Mengembangkan Model Dakwah Berbasis Filantropi

Guru Besar dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama Prof Dr Murodi MA

Guru Besar dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama Prof Dr Murodi MA

Oleh: Prof. Dr. Murodi M.Ag

Pada tahun 1995 M/1415 H, telah terjadi peristiwa penting dalam perkembangan modernisasi zakat. Yaitu diadakannya Muktamar Internasional di Senegal Afrika Selatan yang membahas mengenai pemanfaatan dana zakat untuk organisasi-organisasi dakwah Islam. Dalam muktamar itu ditetapkan mengenai kewajiban peran zakat dalam mendukung kegiatan dakwah Islam. Di antara dalil yang dijadikan sebagai landasan dalam masalah ini adalah: (a) wajibnya dakwah ke jalan Allah Swt sebagaimana terdapat dalam al-Quran, hadis, dan kesepakatan ulama (ijma’); (b) pos fisabilillah dalam zakat memungkinkan untuk mencakup aktivitas menolong agama Allah Swt, menegakkan syariat-Nya yang suci serta memilihara kemaslahatan umum umat Islam.

Selain itu, juga (c) menghadang laju misionaris-Kristen; Yahudi; dan sebagainya—yang dilakukan di negara-negara Afrika, Sudan, dan Indonesia. Mereka menggunakan bantuan-bantuan sembako dan yang semacamnya untuk diberikan kepada fakir miskin agar mreka meninggalkan agama Islam dan berpindah ke agama mereka; (d) menghadapi peperangan, pengekangan, pembunuhan, penawanan umat Islam, pengrusakan kehormatan perempuan muslimah dan pengusiran mereka dari tempat tinggal, kampung halaman, dan tanah air mereka, serta merampas harta mereka sebagaimana yang terjadi belakangan ini di Chechnya, Palestina, Kosovo, Bosnia Herzegovina, dan di banyak negara Afrika lainnya.

Tujuan-tujuan di atas, masuk ke dalam kategori jihad Islami yang tidak terbatas hanya pada jihad dengan jiwa saja, tetapi mencakup jihad dengan harta dan ucapan pengajaran. Di samping itu, termasuk ke dalam kategori ini hal-hal berikut: (a) pembangunan pusat pendidikan atau pelatihan dai di jalan allah; (b) percetakan dan penyebaran buku-buku islam, begitu juga majalah dan surat kabar yang mengutamakan mengangkat problematika umat islam; (c) pembangunan pusat-pusat pemeliharaan masyarakat, sekolah-sekolah, dan rumah sakit bagi minoritas umat islam yang hidup di negara non-muslim; dan (d) pembiayaan untuk pengiriman misi-misi pendidikan yang akan kembali ke negara-negara islam untuk mendidik para penduduk negerinya dengan ilmu-ilmu agama.

Dari hasil keputusan itu memperlihatkan kemajuan yang cukup efektif dari segi pemahaman Islam, terutama terhadap doktrin-doktrin ajaran Islam mengenai zakat. Betapapun dakwah yang sebelumnya lebih dipahami secara ekslusif penyaluran dan distribusinya pada kelompok terbatas umat Islam, dengan perkembangan dinamika yang lebih kontemporer, memungkinkan wacana dakwah Islam dan filantropi mengalami penyesuaian-penyesuaian sehingga dapat menjawab persoalan zaman kontemporer. Upaya ini pun menjadi langkah penting dalam mewujudkan agenda pendekatan yang lebih efektif dalam mengatasi persoalan utama masyarakat.

Pada bab-bab terdahulu sudah dijelaskan mengenai persoalan-persoalan mendasar yang kerap dihadapi oleh kegiatan dakwah Islam dan praktik filantropi Islam. Di dalamnya juga dijelaskan mengenai hubungan yang erat antara dakwah dan filantropi Islam dalam proses transformasi sosial. Pada bab ini akan mengulas secara khusus mengenai model dakwah berbasis filantropi Islam, sebagai pendekatan yang efektif dalam mengatasi persoalan sosial masyarakat. Pada bab ini akan mengulas mengenai rumusan model dakwah berbasis filantropi dalam mengatasi problem mendasar masyarakat. Sub bab di antaranya adalah dakwah dan filantropi Islam sebagai keniscayaan, Dakwah dan Filantropi Islam sebagai Gagasan Alternatif, Tantangan Dakwah Filantropi Islam, dan lain sebagainya.

Dakwah dan Filantropi sebagai Gagasan Integratif

Problem kemiskinan di satu sisi dan kehampaan spiritual di sisi yang lain menjadi pembuka jalan bagi munculnya persoalan-persoalan baru di internal umat Islam. Dakwah Islam yang pada awal kemunculannya menjadi pendekatan dalam mengatasi problem-problem sosial, justru menjadi bagian dari problem itu sendiri. Yaitu berupa mandegnya agenda transformasi dakwah Islam. Dakwah menjadi bangunan fosil yang tak lagi mampu menjawab pelbagai persoalan-persoalan baru yang muncul sebagai akibat dari kemajuan zaman. Di sisi yang lain, praktik filantropi pun kerap hanya menjadi agenda perubahan sosial dari segi materi, tidak sampai menyentuh dimensi spiritual. Dalam konteks ini, maka pendekatan dakwah Islam berbasis integrasi filantropi Islam merupakan gagasan yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya.

Dakwah berbasis filantropi Islam berarti praktik atau kegiatan dakwah yang berintegrasi dengan kegiatan filantropi. Integrasi mengambil bentuknya pada dua level, yaitu pada level wacana dan level praktik. Pada level wacana, integrasi itu menemukan bentuknya pada rumusan konsep yang lebih integratif, yaitu praktik derma yang memiliki misi untuk mengajak orang yang mendapatkan dermanya kepada jalan mendapatkan ridha Allah. Artinya nilai ketawhidan dan keislaman menjadi prinsip dasar praktik filantropi. Pengertian ini juga menegaskan konsep filantropi yang berkembang dalam tradisi Barat, yaitu sebagai produk dari pemisahan agama dan negara. Begitupun sebaliknya, kegiatan mengajaknya itu tidak sebatas melakukan komunikasi verbal atau sebatas cuap-cuap, melainkan dengan memanfaatkan potensi ekonomi umat sebagai aksi pemberdayaan masyarakat.

Adapun pada level praktik, integrasi menemukan bentuknya pada kegiatan bersama antara kegiatan dakwah Islam dengan kegiatan filantropi di lapangan. Filantropi menjadi bagian dari penyokong dana para juru dakwah dalam mensukseskan agenda dakwahnya. Pada sisi ini, para penyalur dana filantropi Islam, dalam hal ini negara atau amil sebagai penyalur zakat, infak, sedekah, dan wakaf, harus dapat memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup para juru dakwah. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam QS.Al-Baqarah: 273: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah (misalnya para ulama dan da’i); mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

Dari ayat tersebut, dapatlah dilihat bahwa sebagian dari dana zakat atau infak dan shadaqah harus disalurkan untuk kesejahteraan para dai’ yang mewakafkan seluruh hidupnya untuk kepentingan dakwah Islam. Mereka tidak jarang lupa atau tidak sempat berusaha mencari rizki untuk kepentingan diri dan keluarganya, karena keterikatannya pada kegiatan dakwah Islamiyyah.

Selain integrasi dakwah dan filantropi di level praktik mengambil bentuknya pada dukungan dana terhadap kehidupan para juru dakwah dalam tugas menyebarkan ajaran Islam, juga dapat mengambil bentuknya pada media juru dakwah dalam menyelesaikan problem-problem aktual di masyarakat. Dalam pengertian ini, dana kegiatan filantropi itu dimanfaatkan untuk membiayai agenda penyebaran Islam, kaitannya dalam mengatasi persoalan masyarakat.

Masyarakat yang diliputi persoalan kemiskinan sangat memungkinkan terbawa ke dalam arus kezaliman. Seperti dalam hadis Nabi yang sangat terkenal bahwa: “kefakiran itu dapat membawa kepada kekufuran.” Betapa hadis ini memperlihatkan bahwa dalam situasi kemiskinan membuat orang dapat kufur terhadap Tuhan. Karenanya kemiskinan itu perlu dilenyapkan. Pembangunan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat adalah suatu strategi untuk melenyapkan kemiskinan, setidak-tidaknya dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini mengandung nilai dakwah, apabila kegiatannya didasarkan pada filosofi dakwah, yaitu membawa orang seorang dan masyarakat dari kekufuran ke keimanan.

Dalam konteks penyelesaian masalah sosial ekonomi masyarakat dijelaskan Michael Sherraden terdapat dua kemungkinan dilakukan pendekatan, yaitu dengan memanfaatkan aset-aset yang nyata (tangible asset) dan aset yang tidak nyata (intangible asset). Konsep tangibel asset berupa penyelesaian masalah kemiskinan melalui pemanfaatan modal atau aset material yang dimiliki baik oleh pihak si yang akan dibantu maupun oleh pihak yang akan membantu. Dalam hal ini memberikan bantuan, baik berupa dana, maupun pemberian keterampilan. Sementara pada aspek intangibel aset lebih berarti penyelesaian melalui modal yang secara tidak langsung disadari dimiliki oleh masyarakat sendiri, seperti rasa persaudaraan dan kepercayaan di antara sesama masyarakatnya.

Modal atau dana yang dapat dimanfaatkan di dalam Islam berasal dari tiga kategori yakni dana sosial, profesional, dan komersial. Dana sosial adalah dana santunan yang bertujuan untuk menolong kaum dhuafa, karenanya bersifat konsumtif. Sumber utamanya adalah zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dana profesional adalah dana yang diperoleh dari harta yang diwakafkan. Karena wakaf adalah harta amanah yang diserahkan oleh pihak satu ke pihak lain untuk dikelola, tanpa memanfaatkan harta itu sendiri. Ibarat angsa bertelor emas, si donatur menitipkan dana tersebut yang tidak boleh dialihkan kepemilikannya untuk dimanfaatkan telornya dan bukan disembelih angsanya. Karenanya syarat pengelolaan wakaf lebih berat dibanding ZIS, perlu profesinalisme yang memadai. Sementara dana komersial adalah dalam bentuk investasi. Dana investasi itu serupa dengan dana investasi lainnya, tetapi sangat berbeda dalam pengelolaannya karena dilakukan secara adil dan beradab. Islam mengajarkan bahwa dana publik komersial pun sangat kuat berdimensi sosial, hingga dikelola dalam suatu arrangement ang khas, misalnya, pinjaman kebajikan (qard al-hasan) dan kerja sama bagi risiko (mudharabah).

Integrasi filantropi dalam kegiatan dakwah Islam berarti menjadikan himpunan dana itu untuk membantu mengatasi persoalan kemiskinan di masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat yang tengah berada dalam lingkaran kemiskinan, tidak cukup hanya memberikan ceramah atau wejangan mengenai keharusan berserah diri kepada Allah, melainkan harus lebih dari itu. Yaitu berupa penyelesaian masalah langsung hingga ke jantung persoalan. Seperti memberikan pinjaman untuk modal usaha, membangunkan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya usaha kecil menengah, membukakan lapangan pekerjaan, memberikan pelatihan, dan lain sebagainya. Dalam konteks dakwah filantropi Islam harus menghindari orientasi pemberian derma yang sifatnya hanya temporal. Melainkan harus diarahkan pada kegiatan yang terencana, sistematis dan berkelanjutan.

Penyelesaian masalah kemiskinan seringkali dianalogikan antara ikan dan kail. Sering dikatakan bahwa memberi ikan kepada si miskin tidak dapat menyelesaikan masalah. Si miskin akan menjadi tergantung. Kemudian, banyak orang percaya memberi kail akan lebih baik. Si miskin akan lebih mandiri. Benarkah? Analogi ini, menurut Edi Suharto perlu diperluas. Memberi kail saja ternyata tidak cukup. Meskipun orang punya kail, kalau ia tidak memiliki cara mengail ikan tentunya tidak akan memperoleh ikan. Pemberian keterampilan (capacity building) kemudian menjadi kata kunci dalam proses pemberdayaan masyarakat. Setelah orang punya kail dan memiliki keterampilan mengkail, tidak dengan serta merta ia dapat mengumpulkan ikan, jikalau lautan, sungai dan kolam dikuasai kelompok “elit”. Karenanya, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan makro kelembagaan. Perumusan kebijakan sosial adalah salah satu piranti penciptaan keadilan yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan.

Sampai pada titik inilah pengertian dakwah berbasis filantropi Islam itu bermuara. Dakwah memiliki orientasi pada agenda jangka panjang, yaitu transformasi sosial yang berlaku secara terus menerus. Agendanya bukan hanya berupa penyelesaian masalah sosial dari sisi yang lebih dangkal, di permukaan, tapi meliputi pada persoalan yang lebih substansial. Yaitu berupa penguatan kapasitas masyarakat dan melakukan advokasi hingga pada taraf perumusan kebijakan yang pro rakyat.

Konsep ini menegaskan posisi dakwah berbasis filantropi Islam atas dakwah konvensional yang lazim dilakukan oleh para dai. Ada kecenderungan kegiatan dakwah konvensional lebih pada kepentingan-kepentingan personal-ritual, yang daripadanya mereka berusaha lebih mementingkan dalam meningkatkan kesalehan pribadi, abai dari kesolehan sosial. Dalam situasi ini, Muslim Abdurahman mengatakan, bahwa dalam pola keberagamaan umat Islam muncul ambivalensi, yaitu yaitu intensitas ritual keagamaan menjadi sangat romantik dan marak, namun dalam kehidupan sehari-hari belum mampu melahirkan kesalehan diri, apalagi kesalehan sosial.

Situasi yang paradoks, ketika kehidupan beragama tampak meriah dalam rutinitasnya, namun tanpa disertai dengan keprihatinan dan tanggung jawab sosial. Maka yang terlihat, agama hanya sebatas sebagai medan penyelamatan personal, tidak sebagai keberkahan sosial. Tuhan, dengan sifat kasih dan sayangnya, tidak (di)hadir(kan) dalam ruang problem sosial. Padahal, agama tanpa tanggung jawab sosial, kata Muslim Abdurrahman, sama artinya dengan pemujaan belaka. Sebab, hanya dengan tanggung jawab sosial, agama dengan semangat profetisnya akan terintegrasikan dengan problematika sosial yang nyata. Di dalam problem sosial itulah seseorang justru akan menemukan basis ketakwaannya dalam bentuk praksis solidaritas sosial kemanusiaan. Inilah makna juga yang dimunculkan oleh Ali Asghar Engineer dalam rumusan teologi pembebasannya.

Kondisi ini, tentu saja tidak dapat dinafikan dari peran serta para juru dakwah dalam menyebarkan ajaran Islam. Bahkan tidak jarang kegiatan dakwah Islam menjadi pemicu perseteruan di antara kelompok masyarakat. Alih-alih melakukan penyebaran umat Islam, para juru dakwah justru secara tidak sadar ikut melanggengkan persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, dakwah berusaha menjaga relasi kuasa antara si penguasan dan kelompok masyarakat kecil. Sampai pada titik ini, dakwah berbasis filantropi Islam berusaha keluar dari mainstream kegiatan dakwah yang lazim dilakukan oleh para dai di masyarakat itu.

Dakwah berbasis filantropi Islam memiliki agenda transformasi sosial yang hendak dicapai. Transformasi sosial yang ingin dicapai adalah pada dua level aktual, yaitu sisi spiritual sekaligus sisi material. Untuk yang pertama berarti dakwah filantropi Islam ditujukan untuk tercapainya perubahan pada sisi keyakinan masyarakat, dari sebelumnya yang ada dalam keadaan jahil, bodoh, atau tidak mengenal agama, maka diharapkan mereka akan memiliki keyakinan agama yang tercerahkan. Sementara untuk yang kedua berarti dakwah filantropi Islam ditujukan untuk memenuhi agenda peningkatan ekonomi umat yang berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Cita-cita perubahan sosial yang hendak dicapai oleh dakwah filantropi Islam meliputi perubahan pada level kultural maupun struktural. Pada level pertama, mencakup perubahan pada mental masyarakat. Pada level ini, seringkali dijelaskan bahwa persoalan sosial, sebut saja misalnya, kemiskinan disebabkan oleh sikap mental seseorang, suatu keluarga atau sekelompok masyarakat itu sendiri. Kebiasaan hidup boros, tidak mau bekerja keras, tidak memiliki rencana masa depan, dan sikap gampang menyerah pada nasib merupakan beberapa contoh sikap mental yang bisa menyebabkan seseorang hidup dalam kemiskinan.

Adapun pada level struktural ditujukan pada cita-cita perubahan struktur sosial yang timpang sebagai akibat dari ketidakadilan. Dalam perspektif ini, persoalan sosial muncul bukan disebabkan oleh buruknya mental atau sikap hidup, melainkan oleh relasi sosial yang sarat ketimpangan. Rena Gazaway mengemukakan, “The basic problem (of poverty) is that people exploit each other. The real problem is not the poor but the attitude of their fellowmen toward them… In every country in the mountains where poverty exists, there are a few rich and powerful people who control country affairs. They stay rich by exploiting the poor”.

Dalam dua level inilah dakwah berbasis filantropi Islam itu diarahkan. Ini juga yang menegaskan perspektif dakwah konvensional dengan dakwah berbasis filantropi. Ada kecenderungan praktik dakwah yang terakhir itu melihat persoalan pada aspek si pendakwah. Artinya semua ukuran dilihat pada si juru dakwah. Tidak dilihat dari kacamata masyarakat. Sehingga tidak jarang bersifat subjektif. Karenanya, meski mereka melakukan kegiatan derma atau pemberian sumbangan, namun sebatas mengatasi persoalan yang sifatnya temporal alias tidak berkelanjutan. Dakwah filantropi Islam itu berusaha menjembatani jurang antara si kaya dan miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang dapat menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan. Dalam praktiknya, dakwah filantropi Islam juga menciptakan hubungan yang setara antara dai pada satu sisi dan madu di sisi yang lain.

Dakwah filantropi Islam dilakukan untuk mengatasi ketidakadilan sosial yang tumbuh sebagai akibat dari sistem dan struktur sosial yang timpang. Ketidakadilan sosial itu pula diyakini sebagai bentuk pembangkangan terhadap hak asasi manusia. Praktik dakwah ini diarahkan untuk menolak ketimpangan dan menjamin tegaknya dua prinsip utama keadilan di masyarakat, yaitu mengenai keyakinan bahwa setiap orang memiliki kebebasan yang setara; dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang terjadi itu harus dikelola untuk kepentingan semua dan menjamin semua individu memiliki akses yang sama terhadap kedudukan di masyarakat. Dengan begitu, dakwah filantropi Islam ditujukan untuk memberikan sumbangan terhadap terwujudnya kemasalahatan umum (public good) secara merata di masyarakat.

Karena tugasnya yang berat, maka kegiatan dakwah berbasis filantropi Islam tidak cukup mengandalkan kegiatan orang per orang. Sebaliknya, harus dilakukan secara kolektif dalam organisasi yang berbasis modern dan profesional. Kegiatan dakwah ini meniscayakan dilakukan oleh sekelompok masyarakat sipil (civil society) yang secara sadar dan kritis terhadap pelbagai keadaan di sekelilingnya. Kalau kegiatan dakwah konvensional itu kerap dilakukan secara sporadis dan personal, maka, kegiatan dakwah berbasis filantropi mensyaratkan adanya kelompok masyarakat sipil yang tercerahkan. Mereka secara finansial telah memiliki kemandirian bila dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.

Sebagaimana diketahuai bahwa awal kemunculan gagasan filantropi erat kaitannya dengan tumbuhnya kelompok civil society. Betapa hanya dalam kelompok masyarakat inilah yang mampu mengelola dirinya secara mandiri, swadaya, dan kritis, dimana tradisi filantropi itu berkembang sangat baik. Kelompok masyarakat ini dalam konteks masyarakat Muslim sering dilihat tidak mungkin kemunculannya. Para pengamat yang menggunakan kerangka Hegelian, misalnya, yang melihat bahwa konteks masyarakat Muslim dengan karakter kekuasaan yang cenderung paternalistik dan absolutistik, maka keberadaan civil society sesuatu yang tidak mungkin. Namun Azyumardi Azra menegaskan bahwa kelompok ini merupakan kelompok yang berada di luar negera, yang dapat mengatur dirinya sendiri. Kenyataan ini telah terbukti dalam konteks masyarakat Islam, dimana terdapat banyak fakta sejarah yang menunjukkan bahwa civil society dapat saja muncul walaupun di tengah kekuasaan para penguasa dinasti-dinasti Islam yang paternalistik dan absolutistik. Ini dimungkinkan karena kekuasaan cenderung terpusat di Istanbul, Baghdad, dan Kairo. Konsentrasi kekuasaan ini pada gilirannya mendorong pembentukan kantong-kantong civil society Islam yang tumbuh dan berkembang di outlined provinces and cities. Mereka terbukti mampu menghidupi diri sendiri dengan berbagai aktivitas sosial keagamaan atas dasar inisiatif sendiri dan kesukarelaan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perbedaan antara konsep dakwah konvensional dengan dakwah berbasis filantropi Islam. Berikut tabelnya:

PerbedaanDakwah Konvensional Dakwah Filantropi Islam
MotifKesalehan PersonalKesalehan sosial
OrientasiJangka pendekJangka panjang
BentukIndividu/Ceramah atau Pelayanan sosial temporalKolektif/Organisasi, Perubahan kultural dan struktural
SifatTindakan yang sementaraMengatasi ketidakadilan struktur sosial
DampakMenyelesaikan masalah superfisialMenyelesaikan masalah hingga ke akarnya
ContohTransmisi pengetahuan keislamanPenguatan kapasitas (capacity building) dan advokasi kebijakan publik

Dalam praktinya, kedua jenis dakwah ini tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya berada dalam kedudukan yang saling melengkapi. Betapa kegiatan dakwah konvensional sekalipun tetap dibutuhkan selama kegiatan tersebut menjadi satu kesatuan dengan kegiatan perubahan sosial secara luas. Namun sungguhpun demikian tidak seharusnya masyarakat berkutat pada kegiatan dakwah konvensional itu, dan mengabaikan akar penyebab ketidakadilan masyarakat dan lingkungan sekelilingnya. Sesungguhnya membutuhkan kedua-duanya, dakwah konvensional dan dakwah berbasis filantropi ada dalam hubungan yang saling memperkuat dalam mengakselerasi agenda transformasi sosial keagamaan.

Dakwah berbasis filantropi Islam berarti dakwah melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Sistematis artinya, dakwah itu dilakukan dengan mendasarkan satu tahapan tertentu hingga menuju sebuah cita-cita yang paling ultim, yaitu masyarakat madani. Dakwah itu dilakukan secara runtut berdasarkan pada langkah satu tangga ke tangga lainnya secara berurutan. Sementara terrencana berarti dakwah itu telah memiliki satu kerangka umum dalam pelaksanaannya. Dan adapun berkelanjutan, dakwah itu dilakukan tidak secara sporadis atau setengah-tengah. Melainkan dakwah itu dilakukan dengan terus menerus, hingga masyarakat itu memiliki sifat atau karakter keislaman yang sempurna.

Dakwah filantropi Islam dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat ini memiliki perbedaan dengan konsep dakwah pada umumnya atau dakwah konvensional. Yaitu dengan mengembangkan pokok materi ajarannya pada sumber penggalian ajaran Islam dalam pelaksanaan program pemberdayaan umat. Pokok materi tersebut di antaranya adalah menanamkan semangat etos kerja Islami, menumbuhkembangkan etika bisnis Islam, menumbuhkan semangat tolong menolong antara sesama umat dalam bidang ekonomi untuk membangun kekuatan bersama dan dapat memecahkan berbagai permasalahan dalam menjalankan usaha secara bersama, juga mendorong semangat pemberdayaan yang bertumpu pada kekuatan dan kemampuan bersama masyarakat.

Dalam konteks ekonomi, dakwah berbasis filantropi Islam berarti dakwah melalui pemberdayaan zakat, sedekah, infak, dan dana wakaf, untuk keperluan kepentingan kesejahteraan umat. Artinya dakwah Islam tidak hanya berupa wejangan-wejangan keagamaan yang kerap kali kering absen dari persoalan aktual masyarakat, namun juga melakukan penyelesaian masalah sosial ekonomi itu melalui pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah. Begitupun sebaliknya, filantropi dengan orientasi dakwah Islam, maka agenda itu diarahkan pada terjadinya transfer iman kepada para penerima kegiatan filantropi itu.

Jenis dakwah filantropi Islam ini memiliki tiga agenda yang hendak diwujudkan yaitu berupa: mengembangkan jaringan usaha masyarakat; kedua, mengembangkan pemikiran-pemikiran yang progresif dan konsep-konsep mengenai pengembangan ekonomi berorientasi kerakyatana dan keislaman yang akan dijadikan dasar bagi gerakan ekonomi keumatan; dan ketiga adalah menyelenggarakan pelbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat.

Dalam pemenuhan agenda pertama, dakwah filantropi Islam diwujudkan dalam bentuk pembuatan jaringan usaha masyarakat yang terjalin dari hulu hingga hilir, dari pusat hingga ke daerah, dan lain sebagainya. Pembukaan usaha rakyat tidak dibenarkan hanya pada sektor-sektor tertentu atau yang hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu, melainkan harus terjalin secara erat di antara masyarakat. Dalam konteks ini, maka agenda dakwah filantropi Islam adalah memperkuat sektor-sektor usaha kecil menengah, yang merupakan sentra ekonomi masyarakat Indonesia. Sentra ini selain merupakan wadah mayoritas perekonomian umat Islam, namun juga sektor ini memiliki daya tahan yang cukup kuat terhadap krisis ekonomi.

Adi Sasono menjelaskan, upaya membangun jejaring ekonomi umat Islam tidak dapat menafikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, aspek ini perlu memanfaatkan kemajuan di bidang ini. Internet menjadi media yang sangat efektif dalam menghubungkan perekonomian umat. Internet diyakini dapat melakukan revolusi pemasaran eceran dan penjualan langsung. Alat ini menjadi pintu gerbang informasi seluas-luasnya bagi siapapun. Karena dengannya, semua informasi bebas diakses. Dalam kegiatan ekonomi umat, internet bisa menjadi pencari penjual bahan baku dan menawarkan produk langsung kepada pembeli. Kegiatan ekonomi umat berbasis ekonomi jaringan harus mengadopsi teknologi tinggi sebagai faktor pemberi nilai tambah besar dari proses ekonomi itu sendiri.

Upaya mengakselerasi agenda dakwah tersebut tidak cukup pada aspek penguatan jaringan, namun yang tidak kalah penting adalah pada agenda kedua, yaitu diseminasi gagasan pemikiran yang progresif mengenai pengembangan ekonomi yang berorientasi cita kerakyatan dan keislaman sebagai dasar pijakan bagi gerakan ekonomi keumatan. Proses penyebaran gagasan ini dapat dilakukan baik dalam ruang formal maupun informal. Sejauh itu memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan hukum islam, maka dapat dibenarkan pendekatan itu. Meski begitu, upaya diseminasi gagasan melalui konsep dialog yang transparan dan seimbang, memungkinkan proses itu berjalan dengan efektif. Hanya saja, perlu dihindari upaya-upaya yang akan mendistorsi informasi dalam rangka dialog tersebut.

Konsep ekonomi kerakyatan dan keislaman menjadi prinsip yang mutlak ditegakkan dalam mewujudkan cita dakwah berbasis filantropi Islam. Ekonomi kerakyatan berarti kegiatan ekonomi yang dilakukan orang banyak dengan skala kecil-kecil, dan bukan kegiatan ekonomi yang dikuasai oleh beberapa orang dengan perusahaan dan skala besar. Sementara, ekonomi keislaman adalah kegiatan perekonomian yang didasarkan pada tujuh prinsip dasar, yaitu kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, jaminan sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Dengan demikian, dakwah filantropi Islam diarahkan untuk tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil yang dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar Islam.

Konsep pemberdayaan ekonomi umat melalui dakwah filantropi Islam bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan umat di lapis bawah, tetapi juga mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Artinya konsep pemerataan ekonomi menjadi prinsip yang harus dijaga dalam meningkatkan perekonomian umat. Betapapun tanpa basis luas, pertumbuhan ekonomi tidak dapat sinambung karena terbatasnya pasar, rendahnya daya beli sebagai besar konsumen, dan yang lebih berbahaya adalah meluasnya permasalahan sosial karena ketimpangan sosial. Dengan demikian, keberhasilan mengembangkan ekonomi umat merupakan syarat bagi perkembangan perekonomian nasional.

Adapun agenda ketiga berupa penyelenggaraan program ekonomi masyarakat yang berbasis pada kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat, berarti program-program dakwah filantropi Islam harus mampu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dalam kaitan ini, maka mutlak program itu—baik pada level perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi—lahir sebagai inisiatif dari masyarakat sendiri, yang mengetahui persis kebutuhan sendiri. Tidak dibenarkan rumusan program dakwah itu muncul sendiri dari aspirasi juru dakwah, tanpa memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat. Betapapun program yang muncul dari inisiatif dan aspirasi masyarakat sendiri, sangat memungkinkan mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap program yang dibuatnya.

Dakwah berbasis filantropi Islam memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan dakwah konvensional, baik dari segi materi, pendekatan/metode, tujuan, dan orientasi. Dari segi materi, maka dakwah jenis ini memasukan materi-materi yang lebih aktual, yang itu muncul dari masyarakat melalui analisa kebutuhan (need asessment) yang dilakukan secara mendalam. Persoalan-persoalan itu mendapatkan konteks eskatologisnya dalam al-Quran dan Hadis. Dalam posisi ini, maka persoalan-persoalan kontemporer yang ditemukan masyarakat, menjadi moda penafsiran atas teks suci dalam al-Quran. Dalam konteks ini, tentu menjadikan al-Quran lebih dekat  dengan persoalan aktual masyarakat, bukan justru berjarak.

Dari segi pendekatan atau metode, dakwah berbasis filantropi menggunakan pendekatan disiplin ilmu modern yang lebih aplikatif dan adaptabel terhadap pelbagai persoalan baru di masyarakat. Pendekatan yang digunakan pun tidak berupa komunikasi verbal yang searah, melainkan dengan cara rekayasa penyelesaian masalah sosial hingga ke akar masalah. Proses penyaluran dana bantuan yang terkoordinasi secara baik dan benar, sekaligus juga melakukan penguatan kapasitas pada masyarakat itu, serta melakukan advokasi kebijakan menjadi langkah penting dalam menyokong keberhasilan agenda dakwah ini. Sementara dari tujuan atau orientasi yang hendak dicapai oleh dakwah berbasis filantropi Islam tidak berupa perubahan sosial yang temporal dan dangkal sifatnya. Melainkan perubahan yang berkelnajutan baik pada level kultural maupun struktural, dan pada level material masyarakat sekaligsu juga dimensi keimanannya.

Peluang dan Tantangan Dakwah Berbasis Filantropi

Aktualisasi dakwah berbasis filantropi memiliki peluang dan tantangan yang tidak mudah. Peluang itu di antaranya mengambil bentuknya di antaranya pada gejala menguatnya pola keberagamaan masyarakat Indonesia. Indikasinya dapat dilihat dari semakin banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan di tingkat perkotaan, munculnya lembaga-lembaga yang memiliki konsentrasi terhadap advokasi sosial keagamaan, dan tumbuhnya geliat keagamaan yang semakin semarak di lingkungan masyarakat. Dalam kegiatan dakwah Islam kondisinya memperlihatkan keadaan yang tak kalah menggembirakan. Yaitu berupa maraknya model-model baru kegiatan dakwah yang lebih sesuai dengan zaman, seperti melalui media, organisasi, maupun lembaga profesional.

Kenyataan ini tentu saja menjadi peluang yang menjanjikan bagi pasar dakwah Islam. Pada satu sisi, geliat juru dakwah semakin membaik seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi, dan di sisi yang lain adalah meningkatnya pola keberagamaan umat Islam, sebagai respon terhadap kemajuan zaman. Dalam konteks ini, menjadi peluang dakwah Islam dalam melakukan penyebaran lebih luas lagi di masyarakat.

Peluang yang tidak kecil juga dapat dilihat pada perkembangan aspek filantropi Islam. Diketahui bahwa potensi derma masyarakat Muslim Indonesia yang cukup tinggi. Seperti hasil survei PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) bahwa pontesi zakat yang dikeluarkan muslim perkotaan mencapai Rp 4.45 triliun pada tahun 2004. Angka ini naik lagi menjadi Rp 9.09 triliun pada tahun 2007. Dari kenaikan angka ini memperlihatkan bahwa potensi dana filantropi Islam setiap tahunnya mengalami neraca kenaikan.

Dana yang besar itu tentu saja tidak akan berarti apa-apa dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia, bila tidak dikelola secara sistematis. Potensi baik dana sosial, dana abadi, dan dana berputar, yang luar biasa di negeri kita saat ini akan tersia-sia karena dikelola secara amatir dan tidak dikembangkan dengan sistem yang memadai. Yang terjadi bukan saja tingkat mobilisasi rendah, tetapi juga pemanfaatannya tidak optimal. Tanpa organisasi yang baik dan penggalangan yang sistematis, dana zakat akan tercecer.

Dengan begitu, ini akan menjadi tantangan yang tidak mudah dalam upaya mengelola yang lebih modern. Problem yang kerap dihadapi dalam penyelenggaraan dana filantropi Islam itu adalah: pertama, problem manajemen, kedua problem kultur, pemahaman masyarakat yang terbatas jika dibanding pemahaman mereka tentang shalat, tingkat ekonomi yang masih lemah, kelima persoalan etos zakat masyarakat menengah ke atas yang mungkin masih lemah, keenam, persoalan struktural atau kebijakan makro pemerintah yang tidak berpihak kepada kaum miskin, ketujuh problem kalam dan fikih.

Problem-problem internal itu sejatinya menjadi tantangan yang tidka mudah dalam mengaktualisasi dakwah berbasis filantropi Islam di lapangan. Karena sebelum upaya penyebaran Islam dilakukan, para juru dakwah akan disibukkan mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas.

Pada level tertentu yang juga tidak mudah adalah berupa tantangan mengenai berupa perlunya rumusan-rumusan fikih filantropi Islam yang lebih modern dan adaptabel. Seperti diidentifikasi bahwa sejumlah persoalan yang masih dihadapi dalam praktik pengelolaan filantropi Islam di antaranya berupa: (a) ketidakjelasan atau penolakan sebagian kalangan terhadap penggunaan zakat untuk peningkatan ekonomi jangka panjang kaum miskin untuk penerbitan buku, dan untuk fakir miskin non muslim; (b) penolakan kemungkinan sebagian besar uang dari zakat fitrah didepositokan untuk kepentingan kaum muslim karena ada larangan menyerahkan zakat fitrah kepada mustahiq pasca idul fitri; (c) kenyataan fiqih masa-masa pertengahan, khusunya Syafii, mazhab yang dianut sebagian besar kaum muslim Indonesia, yang tidak mengenal zakat pendapatan, zakat pertanian di luar makan pokok, zakat ternak di luar sapi/kerbau, unta, dan kambing; (d) ketidakjelasan boleh tidaknya memindahkan zakat ke tempat bukan penghasil zakat; (e) tidak relevannya konsep ibnu sabil, muallaf dan budak dengan konteks saat ini; (f) tidak dikenalnya wakaf cash dalam kitab-kitab masa pertengahan yang tersebar di pesantren.

Persoalan-persoalan ini secara tidak langsung menjadi tantangan yang tidak mudah dihadapi agenda pelaksanaan dakwah berbasis filantropi Islam. Betapapun dakwah berbasis filantropi tidak sepenuhnya lepas dari tantangan yang akan dihadapinya baik dalam konteks epistemologis, maupun dalam konteks wacana praktik di lapangan. Persoalan yang sangat mendasar terutama terkait dengan pemaknaan cakupan filantropi itu tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu. Melainkan akan perlu rumusan yang lebih terbuka, adaptabel terhadap situasi zaman yang mengalami perubahan.

Langkah-langkah progresif dalam melakukan penafsiran terhadap teks-teks al-Quran dan hadis yang terkait langsung dengan persoalan filantropi Islam, dilakukan oleh para ulama kontemporer, sekiranya menjadi entry point dalam mengatasi ketegangan epistemologis yang terjadi antara doktrin dan realitas.

Dalam hal ini, misalnya seperti Yusuf Qardhawi yang menyatakan bolehnya memberikan zakat fitrah kepada dzimmi (non-Muslim yang berada dalam lindungan negara Muslim), sebagaimana pendapat Al-Zuhri, Abu Hanifah, dan Ibnu Syabramah. Meski ulama terkemuka tidak membenarkan menyerahkan zakat kepada non-Muslim, namun ulama seperti Ibnu Sirin, Al –Zuhri, Zufar, Ikrimah, dan Jabir ibn Zaid membolehkannya. Dengan alasan, (10 keumuman kata fakir miskin dalam QS:9:60 dan (2) berdasarkan QS.60:8, “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu.”

Selain itu, secara berbeda, Qardhawi pun menafsirkan konsep fi sabilillah sebagai salah satu yang sesuai dengan makna jihad pada saat ini adalah aktivitas untuk membebaskan bumi Islam dari kekuasaan orang kafir. Setiap peperangan untuk menolong agama Allah, meninggikan kalimat-Nya, mempertahankan bumi Islam, dan menjaga kehormatan Islam adalah masuk ke dalam pos mustahiq fisabilillah. Dalam pandangannya, menerbitkan dan menyebarkan buku-buku tentang Islam yang baik, mendirikan media cetak untuk mencegah berita-berita yang menyesatkan dan mendirikan pusat kegiatan Islam termasuk ke dalam jihad fi sabilillah dalam pengertian saat ini.

Mufassir lainnya seperti Imam Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya, menafsirkan fi sabilillah dengan mengatakan, bahwa yang dimaksud fisabilillah adalah pembelanjaan di dalam menolong agama Allah dan ajaran-Nya yang disyariatkan untuk hamba-Nya dengan memerangi musuh-Nya. Sementara Syeikh Al-Azhar, Syeikh Mahmud Syaltut berkata dalam menafsirkan fisabilillah adalah bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah adalah kemaslahatan umum, yang pertama dan yang utama adalah penyusunan kekuatan perang dan penyiapan kekuatan yang matang untuk dakwah Islam dan para da’i yang memperlihatkan keindahan dan toleransi Islam, menggambarkan hikmah dan menyampaikan hukum-hukumnya serta terus menyerang musuh yang mengembalikan makar mereka kepada mereka sendiri. (Islam Aqidah wa Syar’iyah).

Dengan begitu, tafsir-tafsir ini membukakan jalan baru bagi penyelenggaraan dakwah filantropi Islam dilakukan secara lebih luas pada seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkataan lain mitra kegiatan dakwah filantropi Islam pada saat ini tidak terbatas pada kelompok masyarakat Muslim yang lebih ekslusif, melainkan juga terbuka pada kelompok lain di masyarakat yang secara objektif membutuhkan bantuan. Seiring dengan itu, pemanfaatan dana yang disalurkan melalui kegiatan dakwah filantropi Islam itu tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya sementara, namun dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sifatnya berkelanjutan.

Dana-dana filantropi Islam yang dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dalam pandangan Qardhawi, tidak terbatas pada dana yang dihimpun dari hasil zakat hewan ternak seperti unta, melainkan juga zakat dari sapi, kerbau, kambing, dan bahkan zakat dari pendapatan atau profesi, investasi, dan kekayaan laut. Terkait dengan zakat profesi, argumennya didasarkan pada (1) keumuman ayat al-Quran, “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil yang kalin peroleh.” (QS.2:267); (2) jika para petani yang menghasilkan panen 653 kg saja dikenakan kewajiban zakat, apalagi seorang dokter yang penghasilannya dalam satu bulan sama dengan penghasilan petani dalam satu musim panen atau bahkan setahun.

Demikian juga dengan diperbolehkannya memanfaatkan dana wakaf cash atau wakaf uang. Status kebolehannya karena selama ini nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya, tidak dijual, dihibahkan, atau diwariskan, dan selama digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan. Ini sebagaimana keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pendapat ulama Hanafiah berdasarkan urf (sudah banyak dilakukan masyarakat semasanya) yang karena di beberapa negara Muslim seperti Mesir telah diberlakukan.

Dalam kerangka ini maka memungkinkan mengumpulkan dana filantropi Islam itu lebih dari berbagai sumber. Pada gilirannya, gerakan dakwah berbasis filantropi Islam akan secara efektif melakukan kegiatannya melakukan proses transformasi sosial.

Penulis adalah Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama UIN Jakarta. Artikel dimuat dalam kolom opini Koran Tangsel.