Dunia terlihat lebih aman dari terorisme, termasuk di Indonesia. Sepuluh tahun setelah 9/11/2001 yang menjadi salah satu tahap terpenting terorisme, kini terdapat kecenderungan menyurutnya terorisme. Ini terjadi bukan hanya karena tewas atau ditangkapnya sebagian besar pimpinan dan anggota kelompok teroris di berbagai penjuru dunia, tetapi juga sebab pengamanan dan sekuriti ketat yang kini mapan, antara lain, di bandara dan bangunan umum.

Meski demikian, jelas sel-sel terorisme masih terdapat di mana-mana, bergerak di bawah tanah, juga di Indonesia. Dan, sel-sel itu bisa dipastikan terus berusaha merekrut anak-anak muda untuk menjadi apa yang mereka sebut sebagai 'pengantin', atau bahkan 'syahid' atau 'martir' dengan meledakkan diri mereka sendiri dan orang-orang yang di sekitar mereka.

Dalam konteks itu, menarik membaca buku karya Charles Kurzman, The Missing Martyrs: Why There Are So Few Muslim Terrorists (Oxford: OUP, 2011). Kurzman mencoba menjelaskan alasan teroris Muslim hanya segelintir dan menimbulkan korban jiwa jauh lebih sedikit dibandingkan teroris-teroris lain. Atau, dengan jumlah korban tewas yang lebih 'sedikit' dibanding dengan korban nyawa  berbagai bentuk terorisme dan kekerasan lain di banyak tempat di muka bumi.

Tetapi, sebelum menjelaskan argumen Kurzman menjawab pertanyaan itu, jelas ia-dan kita semua-tidak berharap bertambahnya jumlah teroris Muslim. Sebaliknya, ia ingin menunjukkan kegagalan terorisme atas nama Islam dengan para pelaku Muslim, yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda sejak dari New York, Virginia di AS, Denpasar, Jakarta, London, Madrid, dan sejumlah tempat lain.

Mengapa teroris Muslim begitu segelintir? Menurut Kurzman, hal ini berkaitan dengan kegagalan kelompok dan sel teroris merekrut anak muda revolusioner Muslim dalam jumlah signifikan. Meski upaya rekrutmen dilakukan melalui berbagai media, seperti kelompok pengajian, lewat dunia maya, dan melalui tatap muka intensif, tidak banyak yang berhasil terekrut. Jaringan teroris Muslim global berhasil merekrut hanya kurang dari satu orang dari setiap 15 ribu Muslim dalam waktu seperempat abad terakhir, dan kurang dari satu orang dalam 100 ribu Muslim sejak peristiwa 11 September 2001. Meski angka ini sangat kecil, perlu tetap wanti-wanti karena satu atau dua teroris saja sudah terlalu banyak. Apalagi, dampak luar biasa yang bisa ditimbulkan satu atau dua orang tersebut terhadap kehidupan publik dan agama secara keseluruhan.

Karena kesulitan dan kegagalan dalam rekrutmen, terjadilah apa yang disebut Kurzman sebagai 'bottleneck', sumbatan di leher botol, bagi tersedianya calon-calon 'pengantin' yang membawa bom dan meledakkan dirinya di sasaran-sasaran tertentu. Memang organisasi dan kelompok teroris sering mengklaim memiliki daftar panjang sukarelawan yang siap meledakkan diri mereka, tetapi dalam kenyataannya, kian sedikit jumlah mereka yang kemudian benar-benar melakukan bom bunuh diri.

Lebih jauh lagi, sejak 9/11 yang diikuti berbagai peristiwa bom bunuh diri yang menghasilkan banyak tekanan dari hampir seluruh kekuatan negara dan pemerintahan kepada kelompok-kelompok teroris, jumlah pelatihan bagi kader teroris jauh berkurang. Selama lima tahun pemerintahan Taliban di Afghanistan, misalnya, diketahui terdapat sekitar 10 ribu sampai 20 ribu calon-calon pengebom mengikuti latihan militer dan teror. Tetapi, setelah 9/11 jumlah pelatihan berkurang sampai 90 persen. Tindakan terorisme banyak dilakukan para rekrutan masa Taliban.

Di tengah penurunan itu, banyak rekrutan yang melakukan kekerasan dan berniat meledakkan bom bunuh diri tidak kompeten sama sekali. Banyak mereka yang gagal melakukan bom bunuh diri karena tercium aparat keamanan lebih dulu sehingga langsung diciduk. Atau kalau pun berhasil meledakkan bom, sering korbannya hanyalah ia sendiri; mengingatkan kita pada kasus M Syarif di Masjid Kapoltabes Cirebon. Tindakan pengeboman di masjid dan rumah ibadah lain seperti gereja, jelas sangat kontra-produktif, amat merugikan diri dan kelompok mereka sendiri. Akhirnya, membuat mereka kian teralienasi dari arus utama kaum Muslim.

Semua gejala ini sekaligus menunjukkan kenyataan lain bahwa panggilan 'jihad' bagi seluruh umat Islam yang dilakukan kelompok-kelompok teroris tidak pernah efektif; diabaikan sama sekali oleh kaum Muslimin umumnya. Dan, organisasi dan kelompok teroris itu dalam website dan penerbitannya hampir selalu menyesalkan dan mengecam kaum Muslimin yang tidak menghiraukan panggilan mereka. Mereka menganggap kaum Muslim umumnya masih terus 'tertidur'.

Kenyataan ini sekaligus menunjukkan, kaum Muslim umumnya cinta damai dan tidak tertarik pada kekerasan, apalagi terorisme. Kurzman juga menunjukkan kasus kaum Muslim Indonesia umumnya yang berbondong-bondong ikut dalam pemilu dan proses demokrasi lainnya sejak masa pasca-Soeharto. Mereka menerima dan melaksanakan demokrasi yang dalam pandangan mereka merupakan sistem politik lebih baik dibandingkan dengan sistem politik lain semacam daulah Islamiyah atau khilafah

Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tulisan dimuat pada harian Republika, Kamis (15/12).

Jumpa lagi dengan Essam el-Haddad; kali ini dalam Forum Demokrasi bertajuk ‘Sustaining Democracy in the Arab World’ yang diselenggarakan International Institute for Democracy Assistance (IDEA) di Madrid, Spanyol, 27-28 November 2011. Sebelumnya 6-8 April 2011, saya pertama kali bertemu dengan el-Haddad dalam diskusi meja bundar di kantor pusat International IDEA di Stockholm—membahas tentang gejolak transisi Mesir pasca-Mubarak.

Sejak pertama bertemu, percakapan saya sangat mengalir dengan el-Haddad, tokoh muda al-Ikhwan al-Muslimun (IM), penyandang gelar PhD dari Universitas Birmingham, Inggris. Ia juga menjabat ketua Dewan Penyantun Islamic Relief yang bermarkas di London. Kehangatan dalam percakapan, bukan hanya karena saya bisa bercerita panjang lebar padanya tentang banyak tokoh el-Haddad lain—dan juga warga keturunan Hadharim Indonesia—tapi karena pembicaraan saya yang ‘nyambung’ tentang IM. Saya memang sudah lama mengkaji IM—sejak mengambil MA Kajian Timur Tengah di Columbia University, New York (1986-88) dalam perspektif perbandingan dengan masyarakat Muslim Asia Tenggara.

El-Haddad agaknya tipikal IM; berpendidikan tinggi, profesional, analitis, dan argumentatif. Karakter ini berbeda dengan (mis)persepsi di kalangan Barat yang sertamerta memasukkan IM ke dalam kaum ‘Islamis’ —istilah yang menjadi ‘anathema’ bagi Barat. Apa yang mereka maksud dengan ‘Islamis’? Sederhananya, mengacu kepada golongan Islam yang kaku pemahaman keislamannya dan tidak toleran terhadap perbedaan baik antarumat Islam sendiri, maupun dengan umat non-Muslim.

El-Haddad menolak mispersepsi dan bias yang menggeneralisasi IM dan sayap politiknya Partai Kebebasan dan Keadilan/PKK (Hizb al-Hurriyah wa al-‘Adalah, didirikan IM 6 Juni 2011) sebagai kaum ‘Islamis’. Ia mengemukakan, tidak seluruh gerakan dan partai Islam dapat dimasukkan ke dalam ‘kotak tunggal’ Islamis. Karena, kaum ‘Islamis’ tidak monolitik dan memiliki spektrum cukup luas. El-Haddad mengambil contoh PKK dengan Wakil Ketua Rafiq Habib, seorang Protestan, mendampingi Ketua Umum Mohammad Mursi dan pimpinan lain berlatar belakang IM. Dengan begitu, PKK menampilkan diri sebagai parpol Islam inklusif terhadap non-Muslim.

Dalam perkembangan Mesir pasca-Mubarak, banyak kalangan di Barat dan di Timur Tengah, dan bahkan masyarakat Mesir sendiri, khawatir transisi menuju demokrasi hanya memberikan kesempatan besar kepada kekuatan yang mereka sebut sebagai ‘Isla mis’ merebut kekuasaan untuk kemudian menerapkan agenda Islamisasi dengan mengor bankan golongan non-Muslim dan kelompok sekuler-liberal. Teoretisasi persepsi ini terkenal sebagai ‘democracy trap’, yaitu demokrasi mengandung jebakan tampilnya kaum Islamis mengambil alih kekuasaan melalui sistem dan proses demokrasi.

Apakah ‘ democracy trap’ bisa berlaku dalam transisi Mesir menuju demokrasi? Kelihatan sulit. Pemilu legislatif 28 November 2011 menghasilkan PKK sebagai peraih suara terbanyak—dengan perolehan suara sementara sekitar 40 persen. Kemudian Partai al-Nour, ‘partai kaum Salafi’, memperoleh sekitar 20 persen suara. Partai ini semula berkoalisi dengan PKK dan Partai al-Wafd; tetapi 3 September 2011 menarik diri dari koalisi karena menganggap PKK terlalu moderat dan kompromistis, dan pada 29 September membentuk koalisi baru guna merekrut kalangan lebih berorientasi Salafi di dalam IM.

Dikotomi intra-Islam antara PKK dan Partai al-Nour khususnya jelas tidak mudah diatasi dan meningkatkan pergumulan kian intra umat Muslim. Dalam pada itu, IM dan PKK (sebagai kubu Muslimin) terlibat pula dalam pergumulan dengan berbagai kelompok liberal-sekuler dan non-Muslim, meski tidak selalu terlihat secara jelas di permukaan dinamika sosial-politik.

Tetapi, hal inilah yang paling mendasari mengapa IM dan PKK tidak ikut serta mengerahkan massa ke Maydan Tahrir (Tahrir Square) yang berujung dengan kekerasan dan tewasnya lebih dari 30 demonstran menjelang Pemilu Parlemen 28 November lalu. Alasan yang sama membuat mereka tidak memboikot Pemilu. Tetapi, bertolak belakang dengan dugaan banyak pengamat, massa berbondong-bondong memberikan suara; dan pemilu berlangsung relatif aman.

Menurut el-Haddad, pengerahan massa merupakan bagian dari rekayasa dan skenario politik untuk menimbulkan kekacauan yang dapat menjadi justifikasi bagi militer guna terus mencengkeram kekuasaan. Dan, para pencipta skenario semacam itu merasa lebih ‘aman’ dan ‘terjamin’ di bawah kekuasaan militer.

Jalan panjang menuju demokrasi sipil masih bakal berlangsung lama dan sekaligus pedih di Mesir bukan hanya karena kerumitan penyelenggaraan Pemilu di negeri ini, tetapi juga karena terus berlangsungnya pergumulan perebutan kekuasaan. Apakah IM dan PKK mampu terus menjadi kekuatan moderasi Islam; masih harus kita tunggu.

Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tulisan dimuat pada harian Republika, Kamis (8/12).