracy Change of Democratic Paradigm in the 21st Century (2010). Fenomena ini ditandai empat faktor penting.

Pertama, tren global dalam mempraktikkan model demokrasi partisipatoris. Dalam konteks ini, politik kerelawanan menguat dan menjadi contoh partisipasi warga, terutama lewat media sosial, di mana mereka tak lagi sekadar mengonsumsi berita melainkan juga memproduksi dan menyebarkan gagasan maupun dukungannya. Hal ini bisa terlihat dari partisipasi generasi Y dalam pemenangan Jokowi-Basuki di Pilkada DKI 2012, Jokowi-JK di Pilpres 2014, juga dapat kita amati peran signifikannya dalam kemenangan Barack Obama di tahun 2008 dan 2012 saat pemilu di Amerika.

Kedua, komunikasi politik interaktif. Para politisi yang memahami pentingnya interaktivitaslah yang bisa bertahan. Pelan tetapi pasti, gaya kaku, berjarak,high profile, status quo akan disisihkan oleh sosok politisi yang terbuka, populis, berintegritas serta berorientasi perubahan.

Ketiga, konflik sering kali dimediasi penggunaan informasi berbasis teknologi komunikasi. Alhasil, beragam persoalan akan ditangani dengan cepat.

Keempat, transformasi politik yang terhubung ke internet dan memberi akses pada informasi yang sifatnya personal.

Singkatnya, generasi Y yang akrab dengan media sosial ini model partisipasi dalam pengambilan keputusannya cepat dan berorientasi hasil. Meski demikian, kita tak menutup mata, dalam beberapa hal langkah-langkah mereka juga kerap artifisial dan baru “setengah matang”.

Ruang publik baru

Partai politik dan para politisi harusnya memahami bagaimana merespons komunikasi politik generasi Y. Bukan sebaliknya, reaktif menyimpulkan anak-anak muda termasuk generasi Y melakukan deparpolisasi. Padahal, konteksnya hanya inisiatif pencalonan dari jalur perseorangan. Logika deparpolisasi yang mencuat belakangan berpotensi sesat dan menyesatkan. Deparpolisasi merupakan upaya sistemik untuk menafikan keberadaan partai politik atau melumpuhkan fungsi- fungsi utamanya dalam sistem demokrasi yang dipraktikkan.

Meski demikian,  inisiatif mendukung dan mengusung dari jalur perseorangan bukanlah deparpolisasi. Bahkan, khusus untuk kasus pencalonan Basuki Tjahaja Purnama, relawan “Teman Ahok” pun tak alergi dengan dukungan partai, seperti Nasdem dan Hanura yang telah menyatakan mendukung.

Tak dipungkiri, salah satu kekuatan generasi Y tentunya internet. Basis kekuatan ini pun terlihat selama proses Pilkada 2017. Muncul ruang publik virtual yang intens mengikuti dan menyuarakan sikap mereka. Blumler dan Kavanagh sebagaimana dikutip oleh Ward & Cahill dalam tulisan mereka, Old and New Media: Blogs in the Third Age of Political Communication (2009), menyadari suatu era kemunculan komunikasi politik generasi ketiga. Setelah era retorika, era media konvensional atau mainstream, kini para netizen juga bisa menjadikan media sosial sebagai arena pertukaran ide, gagasan, pilihan, dan dukungan secara demokratis.

Ruang publik virtual semacam ini sangat cair, para netizen tak saling mengenal, sulit meredam persoalan etis yang sering tumbuh seiring banyaknya pesan beredar. Hanya saja, di satu titik jika menyangkut kepentingan publik berbasis komunikasi deliberatif, kerap muncul tren dukungan yang memungkinkan penyatuan kesadaran bersama. Komunitas virtual merepresentasikan “ruang publik baru” yang bersifat interaktif, multimedia serta kian menunjukkan penguatan demokrasi siber sehingga memberi sumbangsih berarti bagi penguatan civil society.

GUN GUN HERYANTO

DIREKTUR EKSEKUTIF THE POLITICAL LITERACY INSTITUTE DAN DOSEN KOMUNIKASI POLITIK UIN JAKARTA

Artikel ini telah dimuat pada kolom Opini harian Kompas, edisi Senin 04 April 2016